Komnas

Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga adalah Kewajiban Konstitusional: Komnas HAM

oleh
Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga adalah Kewajiban Konstitusional: Komnas HAM

Jakarta (ANTARA) – Komnas HAM mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan, menyebutnya sebagai kewajiban Konstitusi. RUU ini sudah tertunda di DPR selama 21 tahun dan dianggap penting untuk memenuhi kewajiban Indonesia dalam instrumen HAM, menjamin keadilan, serta melindungi kelompok rentan. “Komitmen Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 dan masuknya RUU … Baca Selengkapnya

Komnas HAM meminta TNI untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi.

oleh
Komnas HAM meminta TNI untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi, termasuk pembuangan amunisi kadaluwarsa. Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan bahwa, berdasarkan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa, pihak lain dapat terlibat dalam kegiatan seperti pembuangan … Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan mengutuk Ahmad Dhani atas pernyataan seksisnya.

oleh
Komnas Perempuan mengutuk Ahmad Dhani atas pernyataan seksisnya.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengutuk pernyataan seksis yang dibuat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Dhani. Saran Dhani untuk mengatur pernikahan antara mantan pemain sepak bola asing dan perempuan Indonesia telah dianggap menghina perempuan serta merendahkan martabat Indonesia. “Pernyataan Ahmad Dhani menghina perempuan karena menempatkan perempuan sebagai mesin … Baca Selengkapnya

Penembakan polisi terhadap remaja merupakan pelanggaran hak asasi manusia: Komnas HAM

oleh
Penembakan polisi terhadap remaja merupakan pelanggaran hak asasi manusia: Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia telah menetapkan bahwa Inspektur Kepolisian Dua (Aipda) RZ, yang menembak mati siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 4 Semarang dengan inisial GRO, melanggar hak asasi manusia. “Tindakan Bapak RZ memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Mengungkap Pelaku Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir

oleh
Komnas HAM Mengungkap Pelaku Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap bahwa pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatan pada 28 September 2024 dilakukan oleh aktor non-negara atau kelompok main hakim sendiri (vigilante). Sembilan tersangka yang ditangkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, antara lain GW, FEK, … Baca Selengkapnya

Komnas HAM mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk program legislasi DPR

oleh
Komnas HAM mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk program legislasi DPR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk Program Legislasi Nasional 2025-2029 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pertemuan di sini pada hari Rabu. Empat rancangan undang-undang tersebut terdiri dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Kode Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana … Baca Selengkapnya

Kantor Media di Papua Diserang Molotov, Komnas HAM Bergerak.

oleh
Kantor Media di Papua Diserang Molotov, Komnas HAM Bergerak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI memastikan akan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia soal serangan bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi), Kota Jayapura, Papua. “Untuk situasi di Papua memang rentan konflik dan kekerasan. Oleh sebab itu, Komnas HAM dalam beberapa kasus, yang dialami oleh Jubi, kami juga menangani dan … Baca Selengkapnya

Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengejar penghapusan hukuman mati

oleh
Komnas HAM mendesak pemerintah untuk mengejar penghapusan hukuman mati

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong pemerintah Indonesia untuk terus mengejar penghapusan hukuman mati. Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan bahwa sejak Protokol Opsional Kedua terhadap Pakt Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) diadopsi pada tahun 1991, penghapusan hukuman mati telah menjadi norma internasional utama. \”Pemerintah Indonesia perlu terus konsisten dalam … Baca Selengkapnya

DPR harus memberikan prioritas pada legislasi tentang hak asasi manusia: Komnas HAM

oleh
DPR harus memberikan prioritas pada legislasi tentang hak asasi manusia: Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih untuk periode 2024-2029 untuk memprioritaskan produk legislatif, seperti Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Komisi juga meminta revisi Undang-Undang Perdagangan Manusia dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat serta ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Melawan Penyiksaan (OPCAT) untuk diprioritaskan oleh anggota baru tersebut. … Baca Selengkapnya

159 Demonstran Ditangkap Polisi, Komnas HAM Minta Segera Dibebaskan

Translation: 159 Demonstran Diculik Polisi, Komnas HAM Minta Segera Dibebaskan

oleh
159 Demonstran Ditangkap Polisi, Komnas HAM Minta Segera Dibebaskan Translation: 159 Demonstran Diculik Polisi, Komnas HAM Minta Segera Dibebaskan

Jumat, 23 Agustus 2024 – 10:14 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Nasional Ham Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat ada sebanyak 159 orang demonstran yang ditangkap oleh polisi ketika menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 22 Agustus 2024 kemarin. Baca Juga : KPAI: Ratusan Pelajar Ikut Demonstrasi di DPR, Ada yang Terluka Hingga … Baca Selengkapnya