Jakarta (ANTARA) – Indonesia berencana meluncurkan secara resmi sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) digital terintegrasi pertamanya di 541 kabupaten/kota pada Oktober atau November 2026, sebagai upaya memperlancar distribusi bantuan dan mengatasi hambatan birokrasi.
“Pada Oktober atau November, Presiden (Prabowo Subianto) akan meluncurkannya secara nasional di 541 kabupaten. Kami berharap 80 hingga 90 persennya sudah siap,” ungkap Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Jakarta, Rabu.
Luhut yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden untuk Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan menambahkan, platform ini diharapkan beroperasi secara komprehensif pada akhir tahun, menyediakan data demografis real-time yang sangat akurat bagi pemerintah.
Sistem ini dibangun di atas fondasi Infrastruktur Publik Digital (DPI) yang diperbaru, yang mengintegrasikan dokumen identitas warga seperti KTP dan Kartu Keluarga ke dalam satu platform terpadu.
Proyek percontohan sudah berjalan di 42 kabupaten/kota terpilih. Pemerintah menetapkan batas waktu ketat bagi warga di zona uji coba untuk menyelesaikan pendaftaran sistem hingga akhir Juli, fase yang diperkirakan akan mendaftarkan sekitar 35 juta jiwa.
Untuk menilai kesiapan sistem di lapangkan, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan meninjau langsung lokasi percontohan awal bulan depan.
“Kami sudah sepakati jadwalnya. Kami akan usulkan ke Presiden untuk (memantau langsung) pada 6, 7, 8, ataw 9 Juli,” kata Luhut, sambil menambahkan lokasi tinjauan potensial meliputi Surabaya, Banyuwangi, dan Bali.
Digitalisasi sistem perlindungan sosial ini diyakini akan menghilangkan kesalahan data administrasi dan kependudukan, sehingga meningkatkan ketepatan penyaluran bantuan dan memastikan bantuan sosial sampai ke target dengan lancar.