Komisi

Paus Leo Luncurkan Komisi Kecerdasan Buatan Jelang Rilis Surat Kepausan Bersama Cofounder Anthropic.

oleh
Paus Leo Luncurkan Komisi Kecerdasan Buatan Jelang Rilis Surat Kepausan Bersama Cofounder Anthropic.

Ini adalah AI, yang tahu semuanya, ada di mana-mana, dan antara satu sampai dua miliar orang di dunia menggunakannya. Ini bukan Katolik—ini AI—dan penggunaannya di antara populasi dunia makin menjadi perhatian bagi beberapa orang, terutama karena ada laporan tentang sikap manis AI yang bisa menyebabkan bahaya di dunia nyata. Di antara yang prihatin dengan penggunaanya … Baca Selengkapnya

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong universitas untuk membentuk gugus tugas kekerasan seksual

oleh
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendorong universitas untuk membentuk gugus tugas kekerasan seksual

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerukan pondok pesantren, universitas, dan organisasi masyarakat untuk membentuk satuan tugas (satgas) kekerasan seksual. Tujuanya adalah mencegah kekerasan dan melintangi korban. Ketua Komnas HAM Anes Hidayah mengatakan pembentukan satgas ini sangat mendesak karena kasus kekerasan seksual masih marak. Berbicara secara virtual dari Jakarta pada Sabtu silam saat diskusi … Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Akui RUU Pemilu Masih Alot, Sejumlah Isu Belum Ada Titik Temu

oleh
Komisi II DPR Akui RUU Pemilu Masih Alot, Sejumlah Isu Belum Ada Titik Temu

Maaf, saya belum bisa mengakses URL eksternal untuk memproses teks Anda. Namun, jika Anda ingin saya memproses teks yang Anda berikan, Anda bisa langsung menuliskan atau paste teks tersebut di bawah ini, dan saya akan dengan senang hati membantu. Terima kasih! BAHASA INDONESIA B2: loading… Komisi II DPR RI ngaku kalo proses penyusunan draf Revisi … Baca Selengkapnya

Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba [Kuarta(「Laporan Laba Kuartlan ini boleh dilewati) Has it? Amend last section: Ok done，It"s fine originally proposal but not update now proposed, better ver translation cleared: ]("\"Komisi *S`’USA{‘ Secur it doesn in ~~Yes right simple Indone : Undang Propos J> ‘]** "Sing correct ver: Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba Kuartalan

oleh
Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba [Kuarta(「Laporan Laba Kuartlan ini boleh dilewati) Has it? Amend last section: Ok done，It"s fine originally proposal but not update now proposed, better ver translation cleared: ]("\"Komisi *S`’USA{‘ Secur it doesn in ~~Yes right simple Indone : Undang Propos J> ‘]** "Sing correct ver: Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba Kuartalan

Oleh Suzan McGee, dapat tlitik koma Douglas Gillison deh dan juga Anirban Sen (dua digit ter… a tuh atau maksnd titik) , ,, tersebut 44% d titik Contoh kata umum mesti bulet WASHINGTON USA () Pengetas kata kanji yg gak pErnah akhh unt terjewanta hal sel Maj + S sel Rp meng– slat tut (intun … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Masuk Prolegnas, Kapan Dibahas? Ditulis ulang: Revisi UU Polri Dinyatakan Masuk Prolegnas oleh Komisi III DPR: Kapan Akan Dibahas?

oleh
Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Masuk Prolegnas, Kapan Dibahas? Ditulis ulang: Revisi UU Polri Dinyatakan Masuk Prolegnas oleh Komisi III DPR: Kapan Akan Dibahas?

Komisi III DPR RI mastiin kalo revisi UU Polri udah masuk Prolegnas. Ini sesuai sama rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformsi Polri ke Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Komisi III DPR RI mastiin kalo revisi UU Polri udah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini selaras dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri buat Presiden … Baca Selengkapnya

Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Menuju Polisi yang Lebih Sipil

oleh
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Menuju Polisi yang Lebih Sipil

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, bilang kalo rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) itu punya semangat buat pengen bikin polisi yang bersifat sipil atau “civilian police” pas ngelaksanain tugas di tengah masyarakat. Menrutnya, dengan gini peran utama kepolisian yang ngayomi, ngelindungin, dan ngelayanin pubik jadi lebih sesuai ama apa yang diharapin orang banyak. (typo) … Baca Selengkapnya

Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Hasil Serap Aspirasi dari 154 Elemen Masyarakat

oleh
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Hasil Serap Aspirasi dari 154 Elemen Masyarakat

loading… Sekretaris KPRP Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri memastikan rekomendasi yang diberikan ke Presiden Prabowo Subianto udah nyerap aspirasi dari warga. Foto/SindoNews JAKARTA – Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) jenderal purnawirawan Ahmad Dofiri mastikan bahwa rekomendasi yang diserahkan ke Presiden Prabowo Subiyanto udah menarik aspirasi dari banyak pihak. Tercatat agak 154 gugus yang udah di … Baca Selengkapnya

Prabowo Turunkan Komisi Aplikator Jadi 8%, Ojol Minta Implementasi Diawasi

oleh
Prabowo Turunkan Komisi Aplikator Jadi 8%, Ojol Minta Implementasi Diawasi

Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) nyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang nentuin potongan komisi aplikator jadi maksimal 8%, lewat Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Kebijakan ini dianggep sebagai bantuk keberpihakan negara buat kesejahteraan pengemudi transportasi online. loading… Foto: Asosiasi pengemudi ojek online nyambut baik keputusan Presiden Prabowo soal potongan … Baca Selengkapnya

Hari Buruh: Prabowo Batasi Komisi Ojek Daring Maksimal 8 Persen

oleh
Hari Buruh: Prabowo Batasi Komisi Ojek Daring Maksimal 8 Persen

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026, yang membatasi biaya komisi yang bisa dipotong oleh perusahaan ojek online dari pendapatan pengemudi maksimal 8 persen per perjalanan. “Saya nyatakan di sini bahwa saya tidak setuju dengan 10 persen; harus di bawah itu,” katanya dalam pidato saat peringatan Hari Buruh … Baca Selengkapnya

Menteri Desaakan Peran Lebih Kuat Komisi HAM

oleh
Menteri Desaakan Peran Lebih Kuat Komisi HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, minta Komnas HAM untuk mempertahankan—bahkan memperkuat—posisinya sebagai lembaga pengawas yang independen. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM di Jakarta pada Kamis (30 April), Mahendra bilang dia setuju dengan beberapa poin yang disampaikan komisi tersebut, terutama soal menjaga kemandirian. “Setidaknya, posisi Komnas HAM harus dipertahankan, kalau … Baca Selengkapnya