Rabu, 1 Juli 2026 – 19:24 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, resmi melantik tiga pejabat eselon I di Kementerian Keuangan untuk mengisi tiga Direktorat Jenderal. Ketiga pejabat ini sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) atau pelaksana harian (plh). Mereka sekarang akan bekerja sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran, Dirjen Kekayaan Negara, serta … Baca Selengkapnya
loading… Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementrian Agama (Kemenag) Hilman Latief selesai di periksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Foto/Nur Khabibi JAKARTA – Eks Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umra (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief telah selesai jalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota … Baca Selengkapnya
Foto: Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi memeriksa Mantan Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Hilman Latief (HL) pada Rabu (24/6/2026). Ia diperiksa sebagai saksi terkait perkara dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dikonfirmasi sama Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Dia ngomong, saksi tersebut udah memenuhi panggilan … Baca Selengkapnya
Nominasi tersebut muncul saat protes merebak pasca-pilihan Donald Trump atas Bill Pulte sebagai pejabat sementara lembaga itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencananya untuk menominasikan jaksa federal Jay Clayton sebagai direktur intelijen nasional (DNI) yang baru. Pengumuman yang digazet pada Kamis itu berlangsung di tengah resistansi terhadap penunjukan Bill Pulte sebagai direktur interim untuk … Baca Selengkapnya
Dirjen Imigrasi, Hendarsam Marantoko, ngasih tau alasan kenapa drummer Dewa 19, Tyo Nugros, dicekal pas mau terbang ke Malaysia hari Jumat (5/6/2026). Katanya sih, ini berdasarkan minta dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). “Soal pencekalan Mas Tyo Nugros, itu karena ada permohonan dari KPKNL 1 ke kami buat lakuin cekal,” jelas Hendarsam pas … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/dirjen-imigrasi.jpg "RUUD DPR: Dirjen Imigrasi Dorong Penguatan Wewenang lewat Revisi UU TPPO")
Judul: Kasus TPPO di Indonesia Turun Drastis, Imigrasi Tetap Waspada WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA — Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) antar negara yang tercatat di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebesar 65,92 persen selama periode tahun 2023 hingga 2025. Meski begitu, Direktorat Jenderal Imigrasi menekankan bahwa penurunan ini jangan sampe membuat semua pihak lengah. "Penurunan jumlah … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait nasib jabatan Dirjen Bea Cukai. Foto/Dok JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara soal dugaan aliran dana dari bos Blue Ray Cargo, John Field, kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama yang muncul di persidangan kasus … Baca Selengkapnya
Saya akan mengkonfirmasi setelah negara kirim surat resmi, karena posisi Dirjen WHO bukan lamaran individu, melainkan harus diajukan oleh negara. Mantan bankir itu membenarkan bahwa presiden sudah diskusi soal kesempatan ini dengannya, dan katanya “beliau sangat bangga kalau Indonesia bisa ambil peran.” Belum ada orang Indonesia sepanjang sejarah yang memimpin badan utama PBB. Menteri Kesehatan … Baca Selengkapnya
loading… Foto: BKHM – Guru Non ASN dibuat khawatir dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026. JAKARTA — Guru Non ASN dibuat khawatir setelah terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penugasan Guru Non Aparatur Sipil Negara (ASN) di satuan pendidikan yang dikelola … Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa konfirmasi bahwa dia telah mencopot Febrio Nathan Kacaribu dari jabatan Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Luky Alfirman dari posisi Direktur Jenderal Anggaran. Pemecatan ini berlaku sejak Selasa (21/4/2026). Posisi yang ditinggalkan kedua pejabat itu sekarang sudah diisi oleh Pelaksana Harian (Plh). "Ya, udah dikasih Plh sekarang, dari kemarin … Baca Selengkapnya