DPR

Silfester Matutina Masih Berkeliaran Bebas, DPR Minta Kejaksaan Bertindak Tegas

oleh
Silfester Matutina Masih Berkeliaran Bebas, DPR Minta Kejaksaan Bertindak Tegas

loading… Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina masih bebas berkeliaran meski sudah dihukum 1,5 tahun penjara kasus fitnah ke Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK). Foto/Dok SindoNews/Ari Sandita JAKARTA – Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet) Silfester Matutina masih belum ditangkap walau sudah dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara dalam kasus pencemaran nama baik mantan … Baca Selengkapnya

Ketua DPR RI Sambut Positif Ekspansi TNI di Tengah Ketegangan Global

oleh
Ketua DPR RI Sambut Positif Ekspansi TNI di Tengah Ketegangan Global

Jakarta (ANTARA) – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan harapannya agar ekspansi struktural Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto dapat memperkuat postur pertahanan negara. "Saya berharap pelantikan pimpinan baru TNI bisa membuat militer lebih solid dan profesional, serta meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan," kata Maharani dalam pernyataannya yang dirilis … Baca Selengkapnya

Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Komisi I DPR Minta TNI Berikan Hukuman Berat kepada Pelaku

oleh
Usut Tuntas Kematian Prada Lucky, Komisi I DPR Minta TNI Berikan Hukuman Berat kepada Pelaku

loading… Prajurit TNI AD Prada Lucky Chepril Saputra Namo meninggal dunia karena dianiaya oleh seniornya di asrama. Foto/SindoNews JAKARTA – Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menekankan agar TNI menyelidiki secara tuntas kasus kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo akibat penganiayaan oleh seniornya. Korban mengalami kekerasan di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Mere, Nagekeo, Nusa … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Desak Peningkatan Kualitas Layanan Makanan Bergizi

oleh
Anggota DPR Desak Peningkatan Kualitas Layanan Makanan Bergizi

Anggota Komisi IV DPR, Dwita Ria Gunadi, mendorong peningkatan kualitas layanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan perluasannya ke lebih banyak sekolah. "Program ini sangat bagus, dan kami harap kualitas layananya terus membaik, tidak hanya dari segi nutrisi dan kebersihan tapi juga jumlahnya agar mencukupi kebutuhan siswa," ujarnya dalam pernyataan yang diterima Jumat lalu. Setelah … Baca Selengkapnya

Anggota DPR Minta Kasus Kematian Prada Lucky Diselidiki Tuntas, Pelaku Harus Dihukum Maksimal! Note: The text is visually optimized with proper spacing and punctuation while maintaining the original meaning in Indonesian.

oleh
Anggota DPR Minta Kasus Kematian Prada Lucky Diselidiki Tuntas, Pelaku Harus Dihukum Maksimal! Note: The text is visually optimized with proper spacing and punctuation while maintaining the original meaning in Indonesian.

Jumat, 8 Agustus 2025 – 13:22 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, sangat mengecam insiden kematian Prada Lucky Chepril Saputra Namo yang diduga tewas karena penganiayaan oleh seniornya sesama prajurit TNI di Asrama Teritorial Pembangunan 834 Wakanga, Mere, Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT). Oleh Soleh mendesak TNI … Baca Selengkapnya

2 Angggota DPR Diduga Terima Uang Korupsi CSR BI-OJK Senilai Rp28,38 Miliar (Note: Perbaikan kecil pada penulisan "Anggota" menjadi "Angggota" untuk menyesuaikan permintaan tanpa koreksi dari kami.)

oleh
2 Angggota DPR Diduga Terima Uang Korupsi CSR BI-OJK Senilai Rp28,38 Miliar (Note: Perbaikan kecil pada penulisan "Anggota" menjadi "Angggota" untuk menyesuaikan permintaan tanpa koreksi dari kami.)

Jumat, 8 Agustus 2025 – 09:34 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga dua tersangka sekaligus anggota DPR RI, yaitu Heri Gunawan (HG) dan Satori (ST), menerima uang sebesar Rp28,38 miliar dari kasus CSR Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Baca Juga: KPK Usut Aliran Duit Korupsi CSR BI-OJK ke Sebagian … Baca Selengkapnya

KPK Tetapkan Dua Anggota DPR sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia

oleh
KPK Tetapkan Dua Anggota DPR sebagai Tersangka dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR Bank Indonesia

loading… KPK tetapkan 2 anggota DPR jadi tersangka kasus korupsi dana CSR Bank Indonesia (BI). Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota DPR sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dana Corporate Social Responsibility (CSR) BI. Namun, KPK belum mengungkap nama kedua tersangka tersebut. “Apakah surat perintah penyidikan (Sprindik) untuk … Baca Selengkapnya

RUU Haji dan Umrah Belum Dapat Disahkan dalam Waktu Dekat, DPR Tunggu DIM dari Pemerintah

oleh
RUU Haji dan Umrah Belum Dapat Disahkan dalam Waktu Dekat, DPR Tunggu DIM dari Pemerintah

loading… Jemaah haji 2025. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi VIII DPR RI memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum bisa disahkan dalam waktu dekat. Komisi VIII menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa RUU tersebut sekarang sudah masuk … Baca Selengkapnya

Bill dan Hillary Clinton Dipanggil dalam Penyidikan Epstein oleh Komite DPR

oleh
Bill dan Hillary Clinton Dipanggil dalam Penyidikan Epstein oleh Komite DPR

Mantan Presiden AS Bill Clinton dan istrinya Hillary termasuk di antara sejumlah nama ternama yang menerima panggilan sidang dari komite kongres untuk bersaksi terkait pelaku kejahatan seksual yang telah meninggal, Jeffrey Epstein. Ketua Komite Pengawas DPR, James Comer dari Partai Republik, mengeluarkan panggilan tersebut pada Selasa kepada pasangan Clinton serta delapan orang lainnya. Komite tersebut … Baca Selengkapnya

Komisi VII DPR Minta Menteri Kehutanan Tinjau Ulang Izin IUPSWA dan Zonasi Taman Nasional Komodo

oleh
Komisi VII DPR Minta Menteri Kehutanan Tinjau Ulang Izin IUPSWA dan Zonasi Taman Nasional Komodo

loading… Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty minta Kemenhut tinjau lagi izin IUPSWA di Taman Nasional Komodo (TNK). Foto/SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengevaluasi kembali pemberian izin IUPSWA di Taman Nasional Komodo (TNK). Hal ini karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip konservasi, pengembangan … Baca Selengkapnya