Komisi III DPR Setujui RUU Hukum Acara Pidana dalam Rapat Paripurna

Komisi III DPR Setujui RUU Hukum Acara Pidana dalam Rapat Paripurna

Komisi III DPR RI sudah sepakat untuk membawa Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) dalam rapat paripurna yang akan datang. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej di Jakarta, Kamis (13/11/2025). Rapat tersebut … Baca Selengkapnya

Gugatan $1 Miliar Trump terhadap BBC: Seberapa Kuat di Mata Hukum?

Gugatan  Miliar Trump terhadap BBC: Seberapa Kuat di Mata Hukum?

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menggugat penyiar publik Inggris, BBC, senilai $1 miliar dalam rangkaian tindakan terbarunya terhadap outlet berita besar. Pengacara Trump menyatakan bahwa BBC melanggar hukum fitnah Florida dengan mengedit klip video dalam dokumenter Panorama 2024 – yang ditayangkan seminggu sebelum pemilihan presiden November – untuk menciptakan kesan bahwa ia secara … Baca Selengkapnya

Hyein dan Haerin Kembali ke ADOR Usai Perkara Hukum

Hyein dan Haerin Kembali ke ADOR Usai Perkara Hukum

Koh Ewe dan Jake Kwon, Koresponden Seoul Getty Images Label rekaman K-pop Ador menyatakan bahwa anggota NewJeans Hyein (kiri) dan Haerin (kanan) akan kembali ke agensi Dua anggota NewJeans, Hyein dan Haerin, akan kembali ke label rekaman mereka Ador, demikian diumumkan oleh agensi tersebut. Langkah ini memicu kekhawatiran penggemar akan kemungkinan bubarnya grup K-pop tersebut. … Baca Selengkapnya

Rezim Baru, Cara Lama: Kematian di Luar Hukum Bangladesh Meningkat di Masa Yunus

Rezim Baru, Cara Lama: Kematian di Luar Hukum Bangladesh Meningkat di Masa Yunus

Dhaka, Bangladesh — Ketika Sheikh Hasina digulingkan dari jabatan Perdana Menteri Bangladesh pada Agustus 2024 menyusul pemberontakan yang dipimpin mahasiswa, banyak warga yakin bahwa masa-masa kelam penghilangan paksa dan eksekusi di luar hukum akhirnya berakhir. Pemerintahan sementara yang dipimpin penerima Nobel Perdamaian Muhammad Yunus, yang dilantik pada 8 Agustus tahun lalu, datang dengan janji akan … Baca Selengkapnya

Laporan: Pemerintahan Trump Dukung Kekebalan Hukum untuk Serangan Udara di Karibia

Laporan: Pemerintahan Trump Dukung Kekebalan Hukum untuk Serangan Udara di Karibia

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menolak kritik atas serangan kontroversial terhadap dugaan pedagang narkoba. Diterbitkan Pada 13 Nov 2025 Klik di sini untk berbagi di media sosial Bagikan Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyusun opini hukum yang menyatakan bahwa personel militer AS yang terlibat dalam serangan militer di lepas pantai Amerika Latin … Baca Selengkapnya

Kekalahan Hukum Rusia untuk Kedutaan Dekat Parlemen Australia

Kekalahan Hukum Rusia untuk Kedutaan Dekat Parlemen Australia

Mahkamah Agung Australia menyatakan pemerintah bertindak dalam kewenangannya saat mengesahkan undang-undang yang mencabut sewa 99 tahun untuk lokasi kedutaan Rusia yang direncanakan. Diterbitkan Pada 12 Nov 2025 Klik untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Rusia kalah dalam perjuangan hukum untuk membangun kedutaan baru di dekat Parlemen Australia, dengan pengadilan tertinggi negara itu memutuskan bahwa … Baca Selengkapnya

Gugatan Hukum Tantang Larangan Petugas TSA Transgender Lakukan Pemeriksaan Fisik

Gugatan Hukum Tantang Larangan Petugas TSA Transgender Lakukan Pemeriksaan Fisik

Seorang petugas keamanan transportasi di Virginia telah menuduh Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (DHS) melakukan diskriminasi gender terkait kebijakan yang melarang petugas transgender melakukan pemeriksaan fisik (pat-down) dalam proses penyaringan keamanan, menurut gugatan federal. Administrasi Keamanan Transportasi (TSA), yang beroperasi di bawah DHS, memberlakukan kebijakan ini pada bulan Februari untuk menaati perintah eksekutif Presiden … Baca Selengkapnya

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Dibubarkan, Seluruh Personel Dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag Dibubarkan, Seluruh Personel Dialihkan ke Kementerian Hukum dan HAM

loading… Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii, menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di Kementerian Agama (Kemenag) resmi dibubarkan. Foto/Felldy Asyla Utama JAKARTA – Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii, mengumumkan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di Kementerian Agama (Kemenag) sudah resmi ditutup. Keputusan ini … Baca Selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menegaskan Pentingnya Sinergi TNI-Polri di Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menegaskan Pentingnya Sinergi TNI-Polri di Papua

Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago telah mendorong Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjaga keamanan di seluruh Papua. “Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa rakyat Papua merasakan kehadiran negara yang nyata – melalui keamanan yang stabil, layanan publik yang … Baca Selengkapnya

Menteri Hukum Dorong Digitalisasi dan Meritokrasi untuk Tekan Korupsi

Menteri Hukum Dorong Digitalisasi dan Meritokrasi untuk Tekan Korupsi

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menegaskan kembali komitmennya untuk memajukan digitalisasi layanan publik dan menerapkan sistem manajemen SDM berbasis merit guna mencegah korupsi, khususnya di lingkungan kementeriannya. "Sejak saya menjabat, saya telah menekankan dua strategi utama pencegahan korupsi: reformasi birokrasi lewat digitalisasi dan promosi meritokrasi," ujarnya dalam sebuah podcast yang … Baca Selengkapnya