Pemerintah berjanji mendukung undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi baru
Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Keimigrasian, dan Urusan Penjara Yusril Ihza Mahendra berjanji bahwa pemerintah akan menyusun undang-undang baru tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu. “Pemerintah baru di bawah Presiden Prabowo Subianto akan terus berupaya untuk merevisi undang-undang komisi kebenaran dan rekonsiliasi sebagai dasar hukum … Baca Selengkapnya