Konstitusi

Pimpinan Komisi X DPR Tagih Peta J alan Sekolah Swasta Gratis SD-SMP sesuai Putusan MK Visually improved with spacing and line highlighting options: Pimpinan Komisi X DPR tagih peta jalan sekolah swasta gratis (tingkat SD-SMP) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

oleh
Pimpinan Komisi X DPR Tagih Peta J alan Sekolah Swasta Gratis SD-SMP sesuai Putusan MK Visually improved with spacing and line highlighting options: Pimpinan Komisi X DPR tagih peta jalan sekolah swasta gratis (tingkat SD-SMP) sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, minta Kemendikdasmen untuk segera buat roadmap pelaksanaan putusan MK soal sekolah swasta gratis buat jenjang SD dan SMP. Esti nerangain kalo masih blum ada peta jalan yang jelaas maupun alokasi anggaran khusus buat nerapin putusan MK itu. Meskipun anggaran terbatas, Kemendikdasmen tetep diminta nyiapin tahapan implementasi … Baca Selengkapnya

Pengadilan Konstitusi Tolak Gugatan Kuota Internet Hangus

oleh
Pengadilan Konstitusi Tolak Gugatan Kuota Internet Hangus

Rabu, 17 Juni 2026 – 23:43 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja junto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi yang ngomongin soal kuota internet hangus itu tidak dapat diterima. “Mengadili, menyatakan permohonan nomor 165/PUU-XXIV/2026 tidak dapat diterima,” ujar Ketua MK Suhartoyo … Baca Selengkapnya

Hak Masyarakat Adat di Papua Dijamin Konstitusi, Kata DPD

oleh
Hak Masyarakat Adat di Papua Dijamin Konstitusi, Kata DPD

Manokwari, Papua Barat (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyatakan bahwa status hukum lembaga adat dan dewan adat di Papua sudah terlindungi kuat secara konsitusi dan diperkuat lagi oleh kerangka otonomi khusus. Anggota DPD, Filep Wmafma, bilang kalau masyarakat adat gak perlu ragu memperjuangakan hak dan aspirasi mereka, karena negara sudah memberikan jaminan, pengakuan, … Baca Selengkapnya

Hongaria: Magyar Akan Ubah Konstitusi demi Hapuskan Presiden Tamas Sulyok

oleh
Hongaria: Magyar Akan Ubah Konstitusi demi Hapuskan Presiden Tamas Sulyok

Setelah berkuasa pada bulan April, PM Peter Magyar memberikan tenggat waktu hingga Minggu kepada Sulyok untuk meninggalkan jabatannya. Diterbitkan pada 1 Juni 20261 Juni 2026 Perdana Menteri Hungaria Peter Magyar telah berjanji untuk mengamendemen konstitusi guna memberhentikan presiden dan pejabat lainnya yang diangkat di bawah rezim mantan Perdana Menteri populis Viktor Orban. Magyar pada hari … Baca Selengkapnya

Judul baru: Skandal Rp8,4 Miliar Tersembunyi di Bantal Sofa yang Mengguncang Konstitusi Afrika Selatan

oleh
Judul baru: Skandal Rp8,4 Miliar Tersembunyi di Bantal Sofa yang Mengguncang Konstitusi Afrika Selatan

Pemimpin dari ekomoni paling maju di Afrika lagi menghadapi proses pemakzulan gara-gara skandal lama soal uang tunai $580.000 yang disembunyikan di sofa peternakannya lalu dicuri. Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dituduh melakukan pelanggaran etik, soal asal usul uangnya dan usaha menutupi pencurian di tahun 2020 dengan tim keamanan pribadi. Dia sudah membantah semua tuduhan itu. … Baca Selengkapnya

Defisit Menanjak $955 Miliar dalam 7 Bulan. Saatnya Amandemen Konstitusi untuk Kendalikan Anggaran.

oleh
Defisit Menanjak 5 Miliar dalam 7 Bulan. Saatnya Amandemen Konstitusi untuk Kendalikan Anggaran.

Pemerintah AS secara teknis udah bangkrut, kewajibannya jauh lebih besar dari aset yang dimiliki, dan kondisi keuangannya makin buruk setiap hari. Washington kaya kecanduan sama pembiayaan defisit dan ngumpulin utu’ yang terus meninggi. Faktanya, sejak 1961, cuma ada lima ta’un di mana anggaran federal mencatat surplus, dan laporan Monthly Budget Review terbaru dari Congressional Budget … Baca Selengkapnya

Dua Mahasiswa Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi Didaulat Hakim: "Berjodoh hingga Akhir Hayat"

oleh
Dua Mahasiswa Pemohon Uji Materi di Mahkamah Konstitusi Didaulat Hakim: "Berjodoh hingga Akhir Hayat"

Selasa, 28 April 2026 – 09:11 WIB VIVA — Sebuah momen yang cukup unik terjadi dalam sidang pendahuluan uji materiil Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan dua orang pemohon yang merupakan mahasiswa UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur. Wakil Ketua MK, Saldi Isra, tak segan-segan mendoakan mereka berdua supaya berjodoh. Kedua pemohon itu bernama … Baca Selengkapnya

Pandangan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun Konstitusional, Pendapat Saiful Mujani Tak Dijamin Konstitusi

oleh
Pandangan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun Konstitusional, Pendapat Saiful Mujani Tak Dijamin Konstitusi

loading… Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai mengatakan kritik atau pendapat yang disampaikan Feri Amsari dan Ubedilah Badrun itu konstitusional dan tidak bisa dipidana. Foto: Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (MenHAM) Natalius Pigai menyatakan bahwa kritik atau pendapat dari Feri Amsari dan Ubedilah Badrun adalah konstitusional dan tidak dapat dipidana. Sebaliknya, … Baca Selengkapnya

PBB Ajukan UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi, Inilah Pertimbangannya

oleh
PBB Ajukan UU Parpol ke Mahkamah Konstitusi, Inilah Pertimbangannya

Senin, 20 April 2026 – 22:00 WIB Jakarta, VIVA – Konflik internal di Partai Bulan Bintang (PBB) berlanjut panjang. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB hasil Muktamar VI Bali secara resmi mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Partai Politik ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin 20 April 2026. Gugatan tersebut menarget pasal dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 dan … Baca Selengkapnya

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/2026 Terkait Pasal 14 Undang-Undang Tipikor 1999/2001

oleh
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/2026 Terkait Pasal 14 Undang-Undang Tipikor 1999/2001

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 telah memberikan penafsiran yang sempit terhadap Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 14 UU Tipikor itu bilang bahwa setiap orang yang melanggar aturan undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai … Baca Selengkapnya