Pidana

Jaksa Agung Mutasi Jaksa Utama Bidang Tindak Pidana Khusus hingga 14 Kajati, Berikut Daftar Lengkapnya

oleh
Jaksa Agung Mutasi Jaksa Utama Bidang Tindak Pidana Khusus hingga 14 Kajati, Berikut Daftar Lengkapnya

loading… Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan. Foto/SindoNews JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan pergeseran jabatan terhadap beberapa pejabat di dalam tubuh Kejaksaan. Beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Direktur di Jampidsus Kejaksaan Agung termasuk yang dimutasi. Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 488 … Baca Selengkapnya

Hakim AS Hentikan Perkara Pidana Arizona Terhadap Kalshi atas Permintaan CFTC

oleh
Hakim AS Hentikan Perkara Pidana Arizona Terhadap Kalshi atas Permintaan CFTC

NEW YORK, 10 April (Reuters) – Seorang hakim federal pada hari Jumat menghentikan Arizona untuk melanjutkan kasus kriminal terhadap pasar prediksi Kalshi, menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). CFTC yang menggugat untuk mencegah negara bagian mengatur industri ini. CFTC mengumumkan keputusan itu dalam siaran pers setelah sidang di hadapan Hakim Distrik AS Michael Liburdi di … Baca Selengkapnya

Jaksa Agung Arizona Ajukan Tuntutan Pidana kepada Kalshi

oleh
Jaksa Agung Arizona Ajukan Tuntutan Pidana kepada Kalshi

Kalshi kini menghadapi tuntutan pidana di Arizona. Perusahaan ini sebelumnya telah berurusan dengan sekitar 20 gugatan perdata, namun kini, dokumen pengadilan menunjukkan mereka dikenai dakwaan pelanggaran kelas 1 dan kelas 2 terkait dugaan taruhan dan perjudian ilegal, serta “taruhan pemilu” yang melanggar hukum. Kantor Jaksa Agung Arizona baru saja menjadikan negara bagian tersebut yurisdiksi pertama … Baca Selengkapnya

Kode Etik Pidana Baru: Wujud Sistem Peradilan Modern, Menurut Wakil Menteri

oleh
Kode Etik Pidana Baru: Wujud Sistem Peradilan Modern, Menurut Wakil Menteri

Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merepresentasikan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan modern. Berbicara dalam acara bertajuk “Diseminasi KUHP dan KUHAP Baru: Implikasi dan Implementasi bagi Profesi Hukum” di sini pada … Baca Selengkapnya

Suami dan Anak Bupati Pekalongan Terima Rp13,7 Miliar dari Tindak Pidana Korupsi

oleh
Suami dan Anak Bupati Pekalongan Terima Rp13,7 Miliar dari Tindak Pidana Korupsi

Kamis, 5 Maret 2026 – 07:46 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak bahwa suami dan anak dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR), diduga menerima uang hasil korupsi sekitar Rp13,7 miliar dalam periode 2023-2026. “Untuk FAR sekitar Rp5,5 miliar, ASH yang adalah suami bupati dapat Rp1,1 miliar, MSA sebagai anak bupati terima Rp4,6 … Baca Selengkapnya

Mahkamah Pidana Internasional Gelar Sidang Dakwaan Terhadap Mantan Presiden Filipina Duterte

oleh
Mahkamah Pidana Internasional Gelar Sidang Dakwaan Terhadap Mantan Presiden Filipina Duterte

Dengarkan artikel ini | 4 menit Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan menggelar sidang untuk memutuskan apakah mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte harus diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi pemberantasan narkoba yang mematikan semasa pemerintahannya. Sidang “konfirmasi dakwaan” selama empat hari, yang akan dimulai pada pukul 09:00 GMT hari Senin, akan menentukan apakah ada cukup … Baca Selengkapnya

Hukum Pidana Berparadigma Pancasila di Tanah Air

oleh
Hukum Pidana Berparadigma Pancasila di Tanah Air

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Judul artikel ini pasti bikin pembaca bingung karena terdengar aneh, tapi nyatanya ini terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara kita. Di satu sisi, ada upaya untuk mencerahkan masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum. Tetapi, di sisi lain, kita lihat aparat penegak hukum malah lebih memihak dan mendahulukan negara serta … Baca Selengkapnya

KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana

oleh
KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penegak hukum bisa kena pidana kalau maksa nuntut perkara yang sudah kadaluarsa, sesuai aturan di KUHP baru. Pernyataan ini disampaikan Faomasi Laia selaku kuasa hukum Budi dalam diskusi “Bicara Hukum” bertema “KUHP Baru Adil untuk Semua”, Jumat (13/2/2026). Budi adalah terdakwa kasus pencemaran nama baik, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Kalau penegak hukum memaksakan … Baca Selengkapnya

Penyidik Periksa Ahli dan Gelar Perkara untuk Tentukan Unsur Pidana dalam Kasus Mens Rea Pandji

oleh
Penyidik Periksa Ahli dan Gelar Perkara untuk Tentukan Unsur Pidana dalam Kasus Mens Rea Pandji

JAKARTA – Polda Metro Jaya akan memeriksa saksi ahli dahulu sebelum menggelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama dan ujaran kebencian dalam materi Stand Up Comedy Mens Rea yang dibawakan komika Pandji Pragiwaksono. Keterangan para ahli ini diperlukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur pidana dalam kasus tersebut. "Setelah semua fakta terkumpul dan dianggap cukup, … Baca Selengkapnya

Polisi Konfirmasi Tidak Ada Unsur Pidana dalam Kematian Lula Lahfah

oleh
Polisi Konfirmasi Tidak Ada Unsur Pidana dalam Kematian Lula Lahfah

Loading… Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, menegaskan kepolisian ga menemukan unsur pidana dalam kasus kematian Lula Lahfah. Foto/IG Lula Lahfah. JAKARTA – Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskandarsyah, menyatakan bahwa pihak kepolisian tidak menemukan indikasi tindak pidana dalam kasus meninggalnya Lula Lahfah. Diketahui bahwa almarhumah ditemukan sudah meninggal … Baca Selengkapnya