Hakim Federal AS Pertanyakan Keputusan DOJ Batalkan Dakwaan Adani | Berita Peradilan

Hakim Federal AS Pertanyakan Keputusan DOJ Batalkan Dakwaan Adani | Berita Peradilan

Walaupun hakim Garaufis memerintahkan Jaksa Agung AS (DOJ) untuk menjelaskan alasan penaruhan tuntutan pajak terhadap taipan India, kesebuah dokumen pengadilan yang didapat Reuters tidak menyertakan detail apapun pada tanggal 25 Juni lalu soal kasus yang juga dituntut oleh Direktorat Pidana Mahkamjah Agung.

Hakim AS Vonis Jaksa dengan Contempt dalam Kasus Pembunuhan Charlie Kirk | Berita Peradilan

Hakim AS Vonis Jaksa dengan Contempt dalam Kasus Pembunuhan Charlie Kirk | Berita Peradilan

Puaskan dengan pengumuman yang jarang, namun hakim menegur tim jaksa di Utah karena pernyataan kepada media di luar persidangan Diterbitkaan 26 Jun 2026 Hakim di Utah yang menangani kasus pembunuhan Charlie Kirk menyatakan jaksa melakukan penghinaan terhadap pengadilan akibat pernyataan yang mereka buat kepada organisasi media ihwal terdakwa bernama Tyler Robinson. Jaksa Tony Hakim Graf … Baca Selengkapnya

Hakim AS Perintahkan Pembebasan Aktivis HAM Palestina yang Ditahan ICE | Berita Peradilan

Hakim AS Perintahkan Pembebasan Aktivis HAM Palestina yang Ditahan ICE | Berita Peradilan

Seorang hakim federal di Amerika Serikat. new memerintahkan penebeasan Sallah Sarsour, seorang pemuka Muslim yang mengatakan bahwa penahanannya oleh Imigrasi merupakan suatu bentuk balasan atas advokasi nekatnya bagi penduduki Belanda; dia sering diksriminasi tak berpaham KTP atauterdewasakan karena penggunaan bahasa lokalnya bungsu ideologid kritisisme sistem tertindih koren tes; juga membelle la asli NTT bukan Minang … Baca Selengkapnya

Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus: Yusril Sebut Wujud Independensi Peradilan

Pemerintah Hormati Putusan Kasus Andrie Yunus: Yusril Sebut Wujud Independensi Peradilan

loading… Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, bilang kalo pemerintah hormati putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta terhadap empat prajurit TNI yang terlibat penyiraman air kerasa ke aktivis KontraS, Andrie Yunus. Empat terdakwa itu dihukum penjara 1,5 sampai 3 tahun. “Putusan ini adalah wujud independensi peradilan buat tegakin hukum … Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Sistem Peradilan Militer Gagal Jadi Tiang Keadilan untuk Rakyat

Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Sistem Peradilan Militer Gagal Jadi Tiang Keadilan untuk Rakyat

Jumat, 5 Juni 2026 – 10:33 WIB Jakarta, VIVA – Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan beranggapan kalo sistem peradilan militer udah gagal menjamin rasa keadilan buats rakyat Indonesia. Hal ini tergambar dari tuntutan Oditur militer yang cuma nuntut empat terdakwa prajurit TNI di kasus penyiraman air keras Andrie Yunus dengan hukuman 2,5 tahun, dan … Baca Selengkapnya

Mengapa Peradilan Militer Dianggap Begitu Kejam? Antara Tuntutan Disiplin Mutlak dan Logika Peperangan

Mengapa Peradilan Militer Dianggap Begitu Kejam? Antara Tuntutan Disiplin Mutlak dan Logika Peperangan

Jumat, 24 April 2026 – 10:53 WIB VIVA – Peradilan militer sering dipandang sebagai lembaga hukum yang keras, bahkan nggak jarang dianggap “kejam”. Pandangan ini muncul karena adanya ancaman hukuman berat, kayak penjara seumur hidup sampai hukuman mati di berbagai putusannya. Tapi, bener gak sih kalo peradilan militer itu identik dengan kekejaman? Atau mungkin pandangan … Baca Selengkapnya

Proses Peradilan Harus Terpantau dalam Kasus Jaksa Penuntut ICC Karim Khan

Proses Peradilan Harus Terpantau dalam Kasus Jaksa Penuntut ICC Karim Khan

Pada bulan Januari, saya direkrut oleh Jaksa Penuntut International Criminal Court (ICC), Karim Khan, yang tengah menghadapi penyelidikan atas dugaan pelanggaran etik dan penyalahgunaan wewenang. Saya diberi tugas untuk melakukan analisis yang kompeten secara gender terhadap bukti-bukti yang saat itu belum diungkap, yang dikumpulkan oleh United Nations Office of Internal Oversight Services (OIOS). OIOS sendiri … Baca Selengkapnya

Tuntutan untuk Menyeret Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Umum Menguat, Lebih Berkeadilan bagi Korban

Tuntutan untuk Menyeret Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Umum Menguat, Lebih Berkeadilan bagi Korban

loading… Sentra Pergerakan Pemuda Indonesia (SPPI) menggelar diskusi publik dengan mengusung tema Menakar Peradilan Militer Ditengah Desakan Transparansi Kasus Teror Aktivis KontraS. Foto: Ist JAKARTA – Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus masih bikin banyak pertanyaan di masyarakat. Menanggapi hal itu, Sentra Pergerakan Pemuda Indonesia (SPPI) mengadakan diskusi publik bertema “Menakar … Baca Selengkapnya

Pengadilan Prancis Tolak Ekstradisi Putri Mantan Presiden Tunisia Ben Ali | Berita Peradilan

Pengadilan Prancis Tolak Ekstradisi Putri Mantan Presiden Tunisia Ben Ali | Berita Peradilan

Pengadilan Paris Tolak Ekstradisi Putri Mantan Presiden Tunisia Diterbitkan pada 2 Apr 2026 Sebuah pengadilan banding di Paris menolak mengekstradisi putri dari almarhum presiden Tunisia yang telah digulingkan, Zine El Abidine Ben Ali, yang diburu di tanah airnya atas tuduhan kejahatan keuangan. Pengadilan menyatakan putusan pada Rabu itu didasarkan pada kegagalan pihak Tunisia merespons permintaan … Baca Selengkapnya