Jumat, 11 Juli 2025 – 22:52 WIB Jakarta, VIVA – Ketua Mahkamah Agung (MA) Sunarto menanggapi revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menghilangkan Pasal 293 Ayat 3. Baca Juga: DPR Nilai RUU KUHAP Lebih Progresif, Atur Hak Tersangka Pilih Kuasa Hukum Sunarto menjelaskan bahwa pembuatan rancangan undang-undang, terutama KUHAP, adalah wewenang DPR sebagai … Baca Selengkapnya
loading… Peradi SAI menghargai Komisi III DPR dan pemerintah atas tanggapan positif terhadap aspirasi komunitas advokat dalam RUU KUHAP. Foto/SindoNews JAKARTA – Perhimpunan Advokat Indonesia – Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI) mengapresiasi dan memberi penghargaan tinggi pada Komisi III DPR dan pemerintah atas respons positif terhadap aspirasi advokat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang … Baca Selengkapnya
Selasa, 8 Juli 2025 – 22:46 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Hukum RI, Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy) menjelaskan 10 norma penguatan dalam Revisi UU KUHAP saat rapat dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Eddy menyatakan bahwa KUHAP lama memiliki banyak kelemahan. Karena itu, perlu diperbaiki sesuai perkembangan sistem hukum, ilmu … Baca Selengkapnya
Selasa, 24 Juni 2025 – 03:00 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menyatakan bahwa isi daftar inventarisasi masalah atau DIM pada rancangan undang-undang RUU KUHAP yang resmi diajukan ke DPR RI berjumlah 6 ribu DIM. Hal ini diungkapkannya setelah penandatangan DIM RUU KUHAP di Kantor Kementerian Hukum … Baca Selengkapnya
Selasa, 17 Juni 2025 – 13:47 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sapriyanto Refa mengusulkan supaya aturan tentang penyadapan dihapuskan dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Baca Juga: Kata KPK Soal Penyadapan Tanpa Izin Dewas Jadi Sorotan dalam Sidang Hasto Usulan itu disampaikan Sapriyanto dalam rapat … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus selesai pada tahun 2025. Dalam webinar sosialisasi RUU KUHAP di Jakarta, Rabu (28 Mei), dia menjelaskan urgensi ini muncul karena KUHAP berkaitan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026. … Baca Selengkapnya
Seminar bertajuk Critical Review atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Malang, Jumat (16/5/2025). Foto/dok. SindoNews MALANG – Polemik terkait RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR terus bergulir. Klausa yang mengatur interaksi antara jaksa dan penyidik yang hanya berjumlah satu kali tidak luput dari kritik. Pengaturan … Baca Selengkapnya
Selasa, 15 April 2025 – 22:40 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) soal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk menyusun DIM tersebut. Baca Juga : Proses Ekstradisi Paulus Tannos Belum Rampung, Menkum: Ada Dokumen … Baca Selengkapnya
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menentang larangan siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Larangan ini dinilai bertentangan dengan asas persidangan terbuka yang dijamin hukum. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil mengatakan asas persidangan terbuka merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. “Penyiaran langsung sidang justru mendukung transparansi dan kontrol publik terhadap proses … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang memberikan catatan bahwa Kejaksaan itu tidak boleh melakukan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Menurut dia, sebaiknya fungsi penyidikan tetap di bawah wewenang Kepolisian. Baca Juga … Baca Selengkapnya