Gedung Capitol di Amerika sekarang penuh dengan rancangan undang-undang tentang kecerdasan buatan. Ada lebih dari 300 RUU tentang AI yang diajukan di Kongres periode ini. Sebagian memang bermasalah, banyak juga yang diperlukan, tapi sebagian besar kemungkinan tidak akan jadi apa-apa. Namun ada satu RUU yang harus segera didahulukan sampai ke meja Presiden. RUU itu adalah … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Badan Siber Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengkritik cara pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber. Menurut mereka, prosesnya tidak mengutamakan transparansi dan partisipasi publik. Padahal, RUU ini adalah aturan penting yang akan menjadi dasar tata kelola keamanan siber di Indonesia. Badan Siber PP GP Ansor berpendapat, pembahasan aturan … Baca Selengkapnya
Loading… JAKARTA – Pengajar Hukum Pemilu dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Titi Anggraini, menilai DPR dan pemerintah berpotensi tidak menjalankan tugas konstitusional dan fungsionalnya. Hal ini karena para pembuat kebijakan belum juga menerbitkan naskah akademik dan membahas RUU Pemilu. Menurut Titi yang juga seorang pakar kepemiluan, RUU Pemilu sudah masuk ke dalam Prolegnas … Baca Selengkapnya
Kementerian Perindustrian Indonesië bilang kalau pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Gas Alam untuk Kebutuhan Dalam Negeri bisa ngebantu ningkatin daya saing manufaktur dan mempercepat target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Juru bicaranya kementerian, Febri Hendri Antoni Arif nerangin kalau aturan itu akan jamin pasokan gas dan harga yang stabil buat industri, sekalian nyelesain masalah lama di … Baca Selengkapnya
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Tujuannya untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan inkonsistensi hukum. Menurutnya, penyesuain ini penting agar undang-undang baru tersebut bisa memperkuat pembangunan daerah kepulauan Indonesia tanpa menciptakan konflik kewenangan atau bertentangan dengan kerangka hukum nasional. … Baca Selengkapnya
_{{{R1HM}}} Sudah ada undang-undang besar buat nurunin harga rumah dan biar lebih banyak rumah dibangun, dan udah disetujui sama Kongres dengan dua partai dukung minggu ini. Tapi sekarang ada masalah besar: Presiden Donald Trump belum mau tanda tangan. 2025?A0 tag:b1 Paket undang-undang besar yang bertujuan untuk nurunin biaya perumahan dorong pembangunan rumah lebih banyak, udah … Baca Selengkapnya
Presiden Donald Trump posting di media sosial kalau dia batal tanda tangan undang-undang untuk ningkatin pembuatan rumah, yang rencananya hari Rabu ini. Undang-undang itu tadinya mau ditandatangan di Capitol, tapi Trump mapannya bilang dia mau Kongres dulu bagian voting bill. “Hari ini Housing News Conference dan Penandatanganan ditiadakan dulu sampe kita bagian THE SAVE AMERICA … Baca Selengkapnya
Terbi> RUU perumahan terjangkau berhasil dissepakti atas dukungan bipartisan, sebuah langkah yang jarang terjadi di Kongres AS yang sangat terpecah. Terkirim 24 Jun 202624 Jun 2026 Presiden Amerika Serikat Donald Trimp membatalkan jadwal penandatanganan RUU perumahan terjangkau bersinarp npartial dalam satu terobosan besar untuk menekan sesama Partai Republik agar menyetujui paket pembatasan pemilu nasional yang … Baca Selengkapnya
Bernie Sanders tengah mendorong argumen di Washington bahwa sistem AI modern dibangun dengan memanfaatkan hasil intelektual dan kreatif seluruh umat manusia, oleh karena itu pendapatan yang dihasilkannya semestinya langsung mengalir kepada rakyat—bukan hanya sekelompok kecil pengusaha teknologi. Pada Kamis lalu, Senator Sanders—seorang politikus independen dari Vermont—memperkenalkan sebuah Rancangan Undang-Undang yang jika disahkan akan membentuk sovereign … Baca Selengkapnya
Harare, Zimbabwe – Anggota parlemen Zimbabwe telah menyetujui rancangan undang-undang yang akan menggantikan pemilihan presiden langsung dengan pemungutan suara oleh parlemen; sebuah usulan yang, menurut para pendukungnya, akan mendorong keberlanjutan kebijakan, namun para penentang khawatir hal ini dapat melemahkan akuntabilitas demokratis dan semakin memperkuat cengkeraman partai berkuasa. “Saya sungguh tidak percaya bahwa merekalah yang ingin … Baca Selengkapnya