Hukum

Algoritma Media Sosial Dianggap Berisiko, Namun Belum Terjangkau Hukum

oleh
Algoritma Media Sosial Dianggap Berisiko, Namun Belum Terjangkau Hukum

Sabtu, 18 April 2026 – 18:05 WIB Jakarta, VIVA – Para akademisi dan praktisi hukum dihimbau untuk berani keluar dari belenggu dogmatisme hukum klasik dalam menyikapi perkembangan algoritma. Ketua Umum DPN PERADI PROFESIONAL, Harris Arthur Hedar, menegaskan sudah saatnya algoritma tidak lagi dianggap sebagai entitas yang kebal hukum dengan alasan netralitas teknologi. Kekhawatiran ini disampaikan … Baca Selengkapnya

Hukum Newton dan Einstein Tak Terelakkan, Bahkan oleh Objek Terbesar di Alam Semesta

oleh
Hukum Newton dan Einstein Tak Terelakkan, Bahkan oleh Objek Terbesar di Alam Semesta

Sifat gravitasi begitu unik sehingga pada dasarnya memaksa para kosmolog untuk menganut salah satu dari dua kesimpulan radikal: materi gelap itu ada, atau aturan fundamental gravitasi perlu direvisi besar-besaran. Untuk menyelesaikan perdebatan ini, para ilmuwan melakukan penyelidikan gravitasi terbesar hingga saat ini, dan menemukan bahwa kearifan fisika lama tetap berlaku untuk pengamatan-pengamatan yang paling membingungkan. … Baca Selengkapnya

Kebijakan Dinilai Melanggar Hukum, Mardiono Digugat oleh PPP Sumatera Utara

oleh
Kebijakan Dinilai Melanggar Hukum, Mardiono Digugat oleh PPP Sumatera Utara

loading… DPW PPP Sumatera Utara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan terhadap Ketua Umum DPP PPP, H Muhammad Mardiono. Foto: Dok Sindonews MEDAN – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Utara telah melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang menamakan Ketua Umum DPP PPP H Muhammad Mardiono sebagai tergugat. Gugatan ini dilayangkan karena DPW PPP … Baca Selengkapnya

Sorotan Internasional: Media Asing Menyoroti Kasus Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum UI

oleh
Sorotan Internasional: Media Asing Menyoroti Kasus Pelecehan Seksual di Fakultas Hukum UI

Jumat, 17 April 2026 – 11:03 WIB Kasus dugaan pelecehan seksual verbal yang melibatkan belasan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) mendapatkan sorotan dari media asing. Media dari Singapura, The Straits Times, dalam laporannya Kamis 16 April 2026, menyoroti bagaimana percakapan yang melibatkan 16 mahasiswa tersebut memicu kecaman dari masyarakat. “Percakapan yang berisi bahasa … Baca Selengkapnya

KOLABORASI PERADI-IWAKUM DIPERKUAT Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Sinergi Penegakan Hukum

oleh
KOLABORASI PERADI-IWAKUM DIPERKUAT Penandatanganan Nota Kesepahaman untuk Sinergi Penegakan Hukum

loading… DPN PERADI bersama Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat prinsip negara hukum dan advokasi untuk wartawan. Foto/Ist JAKARTA – DPN PERADI dan Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menyelenggarakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat prinsip negara hukum serta advokasi bagi wartawan. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Ketua Umum DPN PERADI Luhut … Baca Selengkapnya

Migran Hukum Tetap Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang

oleh
Migran Hukum Tetap Rentan Menjadi Korban Perdagangan Orang

Setiap tahun, ratusan ribu orang memasuki negara-negara maju dengan visa kerja sementara, berharap mencari nafkah dan menopang keluarga. Bagi banyak orang, visa tersebut tak diragukan lagi memberi peluang untuk memperoleh penghasilan lebih besar dan membangun kehidupan yang lebih stabil. Namun bagi yang lain, visa justru menjadi sumber kerentanan dan eksploitasi baru. Ambil contoh kasus Larisa. … Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Paparkan Mekanisme HGB dan Inbreng dalam Sengketa Aset PTPN

oleh
Ahli Hukum Paparkan Mekanisme HGB dan Inbreng dalam Sengketa Aset PTPN

Selasa, 14 April 2026 – 23:25 WIB Jakarta, VIVA – Proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan skema inbreng (penyetoran modal PT dalam bentuk bukan uang) punya dasar hukum yang jelas. Tapi, kewajiban menyerahkan 20 persen lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai aset kepada negara saat Hak Guna Usaha (HGU) diubah jadi Hak Guna Bangunan … Baca Selengkapnya

Rencana Pajak Air Permukaan untuk Kelapa Sawit Dinilai Melanggar Hukum

oleh
Rencana Pajak Air Permukaan untuk Kelapa Sawit Dinilai Melanggar Hukum

Rencana beberapa pemerintah daerah untuk menerapkan pajak air permukaan (PAP) sebesar Rp1.700 per pohon kelapa sawit per bulan mendapat kritik tajam dari para ahli hukum. Kebijakan ini dinilai tidak punya dasar hukum dan bisa melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Pemerintah No … Baca Selengkapnya

Ditetapkan Kerugian Hampir Rp11 Miliar, Kuasa Hukum Clara Shinta: Semua Pihak Terlibat Dapat Dipidana

oleh
Ditetapkan Kerugian Hampir Rp11 Miliar, Kuasa Hukum Clara Shinta: Semua Pihak Terlibat Dapat Dipidana

Rabu, 15 April 2026 – 17:04 WIB Jakarta, VIVA – Polemik rumah tangga yang melibatkan selebgram Clara Shinta sekarang memasuki babak baru yang makin serius. Tidak cuma soal perceraian dengan suaminya, Muhammad Alexander Assad, konflik ini berpotensi melebar ke ranah hukum dan libatkan pihak lain yang disebut sebagai orang ketiga. Kuasa hukum Clara, Sunan Kalijaga, … Baca Selengkapnya

KPK Ungkap Modus Rokok Ilegal, Penegakan Hukum Mendesak Diperkuat

oleh
KPK Ungkap Modus Rokok Ilegal, Penegakan Hukum Mendesak Diperkuat

loading… KPK sedang menyelidiki dugaan aliran uang suap dalam pengurusan cukai rokok di lingkungan Ditjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan. FOTO/DOK.SINDOnews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menelusuri dugaan adanya aliran uang suap terkait pengurusan cukai rokok di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penyelidikan ini memperkuat indikasi bahwa praktik rokok ilegal berkaitan dengan tindak … Baca Selengkapnya