Konstitusional

‌ Telegram Gugat Larangan Aplikasi di India, Nilai Kebijakan Tak Konstitusional | Berita Media Sosial

oleh
‌ Telegram Gugat Larangan Aplikasi di India, Nilai Kebijakan Tak Konstitusional | Berita Media Sosial

India memblokir Telegram setelah kebocoran lembar ujian, yang lantas memicu tantangan hukum. Diterbitkan pada 17 Jun 2026 Aplikasi perpesanan Telegram menggugat sebuah perintah pemerintah India yang untuk sementara waktu memblokir akses ke platformnya guna mencegah kecurangan ujian. Di sebuah pengadilan New Delhi, Telegram mengeklaim bahwa tindakan tersebut inkonstitusional dan merupakan pembatasan yang tidak proporsional terhadap … Baca Selengkapnya

Pandangan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun Konstitusional, Pendapat Saiful Mujani Tak Dijamin Konstitusi

oleh
Pandangan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun Konstitusional, Pendapat Saiful Mujani Tak Dijamin Konstitusi

loading… Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun itu konstitusional dan tidak bisa dipidana. Foto: Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa kritik atau pendapat dari Feri Amsari dan Ubedilah Badrun adalah konstitusional dan tidak dapat dipidana. Sebaliknya, … Baca Selengkapnya

Seruan Saiful Mujani untuk Menggulingkan Pemerintah Dinilai Tidak Konstitusional oleh KSP

oleh
Seruan Saiful Mujani untuk Menggulingkan Pemerintah Dinilai Tidak Konstitusional oleh KSP

loading… Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari menyoroti pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang menyerukan gulingkan pemerintahan. Dia menilai hal itu tak sesuai konstitusi. Foto: Achmad Al Fiqri JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari memberikan sorotan terhadap pernyataan pendiri SMRC Saiful Mujani yang mengajak untuk menggulingkan pemerintahan. Dalam pandangannya, ajakan semacam … Baca Selengkapnya

Utang AS Tembus 39 Triliun Dolar: Solusi Konstitusional yang Diabaikan Kongres

oleh
Utang AS Tembus 39 Triliun Dolar: Solusi Konstitusional yang Diabaikan Kongres

Tanggal 18 Maret, DPR Amerika Serikat memilih 211–207 untuk mengusulkan Amandemen Anggaran Berimbang — jumlah ini jauh dari mayoritas dua pertiga yang diperlukan untuk menyetujuinya. Di hari yang sama, utang pemerintah federal melonjak melewati $39 triliun, atau 125% dari PDB. Angka ini naik dari $5,7 triliun, atau 55% dari PDB di tahun 2000. Tanggal 19 … Baca Selengkapnya

Pengadilan Panama Nyatakan Kendali China atas Pelabuhan Terusan Tidak Konstitusional

oleh
Pengadilan Panama Nyatakan Kendali China atas Pelabuhan Terusan Tidak Konstitusional

Gugatan hukum diajukan ke pengadilan pada tahun 2025 ketika AS mengancam akan mengambil alih kendali jalur air strategis tersebut – langkah pertama Trump dalam rencana menegaskan kembali hegemoni atas belahan bumi Barat. Diterbitkan Pada 30 Jan 2026 Klik untuk membagikan di media sosial share Bagikan Mahkamah Agung Panama telah memutuskan bahwa kontrak-kontrak yang menjadi dasar … Baca Selengkapnya

Ikhtiar Konstitusional: Pengasuh Pesantren Al-Qur’an Gus Umam Dukung POLRI di Bawah Kepemimpinan Presiden

oleh
Ikhtiar Konstitusional: Pengasuh Pesantren Al-Qur’an Gus Umam Dukung POLRI di Bawah Kepemimpinan Presiden

loading… Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur’an, KH Zaimul Umam Nursalim (Gus Umam) menyampaikan sikap kebangsaan terkait kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden. Foto/Ist JAKARTA – Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qur’an, KH Zaimul Umam Nursalim atau biasa dipanggil Gus Umam menyampaikan pendapat tentang posisi Polri yang berada langsung dibawah Presiden. Dia berpendapat bahwa posisi Polri di bawah … Baca Selengkapnya

LIRA Ingatkan KUHP Baru Tak Akan Langgar Hak Konstitusional Warga

oleh
LIRA Ingatkan KUHP Baru Tak Akan Langgar Hak Konstitusional Warga

Selasa, 20 Januari 2026 – 03:16 WIB Jakarta, VIVA – Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) mengingatkan agar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru jangan sampai melukai hak-hak dasar masyarakat dan harus berjalan sesuai prinsip UUD 1945. Baca Juga : LIRA Gelar Rakernas II, Tegaskan Komitmen Perkuat Demokrasi Presiden LIRA, Andi Syafrani, menekankan bahwa Undang-Undang Nomor … Baca Selengkapnya

Pemilihan Langsung atau Melalui DPRD Sama-Sama Konstitusional

oleh
Pemilihan Langsung atau Melalui DPRD Sama-Sama Konstitusional

loading… Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan mengenai ramainya diskusi tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan oleh DPRD. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara tentang ramainya pembahasan … Baca Selengkapnya

Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan ‘Ekonomi Konstitusional’

oleh
Presiden Prabowo Siapkan Kebijakan ‘Ekonomi Konstitusional’

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan Presiden Prabowo Subianto sedang merumuskan kebijakan “ekonomi konstitusional” sebagai bagian dari upaya mengevaluasi sistem nasional. “Selama 15 tahun terakhir, demokrasi sudah maju, tetapi dalam periode yang sama, kita lihat kekuatan pasar bebas mendominasi kebijakan publik. Karena itu, Presiden menawarkan konsep baru, yang beliau sebut … Baca Selengkapnya

Pengadilan Federal Menyatakan Undang-Undang California yang Mensyaratkan Pemeriksaan Latar Belakang untuk Membeli Peluru Tidak Konstitusional

oleh
Pengadilan Federal Menyatakan Undang-Undang California yang Mensyaratkan Pemeriksaan Latar Belakang untuk Membeli Peluru Tidak Konstitusional

Pengadilan federal di AS memutuskan bahwa hukum California yg mewajibkan pemeriksaan latar belakang untuk pembeli peluru itu tidak konstitusional. Keputusan ini jadi pukulan bagi upaya negara bagian itu melawan kekerasan senjata. Pengadilan banding AS setuju dengan keputusan tahun 2024 dari pengadilan lebih rendah. Mereka bilang hukum ini melanggar Amandemen Kedua. Warga California menyetujui hukum ini … Baca Selengkapnya