Pengembalian Amplop Juliari Tak Hapus Unsur Pidana, KPK Usut Tuntas Kasus HPT

Pengembalian Amplop Juliari Tak Hapus Unsur Pidana, KPK Usut Tuntas Kasus HPT

Plh Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein, akhirnya memberikan komentar soal pernyataan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Seperti yang diketahui, Menhut mengaku sudah mengembalikan amplop yang diterimanya dari Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Namun menurut Ahmad, pengembalian amplop tersebut tidak otomatis menghapus tindak pidana yang terjadi. “Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya,” ujarnya … Baca Selengkapnya

AS Trump kembali beri tekanan ke Mahkamah Pidana Internasional

AS Trump kembali beri tekanan ke Mahkamah Pidana Internasional

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengecam Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Mereka menyatakan bahwa setiap upaya untuk memaksakan wewenang atas warga negara AS akan dianggap sebagai "tamparan langsung" terhadap kedaulatan negara. Pernyataan itu disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada presiden ICC, Tomoko Akane. Surat tersebut tidak memuat kebijakan baru, tetapi merupakan serangan retoris terbaru … Baca Selengkapnya

5 Calon Manajer Kopdes Tewas dalam Latihan Militer: Déjà Vu Petugas KPPS, Seruan Reza Indragiri untuk Usut Unsur Pidana

5 Calon Manajer Kopdes Tewas dalam Latihan Militer: Déjà Vu Petugas KPPS, Seruan Reza Indragiri untuk Usut Unsur Pidana

Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel, minta kematian lima calon manajer Koperasi Desa pas lagi ikut Latsarmil itu diselidiki secara menyeluruh, jangan disamaratakan. Reza bilang, penyelidikan mesti mastiin apa sebab kematiannya karena faktor alami, kecelakaan, atau perbuatan orang lain yang bisa jadi tindak pidana. Kemhan udah bilang kalo mereka nanganin peserta sesuai prosedur medis dan … Baca Selengkapnya

Regulasi Baru Mengintai Perbankan: Salah Kelola Kredit Picu Jerat Pidana

Regulasi Baru Mengintai Perbankan: Salah Kelola Kredit Picu Jerat Pidana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penerapan KUHP Baru menjadi peringetan bagi industri BPR dan BPRS untuk memperkuat tata kelola perusahaan. Soalnya, banyak pelanggaran dalam operasional perbankan yang selama jadi perhatian sekarang berpotensi berujung ke proses pidana kalau dilakukan dengan unsur kesengajaan atau melawan hukum. Perubahan hukum pidana nasional ini melalui UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP, … Baca Selengkapnya

Putusan Hakim AS: Pengakuan CFO Huawei Dapat Digunakan dalam Sidang Pidana Perusahaan

Putusan Hakim AS: Pengakuan CFO Huawei Dapat Digunakan dalam Sidang Pidana Perusahaan

Seorang petinggi Huawei ngaku kalo perusahaan telekomunikasi China itu udah berbisnis secara illegal di Iran. Pengakuannnya ini bisa dipake di pengadilan Huawei di Amerika, begitu kata hakim yang mengetok putusan di pengadilan federal Brooklyn, hari Selasa kemarin. Meng Wanzhou, CFO Huawei, buat pengakuan itu tahun 2021 sebagai bagian dari kesepakatan buat ngilangin tuntutan hukumanya. Dalam … Baca Selengkapnya

Hakim AS Putuskan Pengakuan CFO Huawei Bisa Digunakan dalam Sidang Pidana | Berita Pengadilan

Hakim AS Putuskan Pengakuan CFO Huawei Bisa Digunakan dalam Sidang Pidana | Berita Pengadilan

CFO Meng Wanzhou pada 2021 mengakui Huawei melakukan bisnis ilegal di Iran. Dipublikasikan pada 17 Jun 2026 | 17 Jun 2026 Seorang hakim Amerika Serikat memutuskan bahwa pengakuan eksekutif puncak Huawei yang menyatakan perusahaan telekomunikasi asal Tiongkok itu secara ilegal berbisnis di Iran, dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan mendatang pihak AS melawan laboratorium- perusahaan … Baca Selengkapnya

Pegadaian Luncurkan LEXIS 2026: Siap Gelar Transformasi Hukum Pidana Nasional

Pegadaian Luncurkan LEXIS 2026: Siap Gelar Transformasi Hukum Pidana Nasional

Jumat, 12 Juni 2026 – 21:44 WIB Jakarta, VIVA – Untuk antisipasi perubahan lanskap hukum nasional, Pegadaian ngadain acara Legal Excellence & Integrity Summit (LEXIS) 2026 yang berlangsung pada 4-5 Juni 2026 di The Gade Tower Jakarta. Forum strategis ini ngusung tema “Transformasi Hukum Pidana Nasional: Implikasi Implementasi KUHP dan KUHAP Baru terhadap Risiko Hukum … Baca Selengkapnya

Mereka Menciptakan AI Telanjang yang Meraih Jutaan Tayangan. Kini, Mereka Didakwa Atas Tindak Pidana

Mereka Menciptakan AI Telanjang yang Meraih Jutaan Tayangan. Kini, Mereka Didakwa Atas Tindak Pidana

Terdakwa federal tuntut dua laki-laki pakai AI buat bikin video dan foto telanjang selebriti perempuan. Meraka hadapi hukuman di bawa aturan baru yang namanya Undang-undang Take It Down. Aturan ini dibuat buat nghentiin penyebaran deepfake porno. Humas pengadilan bli kasih tanggapan langsung, jadi begitu aja. Kata USA Brooklyn, mereka pake teknologi digital terbaru buat bikin … Baca Selengkapnya

Oknum Aparat yang Melindungi Kejahatan Wajib Dipecat dan Diproses Secara Pidana!

Oknum Aparat yang Melindungi Kejahatan Wajib Dipecat dan Diproses Secara Pidana!

Kamis, 21 Mei 2026 – 13:31 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketuaomisi III DPR RI, Ahmad Sahroni mendukung sikap tegas Presiden RI Prabowo terhadap oknum aparat penegak hukum yang membekingi tindakan atau kejahatan ilegal. “Komisi III 1000% mendukung ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak seluruh oknum aparat yang masih coba-coba menjadi beking tindak kejahatan,” kata Sahroni … Baca Selengkapnya

Polemik Lama Ahmad Dhani dan Maia Estianty Memanas Lagi Ahli Hukum Soroti Potensi Jerat Pidana

Polemik Lama Ahmad Dhani dan Maia Estianty Memanas Lagi  
Ahli Hukum Soroti Potensi Jerat Pidana

Kamis, 14 Mei 2026 – 21:01 WIB Jakarta, VIVA – Polemik rumah tangga lama antara Ahmad Dhani dan Maia Estianty kembali menjadi sorotan setelah cuplikan podcast lawas tahun 2022 ramai beredar di media sosial. Dalam potongan video tersebut, pembahsan tentang dugaan KDRT kembali mencuat dan memicu perdebatan panas di kalangan netizen. Di tengah ramainya perbincangan … Baca Selengkapnya