Kementerian Dorong Pemerintah Daerah Tekan Angka Pernikahan Anak
Nusa Dua, Bali (ANTARA) – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah untuk menurunkan angka pernikahan anak di Indonesia. Mereka didorong untuk menyusun rencana aksinya sendiri. "Pemerintah kabupaten dan kota harus punya rencana strategis untuk mengurangi pernikahan dini, tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat," ujar Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Pengendalian … Baca Selengkapnya