Komisi

Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba [Kuarta(「Laporan Laba Kuartlan ini boleh dilewati) Has it? Amend last section: Ok done，It"s fine originally proposal but not update now proposed, better ver translation cleared: ]("\"Komisi *S`’USA{‘ Secur it doesn in ~~Yes right simple Indone : Undang Propos J> ‘]** "Sing correct ver: Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba Kuartalan

oleh
Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba [Kuarta(「Laporan Laba Kuartlan ini boleh dilewati) Has it? Amend last section: Ok done，It"s fine originally proposal but not update now proposed, better ver translation cleared: ]("\"Komisi *S`’USA{‘ Secur it doesn in ~~Yes right simple Indone : Undang Propos J> ‘]** "Sing correct ver: Komisi Sekuritas AS Usulkan Perusahaan Publik Boleh Keluar dari Kewajiban Laporan Laba Kuartalan

Oleh Suzan McGee, dapat tlitik koma Douglas Gillison deh dan juga Anirban Sen (dua digit ter… a tuh atau maksnd titik) , ,, tersebut 44% d titik Contoh kata umum mesti bulet WASHINGTON USA () Pengetas kata kanji yg gak pErnah akhh unt terjewanta hal sel Maj + S sel Rp meng– slat tut (intun … Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Masuk Prolegnas, Kapan Dibahas? Ditulis ulang: Revisi UU Polri Dinyatakan Masuk Prolegnas oleh Komisi III DPR: Kapan Akan Dibahas?

oleh
Komisi III DPR Pastikan Revisi UU Polri Masuk Prolegnas, Kapan Dibahas? Ditulis ulang: Revisi UU Polri Dinyatakan Masuk Prolegnas oleh Komisi III DPR: Kapan Akan Dibahas?

Komisi III DPR RI mastiin kalo revisi UU Polri udah masuk Prolegnas. Ini sesuai sama rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformsi Polri ke Presiden Prabowo Subianto. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Komisi III DPR RI mastiin kalo revisi UU Polri udah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Ini selaras dengan rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri buat Presiden … Baca Selengkapnya

Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Menuju Polisi yang Lebih Sipil

oleh
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Menuju Polisi yang Lebih Sipil

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, bilang kalo rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) itu punya semangat buat pengen bikin polisi yang bersifat sipil atau “civilian police” pas ngelaksanain tugas di tengah masyarakat. Menrutnya, dengan gini peran utama kepolisian yang ngayomi, ngelindungin, dan ngelayanin pubik jadi lebih sesuai ama apa yang diharapin orang banyak. (typo) … Baca Selengkapnya

Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Hasil Serap Aspirasi dari 154 Elemen Masyarakat

oleh
Rekomendasi Komisi Reformasi Polri: Hasil Serap Aspirasi dari 154 Elemen Masyarakat

loading… Sekretaris KPRP Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri memastikan rekomendasi yang diberikan ke Presiden Prabowo Subianto udah nyerap aspirasi dari warga. Foto/SindoNews JAKARTA – Sekretaris Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) jenderal purnawirawan Ahmad Dofiri mastikan bahwa rekomendasi yang diserahkan ke Presiden Prabowo Subiyanto udah menarik aspirasi dari banyak pihak. Tercatat agak 154 gugus yang udah di … Baca Selengkapnya

Prabowo Turunkan Komisi Aplikator Jadi 8%, Ojol Minta Implementasi Diawasi

oleh
Prabowo Turunkan Komisi Aplikator Jadi 8%, Ojol Minta Implementasi Diawasi

Asosiasi pengemudi ojek online (ojol) nyambut baik keputusan Presiden Prabowo Subianto yang nentuin potongan komisi aplikator jadi maksimal 8%, lewat Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Transportasi Online. Kebijakan ini dianggep sebagai bantuk keberpihakan negara buat kesejahteraan pengemudi transportasi online. loading… Foto: Asosiasi pengemudi ojek online nyambut baik keputusan Presiden Prabowo soal potongan … Baca Selengkapnya

Hari Buruh: Prabowo Batasi Komisi Ojek Daring Maksimal 8 Persen

oleh
Hari Buruh: Prabowo Batasi Komisi Ojek Daring Maksimal 8 Persen

Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2026, yang membatasi biaya komisi yang bisa dipotong oleh perusahaan ojek online dari pendapatan pengemudi maksimal 8 persen per perjalanan. “Saya nyatakan di sini bahwa saya tidak setuju dengan 10 persen; harus di bawah itu,” katanya dalam pidato saat peringatan Hari Buruh … Baca Selengkapnya

Menteri Desaakan Peran Lebih Kuat Komisi HAM

oleh
Menteri Desaakan Peran Lebih Kuat Komisi HAM

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, minta Komnas HAM untuk mempertahankan—bahkan memperkuat—posisinya sebagai lembaga pengawas yang independen. Dalam pertemuan dengan Komnas HAM di Jakarta pada Kamis (30 April), Mahendra bilang dia setuju dengan beberapa poin yang disampaikan komisi tersebut, terutama soal menjaga kemandirian. “Setidaknya, posisi Komnas HAM harus dipertahankan, kalau … Baca Selengkapnya

Komisi EFRAG tetapkan program kerja keberlanjutan 2026 untuk EC

oleh
Komisi EFRAG tetapkan program kerja keberlanjutan 2026 untuk EC

Kelompok Penasehat Pelaporan Keuangan Eropa (EFRAG) telah kirimkan Program Kerja Keberlanjutan 2026 ke Komisi Eropa. Dalam program itu, EFRAG udah menetapkan prioritas dan rencana kegiatan mereka. Rencana ini, yang telah disetuji oleh SRB EFRAG, jelaskan gimana organisasi ini bakal jalankan tugas buat kasih saran teknis dan dukung “penerapan yang efektif dan proposional dari Standar Pelaporan … Baca Selengkapnya

Kerry Riza Melapor ke Komisi III DPR, Dorong Kasusnya Dibuka untuk Umum Layaknya Amsal Sitepu

oleh
Kerry Riza Melapor ke Komisi III DPR, Dorong Kasusnya Dibuka untuk Umum Layaknya Amsal Sitepu

Kamis, 2 April 2026 – 23:30 WIB Jakarta, VIVA – Pemilik manfaat PT Orbit Terminal Merak (OTM), Kerry Adrianto Riza, melalui kuasa hukumnya menyampaikan surat pengaduan kepada Komisi III DPR pada Kamis, 2 April. Pengaduan tersebut terkait proses persidangan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan Kerry Riza sebagai … Baca Selengkapnya

Komisi III Bukan Arena Uji Coba Proses Hukum

oleh
Komisi III Bukan Arena Uji Coba Proses Hukum

loading… Muhammad Kerry Adrianto Riza lewat kuasa hukumnya menyampaikan surat pengaduan ke Komisi III DPR. Foto/SindoNews JAKARTA – Pengamat Politik dari Forum Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menegaskan bahwa Komisi III DPR RI bukanlah tempat untuk menguji proses hukum. Pernyataan ini merespons langkah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) Muhammad Kerry Adrianto Riza … Baca Selengkapnya