Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, mengatakan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) sudah menunjukkan dampak positif terhadap penggunaan fitur perlindungan anak.
Ia menjelaskan, hasil pemantauan saat ini menunjukkan berbagai platform digital sudah menyediakan fitur perlindungan anak khusus, seperti akun anak, kontrol orang tua, dan pembatasan akses berdasarkan usia. Hal ini terjadi setelah aturan yang mengatur tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak diterapkan.
“Kami berterimakasih kepada semua platform yang sudah mematuhi peraturan ini. Saat ini, berbagai platform media sosial dan layanan digital sudah menyediakan fitur khusus untuk anak-anak dan mulai memperkuat pembatasan akses berdasarkan usia,” ujarnya di Jakarta, Minggu.
Meski trennya positif, Nezar menegaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan evaluasi secara rutin. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) mematuhi ketentuan PP TUNAS dan terus meningkatkan kualitas perlindungan anak di dunia digital.
“Kami berharap evaluasi yang berkelanjutan bisa terus meningkatkan kinerja setiap platform secara konsisten, sehingga perlindungan anak di ruang digital menjadi semakin efektif,” ujar Nezar.
Nezar juga mengapresiasi PSE yang aktif membuat cara-cara kreatif untuk menyosialisasikan PP TUNAS, misalnya dengan menggelar festival film keluarga. Ia mencontohkan platform over-the-top (OTT) asal Amerika Serikat, Netflix, sebagai salah satu PSE yang aktif melakukan hal ini.
Menurut Nezar, penggunaan karya audiovisual untuk pendekatan sosialisasi seperti ini mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, cara ini juga membantu membangun ekosistem konten digital yang aman untuk anak.
“Acara festival film bisa menjadi model untuk menyosialisasikan PP TUNAS. Penyebaran informasi tentang perlindungan anak tidak hanya bisa dilakukan melalui aturan yang kaku, tetapi juga melalui pengalaman menarik yang melibatkan keluarga, kreator, dan industri secara bersamaan,” jelasnya.
Pemerintah, menurut Nezar, akan terus mendorong platform untuk tidak hanya memenuhi kewajiban dari aturan saja. Mereka juga harus aktif berkontribusi dalam membangun budaya digital yang sehat melalui inovasi dan kerja sama.