Kementerian ATR/Kepala BPN ngejelasin, perubahan status dari HGB ke SHM ini adalah cara buat ngelanjutin bukti resmi kepemilikan tanah, sekalian ngasih rasa aman buat paklilik rumah jelas dalam waktu yang lama. Foto/Dok JAKARTA – Menteri Pertanahan sama Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pastiin warga yang pegang surat Hak Guna Bangunan (HGB) buat rumah tempat tinggal, … Baca Selengkapnya
Selasa, 14 April 2026 – 23:25 WIB Jakarta, VIVA – Proses pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) dan skema inbreng (penyetoran modal PT dalam bentuk bukan uang) punya dasar hukum yang jelas. Tapi, kewajiban menyerahkan 20 persen lahan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai aset kepada negara saat Hak Guna Usaha (HGU) diubah jadi Hak Guna Bangunan … Baca Selengkapnya
loading… Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid buka suara soal pengaturan Hak Atas Tanah (HAT) di Ibu Kota Nusantara (IKN). Foto/Dok JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengaturan Hak Atas Tanah (HAT) di Ibu Kota Nusantara ( IKN ). Putusan MK menegaskan bahwa … Baca Selengkapnya
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memberikan pernyataan terkait kebakaran yang terjadi di gedung Kementerian ATR/BPN. Ia menegaskan bahwa kebakaran tersebut merupakan suatu musibah bagi Kementerian ATR/BPN dan bukan merupakan upaya untuk menghilangkan barang bukti terkait masalah pertanahan yang sedang berlangsung. “Yang terbakar adalah bagian dari Humas, di sana tidak … Baca Selengkapnya
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Foto: Kementerian ATR/BPN jpnn.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebut sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan hak milik (HM) pada kawasan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan. \”Banyak bidang. Akan tetapi, yang jelas belum semua karena proses … Baca Selengkapnya
Jumat, 24 Januari 2025 – 02:06 WIB Surabaya, VIVA – Setelah Tangerang, Banten, kini Provinsi Jawa Timur jadi sorotan karena ramai adanya temuan Hak Guna Bangunan (HGB) di kawasan laut Sidoarjo dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Desa Gresik Putih, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep, Madura. Kasus itu pun memantik perhatian kementerian terkait. Boyamin Laporkan Pengesahan … Baca Selengkapnya
“ Kamis, 23 Januari 2025 – 17:50 WIB Sejumlah nelayan bersama personel TNI AL membongkar pagar laut yang terpasang di kawasan pesisir Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu (18/1/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/Spt. jpnn.com – Ketua Masyarakat Pesisir Nusantara (MPN), Zul Helmi menyatakan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus bertanggung jawab atas kekisruhan penerbitan Hak … Baca Selengkapnya
Kepala Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur Lampri mengungkapkan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektar yang terletak di laut masuk Desa Segoro Tambak, Sedati, Kabupaten Sidoarjo ternyata telah terdaftar sejak 1996. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com jatim.jpnn.com, SURABAYA – Kepala Kanwil BPN Jatim Lampri mengungkapkan Hak Guna Bangunan (HGB) seluas 656 hektare yang terletak di … Baca Selengkapnya
Investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap keberadaan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut diketahui mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang semestinya tidak dapat diterbitkan untuk dasar laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menilai penerbitan SHGB tersebut sebagai tindakan ilegal. Ia menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pagar laut di Tangerang telah ada sejak tahun 2023. AHY mendapat penjelasan langsung dari Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, mengenai hal ini. Saat ini, pihaknya sedang melakukan investigasi terkait HGB pagar laut tersebut dan akan menindaklanjuti temuan pelanggaran hukum jika ada. … Baca Selengkapnya