undangundang

Gencatan Senjata AS-Iran, Menggeser Batas Waktu Undang-Undang Kekuasaan Perang?

oleh
Gencatan Senjata AS-Iran, Menggeser Batas Waktu Undang-Undang Kekuasaan Perang?

Administrasi Trump berargumen bahwa tenggat waktu utama 1 Mei yang harus mereka hadapi untuk mendapatkan persetujuan kongres terhadap perang AS-Israel di Iran sudah tidak lagi relevan, karena gencatan senjata yang berlangsung dengan Tehran. Setelah seorang presiden memberi tahu Kongres AS mengenai suatu perang, ia memiliki tenggat waktu 60 hari berdasarkan Resolusi Kekuasaan Perang untuk mendapatkan … Baca Selengkapnya

Trump Sebut Tennessee Selanjutnya Akan Didaur Ulang Batas Pilihannya Usai Putusan Undang-Undang Hak Pilih AS | Berita Pemilu Paruh Waktu AS 2026

oleh
Trump Sebut Tennessee Selanjutnya Akan Didaur Ulang Batas Pilihannya Usai Putusan Undang-Undang Hak Pilih AS | Berita Pemilu Paruh Waktu AS 2026

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyatakan bahwa Tennessee akan menyusun ulang ulang peta elektoralnya, setelah Mahkamah Agung (MA) AS mengeluarkan putusan yang melumpuhkan klausul kunci dari Undang-Undang Hak Pilih AS yang sangat bersejarah itu. Meski putusan MA terkait peta elektoral Louisiana membawa implikasi yang sangat luas di seluruh negeri, keputusan ini juga berdampak signifikan terhadap … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung AS telah Melemahkan Undang-Undang Hak Pilih – dan Bagaimana Caranya?

oleh
Mahkamah Agung AS telah Melemahkan Undang-Undang Hak Pilih – dan Bagaimana Caranya?

Mahkamah Agung Amerika Serikat telah membatalkan pasal penting dalam undang-undang hak-hak sipil yang bersejarah dengan memutuskan bahwa peta pemilu Lousiana tidak konstitusional karena menciptakan dua distrik dengan mayoritas penduduk kulit hitam dalam rapat Redistricting tingkat nasionnal. Mahkamah Agung Memutusakan untuk menghilangkan Ketentuan Secti ini menjelas pembatalan Peta baru pemimihan Louisiana tGL. Berikut dihimpun Info menarikn. … Baca Selengkapnya

Pemerintah AS Pertimbangkan Penggunaan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk Penyelamatan Spirit

oleh
Pemerintah AS Pertimbangkan Penggunaan Undang-Undang Produksi Pertahanan untuk Penyelamatan Spirit

Pemerintahan Trump lagi pikir-pikir mau pake _Defense Production Act_ buat nolong bailout Spirit Aviation Holdings Inc. Ada orang yang tau masalah ini bilang gitu, tapi dia minta namanya dirahasiakan soalnya pembicaraannya masih pribadi. Undang-undang dari tahun 1950 ini, yang dibuat pas perang Korea, ngasih presiden wewenang darurat buat ngatur produksi barang dan jasa penting buat … Baca Selengkapnya

Judul: SpaceX Dapat Perlindungan Tambahan dari Undang-undang Texas, Menurut Dokumen

oleh
Judul: SpaceX Dapat Perlindungan Tambahan dari Undang-undang Texas, Menurut Dokumen

Oleh Svea Herbst-Bayliss NEW YORK, 23 April – Roh Ford. Perusahaan SpaceX milik Elon Musk bakal mengandalkan perlindungan hukum Texasyang lebih ketat untuk kemungkinan melawan pembeli jahat atau investor aktivikut yang mencoba mengubah perusahaan. Ini ada di dalam dokumen aturan yang liat Reuters. Spacex lagi persiapin apa yang bisa jadi penawaran saham terbsar sepanjang sejara, … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Inggris Larang Pembelian Tembakau Sepanjang Hidup bagi Generasi Pasca-2008

oleh
Rancangan Undang-Undang Inggris Larang Pembelian Tembakau Sepanjang Hidup bagi Generasi Pasca-2008

Menurut undang-undang yang didukung Parlemen Inggris, individu yang kini berusia 17 tahun atau lebih muda tidak akan pernah dapat membeli tembakau seumur hidup mereka. Dipublikasikan pada 22 Apr 2026 Sebuah rancangan undang-undang baru yang disetujui badan legislatif Britania Raya akan mencegah orang yang lahir pada atau setelah 1 Januari 2009 untuk membeli produk tembakau selama … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Pemilu Ditargetkan Rampung dalam 2,5 Tahun Pemerintahan Prabowo

oleh
Rancangan Undang-Undang Pemilu Ditargetkan Rampung dalam 2,5 Tahun Pemerintahan Prabowo

Rabu, 22 April 2026 – 12:50 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu) ditargetkan selesai dalam 2,5 tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Yusril menjelaskan target ini ditetapkan agar persiapan untuk Pemilu 2029 bisa dilakukan dengan baik. "Target kita sebenarnya RUU ini sudah selesai … Baca Selengkapnya

Undang-Undang PPRT Jadi Landasan Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

oleh
Undang-Undang PPRT Jadi Landasan Hukum Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT) menjadi dasar hukum untuk melindungi pekerja rumah tangga di Indonesia. “Pengesahan RUU PPRT diharapkan dapat menjadi landasan hukum untuk melindugi pekerja rumah tangga di Indonesia,” kata Noor dalam pernyataannya pada Selasa. Ratifikasi RUU PPRT oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), … Baca Selengkapnya

Apa Itu Undang-Undang SAVE America yang Didukung Trump dan Dampaknya bagi Pemilu AS? | Berita Pemilu Pertengahan Masa 2026

oleh
Apa Itu Undang-Undang SAVE America yang Didukung Trump dan Dampaknya bagi Pemilu AS? | Berita Pemilu Pertengahan Masa 2026

Washington, DC – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah sangat jelas mengenai keinginannya agar Kongres mengesahkan Undang-Undang SAVE America, sebuah hukum pemilu besar-besaran yang menurut pendukungnya akan meningkatkan keamanan pemilihan umum, sementara pengkritiknya menyebutkan berisiko mencabut hak pilih jutaan pemilih. Dorongan ini telah mendapatkan urgensi baru, dengan Senat AS melanjutkan debat mengenai undang-undang tersebut setelah … Baca Selengkapnya

Kenaikan Harga Energi Berlanjut Meski Trump Cabut Penangguhan Undang-Undang Jones

oleh
Kenaikan Harga Energi Berlanjut Meski Trump Cabut Penangguhan Undang-Undang Jones

Biaya pengiriman telah meningkat lebih dari 10 persen dalam sebulan terakhir akibat perang AS-Israel terhadap Iran. Dipublikasikan pada 13 Apr 2026 Biaya pengiriman dan minyak terus melonjak sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan pengecualian untuk Undang-Undang Jones, undang-undang maritim yang melarang kapal berbendera asing mengangkut barang antar pelabuhan AS. Pengecualian 60 hari itu … Baca Selengkapnya