quotPemerintah

"Pemerintah dan Swasta Bersinergi Atur Mekanisme Kuota dan Biaya Haji 2025" Tips: Perhatikan tata letak dan pemilihan kata agar lebih menarik secara visual.

oleh
"Pemerintah dan Swasta Bersinergi Atur Mekanisme Kuota dan Biaya Haji 2025" Tips: Perhatikan tata letak dan pemilihan kata agar lebih menarik secara visual.

Sabtu, 16 Agustus 2025 – 22:00 WIB Jakarta, VIVA – Menjalankan ibadah haji adalah salah satu rukun Islam, jadi umat Muslim di seluruh dunia berharap bisa pergi ke kota suci Makkah dan mencium Hajar Aswad di sudut tenggara Ka’bah. Baca Juga: Menag Buka Suara soal KPK Geledah Kemenag Terkait Kasus Kuota Haji Bagi warga Indonesia … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Gelar Gladi Bersih untuk HUT ke-80 RI, Seskab Teddy Pantau Langsung" Note: The translation has been adjusted slightly for natural flow in Indonesian while retaining the original meaning.

oleh
"Pemerintah Gelar Gladi Bersih untuk HUT ke-80 RI, Seskab Teddy Pantau Langsung" Note: The translation has been adjusted slightly for natural flow in Indonesian while retaining the original meaning.

loading… Tiga hari sebelum puncak peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, suasana di sekitar Istana Merdeka, Jakarta, ramai dengan gladi bersih. Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya juga hadir untuk memantau jalannya gladi bersih ini. Foto/Binti Mufarida JAKARTA – Tiga hari jelang puncak peringatan HUT ke-80 RI, kawasan Istana Merdeka dipenuhi dengan kegiatan gladi bersih. Sekretaris Kabinet … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Meluncurkan Protokol Jakarta untuk Transparansi Royalti Global" Desain visual yang menarik dengan tata letak yang seimbang dan font yang profesional.

oleh
"Pemerintah Meluncurkan Protokol Jakarta untuk Transparansi Royalti Global" Desain visual yang menarik dengan tata letak yang seimbang dan font yang profesional.

Jakarta (ANTARA) – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meluncurkan Jakarta Protocol untuk transparansi royalti platform global, guna menciptakan keseimbangan antara hak kreator dan kebutuhan masyarakat mengakses karya kreatif. Agtas menyatakan pada Senin bahwa dia berkomitmen menjadikan kekayaan intelektual sebagai dasar pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan. Menurutnya, inisiatif ini akan membentuk kerangka global untuk mencapai keseimbangan dan … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Pertimbangkan Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional" (Tata letak yang rapi dan profesional, sesuai konteks formal)

oleh
"Pemerintah Pertimbangkan Masukan Publik untuk Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional" (Tata letak yang rapi dan profesional, sesuai konteks formal)

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah saat ini sedang mengumpulkan saran dan masukan dari masyarakat mengenai revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). “Kami masih dalam proses mendengarkan aspirasi dan masukan publik untuk RUU Sistem Pendidikan Nasional, yang merupakan inisiatif dari DPR,” kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul … Baca Selengkapnya

"AS Banyak Permintaan, Menperin Tegaskan Tak Ganggu Aturan TKDN" (Penulisan diperpendek namun tetap menjaga makna asli, dengan penekanan visual pada elemen kunci) Alternatif lebih formal: "Pemerintah AS Ajukan Banyak Permintaan, Menteri Perindustrian Pastikan TKDN Tak Terganggu" (Struktur lebih lengkap, cocok untuk konteks resmi atau pemberitaan)

oleh
"AS Banyak Permintaan, Menperin Tegaskan Tak Ganggu Aturan TKDN" (Penulisan diperpendek namun tetap menjaga makna asli, dengan penekanan visual pada elemen kunci) Alternatif lebih formal: "Pemerintah AS Ajukan Banyak Permintaan, Menteri Perindustrian Pastikan TKDN Tak Terganggu" (Struktur lebih lengkap, cocok untuk konteks resmi atau pemberitaan)

JAKARTA – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa penerapan tarif 0% untuk produk Amerika Serikat (AS) tidak akan memengaruhi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, tarif impor dan ketentuan TKDN adalah dua hal yang berbeda. "Tarif ya tarif. TKDN itu non-tariff barrier (NTB)," kata Menperin Agus saat ditemui usai pembukaan pameran otomotif … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Bisa Hentikan Bansos bagi Penerima yang Ketahuan Judi Online" (Note: "Bansos" is a common abbreviation for "bantuan sosial" or social aid in Indonesian.)

oleh
"Pemerintah Bisa Hentikan Bansos bagi Penerima yang Ketahuan Judi Online" (Note: "Bansos" is a common abbreviation for "bantuan sosial" or social aid in Indonesian.)

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberi isyarat bahwa penerima bantuan sosial yang terlibat judi online mungkin bisa dihapus dari daftar penerima bantuan. Dia mengatakan pemerintah bisa melacak data penerima dengan bantuan sistem data terintegrasi dan detail. “Bisa saja. Pusat data kita sekarang berdasarkan nama dan alamat. Kita bisa deteksi orangnya dan rekening … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Teliti Keputusan MK Mengenai Pemecahan Pemilu: Sesuai Konstitusi atau Tidak?" Note: The text is formatted for visual appeal with clear spacing and punctuation, adhering strictly to the given instructions.

oleh
"Pemerintah Teliti Keputusan MK Mengenai Pemecahan Pemilu: Sesuai Konstitusi atau Tidak?" Note: The text is formatted for visual appeal with clear spacing and punctuation, adhering strictly to the given instructions.

Rabu, 9 Juli 2025 – 10:24 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian menjelaskan saat ini pemerintah Indonesia sedang melakukan kajian lebih dalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan daerah atau lokal, termasuk menyoal pro dan kontranya. Baca Juga: DPR Sebut Tak Perlu Revisi UU MK Usai … Baca Selengkapnya

"Pemerintah Perkuat Upaya Penyelesaian Konflik di Papua Barat Daya" Note: The translation maintains the original meaning while adapting to natural Indonesian phrasing. "SW Papua" is rendered as "Papua Barat Daya" (Southwest Papua), which is the official Indonesian designation for the region.

oleh
"Pemerintah Perkuat Upaya Penyelesaian Konflik di Papua Barat Daya" Note: The translation maintains the original meaning while adapting to natural Indonesian phrasing. "SW Papua" is rendered as "Papua Barat Daya" (Southwest Papua), which is the official Indonesian designation for the region.

Sorong, Papua Barat Daya (ANTARA) – Kementerian HAM memberikan perhatian khusus pada konflik yang meningkat di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, dengan mengirim Staf Khusus Menteri, Thomas Harming Suwarta, ke daerah tersebut. Suwarta menekankan bahwa kehadiran pemerintah bukan sekadar simbolis, tetapi menunjukkan kepedulian nyata dengan merespons langsung aspirasi masyarakat setempat. "Kami di sini tidak hanya … Baca Selengkapnya