Perlindungan

Pengesahan PP TUNAS Dinilai Berdampak Positif pada Perlindungan Anak

oleh
Pengesahan PP TUNAS Dinilai Berdampak Positif pada Perlindungan Anak

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) sudah menunjukkan dampak positif terhadap penggunaan fitur perlindungan anak. Ia menjelaskan, hasil pemantauan saat ini menunjukkan berbagai platform digital sudah menyediakan fitur perlindungan anak khusus, seperti akun anak, kontrol orang tua, dan pembatasan akses berdasarkan usia. Hal … Baca Selengkapnya

Paus Leo Dorong Perlindungan dan Integrasi Migran dalam Kunjungan ke Lampedusa

oleh
Paus Leo Dorong Perlindungan dan Integrasi Migran dalam Kunjungan ke Lampedusa

Paus Leo XIV mendesak Eropa agar melakukan lebih banyak upaya untuk melindungi dan mengintegrasikan para migran dalam kunjungannya ke Pulau Lampedusa, Italia, yang merupakan titik utama kedatangan orang-orang yang menyeberangi Laut Mediterania dari Afrika Utara. Ia menyampaikan seruan ini pada hari Sabtu saat melakukan perjalanan simbolis ke pulau yang sudah lama menjadi pusat perdebatan migrasi … Baca Selengkapnya

Dirjenbun Kementan Pastikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

oleh
Dirjenbun Kementan Pastikan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Berkaca dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juni 2026, nilai tukar petani (NTP) untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat mencapai angka 164,24. L jumlah itu merupakan yang tertinggi di antara semua subsektor pertanian lainnya. Ini menandakan potensi besar untuk terus menggenjot perkembangan perkebunan di Indonesia. Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil, menegaskan bahwa … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Dukung Perlindungan Privasi Data Lokasi Ponsel

oleh
Mahkamah Agung Dukung Perlindungan Privasi Data Lokasi Ponsel

Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan pada hari Senin bahwa polisi harus punya surat izin yang sah sebelum melakukan pencarian geofence. Keputusan ini menegaskan bahwa aparat perlu alasan yang kuat untuk meminta data lokasi ponsel seseorang. Putusan dalam kasus Chatrie v. United States menyatakan bahwa data lokasi digital di ponsel pengguna itu bersifat pribadi. Konstitusi membatasi … Baca Selengkapnya

Indonesia dan Kroasia Perkuat Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran

oleh
Indonesia dan Kroasia Perkuat Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran

Indonesia dan Kroasia sepakat untuk mempercepat penyelesaian notulen kesepahaman (MoU) tentang penempatan pekerja migran Indonesia di sektor perhotelan. Hal ini disampaikan dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri RI, Sabtu (27/6) di Jakarta. Wakil Menteri Luar Negeri, M. Anis Matta, mendapatkan komitmen bersama setelah bertemu dengan Sekretaris Negara di Kementerian Luar Negeri dan Eropa Kroasia, Frano Matuši. … Baca Selengkapnya

Kemenkes Selidiki Dugaan Intimidasi Dokter Icha, Tegaskan Tenaga Kesehatan Berhak Atas Perlindungan

oleh
Kemenkes Selidiki Dugaan Intimidasi Dokter Icha, Tegaskan Tenaga Kesehatan Berhak Atas Perlindungan

Minggu, 28 Juni 2026 – 10:16 WIB Jakarta, VIVA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sekarang lagi pastiin bakal ngusut tuntas dugaan intimidasi yang di alamain dr Icha. Dokter ini bertugas di Rumah Sakit Leona Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara timur (NTT). Baca Juga: Kemenkes: Rancangan Tayangan Kemasan Polos Rokok Masuk Telingan Harmonisasi Lintas… … Baca Selengkapnya

Pengadilan Tinggi mengizinkan Trump mengakhiri status perlindungan bagi migran asal Haiti dan Suriah

oleh
Pengadilan Tinggi mengizinkan Trump mengakhiri status perlindungan bagi migran asal Haiti dan Suriah

Penerima TPS berhak secara sah untuk hidup dan bekerja di AS hingga maksimal 18 bulan, tergantung pada perpanjangan. Dalam masa itu, mereka tidak bisa dideportasi atau ditahan oleh otoritas berdasarkan status imigrasinya. AS pertama kali memberi TPS pada warga Haiti pasca gempa besar 2010, dan untuk warga Suriah setelah negara mereka terjerumus ke dalam perang … Baca Selengkapnya

Kopkar Forindo Resmi Berdiri, Kokohkan Perlindungan Pekerja Logistik

oleh
Kopkar Forindo Resmi Berdiri, Kokohkan Perlindungan Pekerja Logistik

Ringkasan Berita: Koperasi Karyawan Forwarder Indonesia (Kopkar Forindo) hadir sebagai wadah untuk pekerja freight forwarding dan logistik. Tujuan mereka adalah memperkuat perlindungan sosial, ekonomi, serta pengembangan kompetensi. Koperasi ini punya berbagai program: dana solidaritas, bantuan hukum, pelatihan profesi, hingga mendukung kesejahteraan anggota. Kehadirannya diharpkan jadi jaring pengaman di tengah transformasi industri logistik nasional yang makin … Baca Selengkapnya

Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Pedoman Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

oleh
Surat Edaran Bersama Mendagri dan Menteri ATR/Kepala BPN sebagai Pedoman Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Jumat, 19 Juni 2026 – 20:49 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bareng Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, udah tanda tangan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang cara masukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata … Baca Selengkapnya

Pemerintah Targetkan Peluncuran Sistem Perlindungan Sosial Digital pada November 2026

oleh
Pemerintah Targetkan Peluncuran Sistem Perlindungan Sosial Digital pada November 2026

Jakarta (ANTARA) – Indonesia berencana meluncurkan secara resmi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital terintegrasi pertamanya di 541 kabupaten/kota pada Oktober atau November 2026, sebagai upaya memperlancar distribusi bantuan dan mengatasi hambatan birokrasi. “Pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) akan meluncurkannya secara nasional di 541 kabupaten. Kami berharap 80 hingga 90 persennya sudah siap,” ungkap … Baca Selengkapnya