Kepala Daker Makkah PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, nerangin kalo Kemenhaj langsung respon soal dugaan pungutan liar (pungli) ke jemaah haji dengan cara ngecek langsung ke lapangan, tabayun, dan investigasi. Foto/Nur Wijaya Kesuma MAKKAH – Polemik soal dugaan pungutan liar (pungli) ke jemaah haji udah langsung ditasiknin sama otoritas Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) di … Baca Selengkapnya
Securitize dan Computershare bekerja sama untuk bawa saham tokenisasi ke perusahaan-perusahaan di AS Securitize dan Computershare sudah setuju untuk mendukung perusahaan publik di Amerika dalam nerbitin saham dalam bentuk token. Ini bikin jalur baru buat emiten yang mau masukin saham ke blockchain tapi tetap sesuai sama infrastruktur pasar yang ada. Kata mereka, model ini bakal … Baca Selengkapnya
loading… Operasional ibadah haji 2026 udah bikin sejarah baru soal transparansi layanan publik, dengan ngoptimalin ekosistem Kawal Haji. Foto/SindoNews MAKKAH – Operasional ibadah haji 2026 mencetak sejarah baru dalam hal transparansi layanan publik lewat optimalisai ekosisistem Kawal Haji. Platform digital ini ngebongkar sekat-sekat birokrasi, dan ngubah pola pengaduan biasa jadi ruang interaksi terbuka yang bisa … Baca Selengkapnya
loading… Kapuspen TNI Mayjen TNI Aulia Dwi Nasrullah menyatakan penyelidikan dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus akan transparan. Foto/Felldy Asyla Utama JAKARTA – TNI menegaskan bahwa proses penyelidikan terkait dugaan keterlibatan prajurit dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis HAM dan juga Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban … Baca Selengkapnya
Selasa, 24 Februari 2026 – 00:30 WIB Jakarta, VIVA – Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, mengingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo supaya transparan dan tidak menutup-nutupi kasus narkoba yang menjerat sejumlah oknum anggota Polri. Hal ini menyusul rentetan fakta mengejutkan soal keterlibatan aparat dalam peredaran barang haram tersebut di beberapa wilayah. Hinca menyoroti … Baca Selengkapnya
Minggu, 22 Februari 2026 – 23:40 WIB Jakarta, VIVA – Bripda MS, oknum anggota Brimob yang diduga menganiaya seorang siswa madrasah hingga tewas akan segera menjalani sidang etik. Polda Maluku memastikan proses pemberian sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Bripda MS dilakukan secara transparan dan cepat. “Sidang etik dijadwalkan digelar Senin pukul 14.00 WIT, … Baca Selengkapnya
Sabtu, 21 Februari 2026 – 07:22 WIB VIVA – Seorang oknum Brimob pelaku penganiayaan terhadap seorang siswa Madrasah Tsanawiyah (MTs) berinisial AT (14) hingga tewas di sekitar Kampus Uningrat, Kota Tual, Maluku, pada Kamis, 19 Februari 2026, sudah diamankan dan ditahan di Rumah Tahanan Polres Tual. Polda Maluku memastikan proses hukum terhadap anggotanya ini akan … Baca Selengkapnya
Jumat, 6 Februari 2026 – 01:30 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, membantah isu bahwa Presiden RI Prabowo Subianto akan langsung mengusulkan calon pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa melalui Panitia Seleksi (Pansel). Dia menegaskan informasi itu tidak benar. Menurut Purbaya, pemilihan calon bos OJK tetap akan menggunakan mekanisme yang sesuai … Baca Selengkapnya
Pemerintah tegaskan lagi komitmennya untuk tingkatkan transparansi dan integritas pasar modal Indonesia. Ini dilakukan dengan menindaklanjuti masukan-masukan dari penyedia indeks global MSCI. Salah satu langkah utama yang akan diambil adalah meningkatkan likuiditas pasar. Caranya dengan menyesuaikan aturan minimum _free float_ saham. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, peningkatan likuiditas akan dilakukan lewat kenaikan minimum _free float_ … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Institut untuk Pembangunan Ekonomi dan Keuangan (Indef) menekankan pentingnya proses seleksi yang transparan dan berdasarkan merit dalam pengangkatan pejabat baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Independensi dan kredibilitas disebut kunci untuk memulihkan kepercayaan pasar. Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef, M. Rizal Taufikurahman, menyatakan bahwa calon pejabat pengganti harus memiliki kapasitas teknokratis dan … Baca Selengkapnya