Rabu, 29 April 2026 – 14:02 WIB Jakarta, VIVA – Ada rencana pertemuan nih, Sob! Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bakal ketemu sama pihak Roblox. Ini buat bahas gimana caranya mereka patuh sama peraturan digital di Indonesia, khususnya soal PP TUNAS (PP Nomor 17 Tahun 2025). "Dalam dua hari ke depan, gue akan laporan kalo … Baca Selengkapnya
Sabtu, 4 April 2026 – 00:13 WIB Jakarta, VIVA – Kepala Kebijakan Publik Meta untuk Indonesia dan Filipina, Berni Moestafa, mengatakan mereka telah meminta dan mendapat persetujuan perpanjangan waktu untuk bertemu dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Pertemuan ini rencananya akan membahas regulasi Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Meutya Hafid, menyatakan bahwa Meta dan Google harus menyelesaikan dokumen yang diperlukan setelah dipanggil terkait dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas). Hafid mengatakan kementerian telah memeriksa dua perusahaan tersebut awal pekan ini atas dugaan pelanggaran Peraturan Pemerintah Nomor 17 … Baca Selengkapnya
Senin, 30 Maret 2026 – 22:40 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah akhirnya mulai memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS) sejak 28 Maret 2026. Kebijakan ini merupakan langkah strategis negara untuk lebih melindungi anak-anak dan remaja dari konten digital yang tidak sesuai dengan perkembangan psikologis … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dini Rahmania menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas) merupakan investasi pembentukan karakter untuk masa depan bangsa. Dia menggambarkan kebijakan yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun sebagai langkah strategis untuk … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menekankan bahwa Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak, yang dikenal sebagai PP Tunas, sangat penting untuk menjaga privasi dan data anak di ruang digital. Aturan ini dianggap perlu setelah berbagai kajian dan kasus hukum di negara lain dimana data dan privasi anak … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendidikan Indonesia mendorong sekolah-sekolah untuk memperkuat literasi digital seiring diluncurkannya aturan baru perlindungan anak daring oleh pemerintah. Beliau menekankan pentingnya menyeimbangkan penggunaan teknologi dengan pembangunan karakter. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan bahwa guru memainkan peran kunci dalam mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid memberikan keterangan pers mengenai pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas). Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menekankan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Platform digital X telah menetapkan usia minimal pengguna di Indonesia menjadi 16 tahun. Kebijakan ini menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas), sebagaimana dijelaskan seorang pejabat. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika, Alexander Sabar, menyatakan kebijakan ini mencerminkan … Baca Selengkapnya
Sabtu, 7 Maret 2026 – 13:39 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah akan mulai menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital atau PP Tunas, beserta aturan pelaksanaannya pada akhir bulan ini. Kepala Divisi Kesetaraan dan Inklusi Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Aseanty Pahlevi, menganggap regulasi ini sebagai langkah … Baca Selengkapnya