Komnas

Komnas HAM Desak Polisi Tetap Buka Peluang Peninjauan Ulang Kasus Meninggalnya Arya Daru

oleh
Komnas HAM Desak Polisi Tetap Buka Peluang Peninjauan Ulang Kasus Meninggalnya Arya Daru

Ketua Komnas HAM Anis Hidayah. Foto/Arif Julianto JAKARTA – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) minta Polisi atau Polda Metro Jaya tetap buka kesempatan untuk peninjauan ulang kasus meninggalnya diplomat Kementrian Luar Negeri (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (ADP). ADP ditemukan tewas terbungkus lakban di kamar kostnya di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2025). Kasus … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

oleh
Komnas HAM Minta DPR Perpanjang Pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) (Penulisan judul disesuaikan dengan format standar dan istilah resmi dalam bahasa Indonesia.)

loading… Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah minta DPR untuk perpanjang waktu bahas RKUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Ketua Komnas HAM RI Anis Hidayah meminta DPR memperpanjang diskusi tentang Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Soalnya, bukan cuma Komnas HAM, banyak pihak juga kasih masukan terkait pembahasan ini. “Menurut kami, Komnas HAM setuju kalo pembahasan … Baca Selengkapnya

Judul: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan Gaya Visual: Huruf tebal untuk penekanan. Huruf miring untuk elemen formal. Jarak yang seimbang antar baris. Contoh Tampilan: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan

oleh
Judul: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan Gaya Visual: Huruf tebal untuk penekanan. Huruf miring untuk elemen formal. Jarak yang seimbang antar baris. Contoh Tampilan: Komnas Perempuan Usul RUU KUHAP Atur Penyelidik Wajib Berikan Kesimpulan dalam Laporan

sedang memuat… Sidang Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai RUU KUHAP dengan Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (14/7/2025). Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengusulkan perlunya tindak lanjut atas laporan yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Salah satu usulannya, … Baca Selengkapnya

Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga adalah Kewajiban Konstitusional: Komnas HAM

oleh
Pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga adalah Kewajiban Konstitusional: Komnas HAM

Jakarta (ANTARA) – Komnas HAM mendesak agar RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera disahkan, menyebutnya sebagai kewajiban Konstitusi. RUU ini sudah tertunda di DPR selama 21 tahun dan dianggap penting untuk memenuhi kewajiban Indonesia dalam instrumen HAM, menjamin keadilan, serta melindungi kelompok rentan. “Komitmen Presiden Prabowo Subianto pada May Day 2025 dan masuknya RUU … Baca Selengkapnya

Komnas HAM meminta TNI untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi.

oleh
Komnas HAM meminta TNI untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah mendesak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak melibatkan warga sipil dalam kegiatan berisiko tinggi, termasuk pembuangan amunisi kadaluwarsa. Anggota Komnas HAM Uli Parulian Sihombing mengatakan bahwa, berdasarkan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa, pihak lain dapat terlibat dalam kegiatan seperti pembuangan … Baca Selengkapnya

Komnas Perempuan mengutuk Ahmad Dhani atas pernyataan seksisnya.

oleh
Komnas Perempuan mengutuk Ahmad Dhani atas pernyataan seksisnya.

Jakarta (ANTARA) – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengutuk pernyataan seksis yang dibuat oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Dhani. Saran Dhani untuk mengatur pernikahan antara mantan pemain sepak bola asing dan perempuan Indonesia telah dianggap menghina perempuan serta merendahkan martabat Indonesia. “Pernyataan Ahmad Dhani menghina perempuan karena menempatkan perempuan sebagai mesin … Baca Selengkapnya

Penembakan polisi terhadap remaja merupakan pelanggaran hak asasi manusia: Komnas HAM

oleh
Penembakan polisi terhadap remaja merupakan pelanggaran hak asasi manusia: Komnas HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia telah menetapkan bahwa Inspektur Kepolisian Dua (Aipda) RZ, yang menembak mati siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 4 Semarang dengan inisial GRO, melanggar hak asasi manusia. “Tindakan Bapak RZ memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang … Baca Selengkapnya

Komnas HAM Mengungkap Pelaku Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir

oleh
Komnas HAM Mengungkap Pelaku Pembubaran Diskusi FTA di Kemang, Oh Si Rambut Kuncir

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap bahwa pembubaran diskusi Forum Tanah Air (FTA) di Kemang, Jakarta Selatan pada 28 September 2024 dilakukan oleh aktor non-negara atau kelompok main hakim sendiri (vigilante). Sembilan tersangka yang ditangkap Ditreskrimum Polda Metro Jaya terkait kasus pembubaran paksa diskusi di Kemang, Jakarta Selatan, antara lain GW, FEK, … Baca Selengkapnya

Komnas HAM mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk program legislasi DPR

oleh
Komnas HAM mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk program legislasi DPR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia mengusulkan empat rancangan undang-undang untuk Program Legislasi Nasional 2025-2029 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam pertemuan di sini pada hari Rabu. Empat rancangan undang-undang tersebut terdiri dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Rancangan Undang-Undang Kode Acara Pidana, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana … Baca Selengkapnya

Kantor Media di Papua Diserang Molotov, Komnas HAM Bergerak.

oleh
Kantor Media di Papua Diserang Molotov, Komnas HAM Bergerak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI memastikan akan menindaklanjuti pengaduan yang diajukan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia soal serangan bom molotov di Kantor Redaksi Jujur Bicara (Jubi), Kota Jayapura, Papua. “Untuk situasi di Papua memang rentan konflik dan kekerasan. Oleh sebab itu, Komnas HAM dalam beberapa kasus, yang dialami oleh Jubi, kami juga menangani dan … Baca Selengkapnya