Unlock the Editor’s Digest for free Roula Khalaf, Editor of the FT, selects her favourite stories in this weekly newsletter. Ribuan warga Brasil bergabung dalam unjuk rasa hari kemerdekaan yang dipanggil oleh anggota oposisi sayap kanan untuk memprotes hakim mahkamah agung yang melarang platform media sosial X milik Elon Musk di negara tersebut. Dibungkus dengan … Baca Selengkapnya
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN demisioner, Eddy Soeparno. Foto/SINDOnews/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Partai Amanat Nasional (PAN) mengakui, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bisa merubah dukungan partai politik (parpol) untuk mendukung figur di kabupaten atau kota. Hal ini dikatakan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PAN demisioner, Eddy Soeparno. “Adanya putusan MK pasti banyak perubahan, yang tadinya enggak bisa … Baca Selengkapnya
“ loading… Koalisi parpol pendukung Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) di Pilkada Jakarta 2024 berfoto bersama usai merampungkan administrasi dukungan di Jakarta, Selasa (27/8/2024). FOTO/IST JAKARTA – Koalisi partai politik pendukung Ridwan Kamil – Suswono untuk Pilkada Jakarta 2024 atau Jakarta Rido makin solid pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Koalisi Jakarta Rido merampungkan administrasi dukungan dari partai kepada … Baca Selengkapnya
Anggota Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengaku bersyukur atas terbitnya PKPU Pilkada 2024 yang mengikuti putusan MK terkait syarat pencalonan kepala daerah. Ilustrasi. Foto: Dokumentasi JPNN.com jpnn.com, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR bersepakat membuat PKPU Pilkada 2024 sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Anggota Fraksi Partai Demokrasi … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menegaskan bahwa mereka akan mempertahankan keputusan hukum tentang undang-undang pemilihan kepala daerah yang diumumkan oleh para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dan memastikan lembaga-lembaga nasional patuh terhadapnya. “Kami memahami bahwa semua keputusan MK bersifat final dan mengikat. Insya Allah, kami siap untuk mendukung keputusan tersebut,” ujar anggota MKMK … Baca Selengkapnya
Rumah Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi jika RUU tentang Amandemen Keempat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak disahkan menjadi undang-undang hingga 27 Agustus. Periode pendaftaran calon yang akan bertarung dalam Pilkada adalah 27-29 Agustus 2024. “Kami membuat revisi untuk (membentuk) undang-undang baru. Nah, jika belum disahkan pada saat pendaftaran, itu berarti kami akan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagian mengakomodasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan pemilihan. Perubahan ini hanya berlaku untuk partai non-parlemen atau yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau DPRD. Ini diatur dalam daftar inventaris masalah (DIM) Pasal 40 Rancangan Undang-Undang Pemilihan … Baca Selengkapnya
Orang-orang menyaksikan matahari terbit pertama tahun baru dari jembatan kaki yang menghadap ke langit-langit kota di Seoul pada 1 Januari 2024. Jung Yeon-je | Afp | Getty Images Pasar Asia-Pasifik dibuka kebanyakan lebih tinggi pada hari Kamis, dengan para investor menilai data aktivitas bisnis cepat dari Australia, Jepang, dan India sepanjang hari perdagangan dan memperhatikan … Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Rabu mengatakan bahwa pemerintahannya menghormati keputusan yang dicapai oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai aturan terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada). “Kami di pemerintah menghormati wewenang dan keputusan setiap lembaga negara,” katanya dalam siaran video yang disiarkan oleh saluran YouTube sekretariatnya, yang diakses dari Jakarta pada … Baca Selengkapnya
Rabu, 21 Agustus 2024 – 21:10 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Keputusan ini menjadi angin segar bagi kedua partai tersebut, serta bagi partai-partai lain yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Baca Juga : Soal Putusan MK … Baca Selengkapnya