Jumat, 8 Mei 2026 – 15:38 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul abis melakukan konsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal proses pengadaan di Kementerian Sosial, apalagi di program Sekolah Rakyat. Gus Ipul bilang, dia dapet banyak masukan dari KPK selama konsultasi itu. “Hasil konsultasi tadi, kami dapet banyek … Baca Selengkapnya
loading… Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Dok BPMI JAKARTA – Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) udah laporin hasil kerjanya ke Presiden Prabowo Subianto, Selasa (5/5/2026). Menurut analis politik dan intelijen Boni Hargens, rekomendasi dari komisi yang dipimpin Jimly Asshiddiqie ini ngasih kepastian arah kelembagaan buat Polri ke depanya. Kayak yang udah diketahui, Presiden Prabowo Subianto … Baca Selengkapnya
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, secara langsung mengumpulkan masukan tentang kebijakan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menyatakan, kementeriannya terus membutuhkan dukungan serta masukan dari pemerintah daerah dan perwakilan daerah pemilihan terkait kebijakan pendidikan di wilayah 3T (Terdepan, Tertinggal, dan Terluar). “Kami baru saja meletakan dasar untuk berbagai kebijakan dalam mewujudkan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, mengundang masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Induk dan Agenda Riset Nasional Strategis Tahun 2026. Kedua lembaga ini membuka forum konsultasi publik untuk mendapat saran dan umpan balik dari para pemangku kepentingan dan masyarakat. “Konsultasi publik ini … Baca Selengkapnya
loading… Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) bisa memberikan masukan yang konstruktif kepada pemerintah. Foto/Achmad Al Fiqri JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin meminta Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Menurutnya, posisi Persaja sekarang bukan untuk menekan pemerintah seperti dulu. "Dulu kita bisa menekan pemerintah ya dengan Persaja-nya. … Baca Selengkapnya
Poin Penting The Fed membuka masa komentar publik selama 60 hari untuk menghapus “risiko reputasi” dari pengawasan bank secara resmi. Langkah ini mengikuti keputusan Fed di Juni 2025 dan usulan serupa dari FDIC dan OCC. Perusahaan crypto memperhatikan ini, tapi regulator bilang ini adalah perubahan kebijakan struktural. The Fed ingin menghapus konsep “risiko reputasi” dari … Baca Selengkapnya
Dewan Standar Akuntansi Internasional (IASB) telah membuka konsultasi tentang usulan perubahan untuk IAS 28 Investasi pada Asosiasi dan Usaha Patungan. Tujuannya adalah untuk memperjelas investasi mana yang bisa diukur menggunakan opsi nilai wajar. Menurut persyaratan IASB, opsi nilai wajar memungkinkan entitas untuk menetapkan aset atau kewajiban keuangan tertentu secara tidak dapat dibatalkan pada nilai wajar … Baca Selengkapnya
loading… Ilustrasi anak-anak sekolah bermain gawai atau gadget. Foto/graduateprogram.org. JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah menerima 362 masukan dari 33 kelompok untuk memperkuat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital, yang dikenal sebagai PP Tunas. Masukan ini diterima dalam konsultasi publik untuk Rancangan Peraturan Menteri (RPM) yang … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sedang menerima dan menyaring masukan dari pemangku kepentingan guna memperbaiki kebijakan penempatan dan perlindungan pekerja migran. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, mengkonfirmasi pada Senin bahwa mereka menggelar workshop kedua untuk menghimpun masukan dari perusahaan penempatan dan pusat pelatihan pekerja … Baca Selengkapnya
Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, Polri sedang memperbaiki model dan standar pelayanan untuk para pengunjuk rasa supaya lebih manusiawi, profesional, dan sesuai dengan UU No. 9 Tahun 1998 tentang kebebasan berpendapat di depan umum. Pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan berdasarkan studi yang multidisiplin, masukan dari publik, serta penelitian banding ke luar negri. “Penyampaian … Baca Selengkapnya