Sejumlah ahli hokum dan praktisi kebijakan membahas potensi kriminalisasi terhadap keputusan-keputusan yang bersumber dari dua pasal tak sempurna di UU Tipikor No 20 Taun 2001. Pasal-pasal ini berpotensi menjerat banyak pelaku usaha dan pejabat publik. Menurut para ahli, dua pasal utama itu, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, terlalu mudah ditafsirkan sebagai bentuk … Baca Selengkapnya
Selasa, 28 April 2026 – 23:16 WIB Jakarta, VIVA – Polemik di ruang digital terkait kasus dugaan korupsi Chromebook yang menjerat Ibrahim Arief alias Ibam semakin memanas. Narasi yang dibangun konten kreator Ferry Irwandi dapat kritik tajam dari sejumlah pengamat. Pengamat hukum Fajar Trio menilai, opini yang berkembang di media sosial berpotensi menyesatkan kalau tidak … Baca Selengkapnya
loading… Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan. Foto/SindoNews JAKARTA – Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan pergeseran jabatan terhadap beberapa pejabat di dalam tubuh Kejaksaan. Beberapa Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) hingga Direktur di Jampidsus Kejaksaan Agung termasuk yang dimutasi. Mutasi tersebut tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 488 … Baca Selengkapnya
NEW YORK, 10 April (Reuters) – Seorang hakim federal pada hari Jumat menghentikan Arizona untuk melanjutkan kasus kriminal terhadap pasar prediksi Kalshi, menurut Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi (CFTC). CFTC yang menggugat untuk mencegah negara bagian mengatur industri ini. CFTC mengumumkan keputusan itu dalam siaran pers setelah sidang di hadapan Hakim Distrik AS Michael Liburdi di … Baca Selengkapnya
Kalshi kini menghadapi tuntutan pidana di Arizona. Perusahaan ini sebelumnya telah berurusan dengan sekitar 20 gugatan perdata, namun kini, dokumen pengadilan menunjukkan mereka dikenai dakwaan pelanggaran kelas 1 dan kelas 2 terkait dugaan taruhan dan perjudian ilegal, serta “taruhan pemilu” yang melanggar hukum. Kantor Jaksa Agung Arizona baru saja menjadikan negara bagian tersebut yurisdiksi pertama … Baca Selengkapnya
Bandung, Jawa Barat (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menekankan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merepresentasikan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan modern. Berbicara dalam acara bertajuk “Diseminasi KUHP dan KUHAP Baru: Implikasi dan Implementasi bagi Profesi Hukum” di sini pada … Baca Selengkapnya
Kamis, 5 Maret 2026 – 07:46 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguak bahwa suami dan anak dari Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq (FAR), diduga menerima uang hasil korupsi sekitar Rp13,7 miliar dalam periode 2023-2026. “Untuk FAR sekitar Rp5,5 miliar, ASH yang adalah suami bupati dapat Rp1,1 miliar, MSA sebagai anak bupati terima Rp4,6 … Baca Selengkapnya
Dengarkan artikel ini | 4 menit Mahkamah Pidana Internasional (ICC) akan menggelar sidang untuk memutuskan apakah mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte harus diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait operasi pemberantasan narkoba yang mematikan semasa pemerintahannya. Sidang “konfirmasi dakwaan” selama empat hari, yang akan dimulai pada pukul 09:00 GMT hari Senin, akan menentukan apakah ada cukup … Baca Selengkapnya
loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Judul artikel ini pasti bikin pembaca bingung karena terdengar aneh, tapi nyatanya ini terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara kita. Di satu sisi, ada upaya untuk mencerahkan masyarakat tentang hukum dan penegakan hukum. Tetapi, di sisi lain, kita lihat aparat penegak hukum malah lebih memihak dan mendahulukan negara serta … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/KUHP-baru-terkait-dengan-pencemaran-nama-baik55.jpg "KUHP Baru: Memaksa Penanganan Perkara Kedaluwarsa, Penegak Hukum Terancam Hukuman Pidana")
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – Penegak hukum bisa kena pidana kalau maksa nuntut perkara yang sudah kadaluarsa, sesuai aturan di KUHP baru. Pernyataan ini disampaikan Faomasi Laia selaku kuasa hukum Budi dalam diskusi “Bicara Hukum” bertema “KUHP Baru Adil untuk Semua”, Jumat (13/2/2026). Budi adalah terdakwa kasus pencemaran nama baik, yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. “Kalau penegak hukum memaksakan … Baca Selengkapnya