Rabu, 19 November 2025 – 23:30 WIB Jakarta, VIVA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akhirnya secara resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP). Baca Juga : DPR Kritik Target 80 Ribu GRE: Jangan Halu, Fokus ke Modal dan SDM Koperasi Desa Merespon pengesahan ini, seorang pakar hukum dan praktisi senior, Prof. Henry … Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan persetujuan atas pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti diinformasikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. RUU KUHAP telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah proses pembahasan revisinya selesai di Komisi III. Agtas menjelaskan bahwa RUU … Baca Selengkapnya
Kemenangan besar Gubernur California Gavin Newsom berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan kongres demi kepentingan Partai Demokrat. Diterbitkan Pada 5 Nov 2025 California telah mengesahkan sebuah inisiatif pemungutan suara yang akan menata ulang batas-batas distrik elektoral guna menguntungkan Demokrat pada pemilu paruh waktu kritis tahun depan. Langkah ini merupakan serangan balik terhadap praktik gerrymandering yang dilakukan Presiden … Baca Selengkapnya
Menurut laporan terbaru, chatbot AI populer seperti ChatGPT dari OpenAI, Gemini Google, DeepSeek, dan Grok dari xAI didapati mempromosikan propaganda negara Rusia dari entitas yang telah disanksi—termasuk dengan menyitir media pemerintah Rusia, situs-situs yang terkait dengan intelijen Rusia, atau narasi pro-Kremlin—ketika ditanya mengenai perang di Ukraina. Para peneliti dari Institute of Strategic Dialogue (ISD) menyatakan … Baca Selengkapnya
Perubahan utama pada daftar tersebut terpusat pada dua tahanan keamanan yang akan dipertukarkan dengan teroris terkait Hamas yang tidak menghadapi hukuman seumur hidup. Para menteri pemerintah berpartisipasi dalam pemungutan suara darurat melalui telepon guna menyetujui amandemen terhadap daftar teroris dan tahanan keamanan yang akan dibebaskan pada fase pertama kesepakatan penyanderaan, dilaporkan oleh jurnalis Kan Michael … Baca Selengkapnya
loading… Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Dr Evita Nursanty. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi undang-undang pada hari ini, Kamis (2/10/2025). Undang-undang ini dianggap sebagai tonggak penting untuk membangun ekosistem pariwisata nasional yang berkualitas, inklusif, … Baca Selengkapnya
Suasana sidang Dewan Federal Jerman (Bundesrat). Michael Kappeler/dpa Majelis tinggi parlemen Jerman, Bundesrat, telah menyetujui anggaran federal negara tersebut untuk tahun 2025, memberikan lampu hijau terakhir bagi rencana senilai ratusan miliar euro. Anggaran ini, yang telah lebih dulu disahkan oleh Bundestag pekan lalu, menetapkan belanja sekitar €502,5 miliar (setara $594,8 miliar), dengan utang baru hampir … Baca Selengkapnya
Jeffrey Katzenberg—produser film, mantan CEO DreamWorks, dan mitra pendiri firma investasi teknologi WndrCo—mungkin yang paling penting, dia adalah seorang ayah dan kakek. Peran itu yang membuat dia mendukung Aura di tahun 2021, sebuah startup yang kembangkan alat AI yang jauh lebih dari sekadar kontrol orangtua biasa. Platform Aura lacak pola perilaku seperti tidur dan fokus, … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Pelaksanaan ibadah haji diharapkan makin bagus kedepannya setelah DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Haji yang merupakan revisi dari UU Nomor 8 Tahun 2019. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI. Komisi VIII DPR RI dalam beberapa hari terakhir, termasuk akhir pekan ini, mempercepat pembahasan … Baca Selengkapnya
loading… Jemaah haji 2025. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi VIII DPR RI memastikan bahwa revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah belum bisa disahkan dalam waktu dekat. Komisi VIII menunggu Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah. Anggota Komisi VIII DPR RI Dini Rahmania mengatakan bahwa RUU tersebut sekarang sudah masuk … Baca Selengkapnya