Pemerintah

Judul: Evakuasi Warga Brasil Juliana Marins dan Tim Agam Rinjani Diapresiasi oleh Pemerintah

oleh
Judul: Evakuasi Warga Brasil Juliana Marins dan Tim Agam Rinjani Diapresiasi oleh Pemerintah

tunggu sebentar… Pemerintah kasih penghargaan ke Tim Rinjani Rescue yang berjasa dalam proses evakuasi Warga Negara (WN) Brasil, Juliana Marins, yang jatuh ke jurang di Gunung Rinjani, NTB. Foto/Spesial JAKARTA – Pemerintah memberikan penghargaan kepada Tim Rinjani Rescue yang tugasnya mengevakuasi Warga Negara (WN) Brasil, Juliana Marins, yg terjatuh di Gunung Rinjani, Nusa Tenggara Barat … Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia Prioritaskan Jakarta untuk Pengurangan Sampah

oleh
Pemerintah Indonesia Prioritaskan Jakarta untuk Pengurangan Sampah

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia fokus mengurangi sampah di Jakarta karena provinsi ini menghasilkan sampah banyak dan siap menerapkan pengelolaan sampah. Saat inspeksi pengelolaan sampah di sebuah wilayah Jakarta Pusat pada Selasa, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq bilang Jakarta jadi prioritas karena punya teknologi dan anggaran yang memadai. Beberapa daerah di Jakarta … Baca Selengkapnya

Pemerintah Tegas: Insentif Tak Akan Ditambah, Inilah Alasannya (Visually appealing with clear spacing and emphasis)

oleh
Pemerintah Tegas: Insentif Tak Akan Ditambah, Inilah Alasannya (Visually appealing with clear spacing and emphasis)

Pintu Tertutup untuk Mobil Hybrid: Pemerintah Tegas, Insentif Tak Akan Bertambah loading… Pemerintah Indonesia menegaskan bakal menutup insentif buat mobil hybrid dan fokus ke mobil listrik. Foto: Sindonews/Danang Arradian JAKARTA – Harapan produsen dan calon pembeli mobil hybrid di Indonesia untuk dapat "diskon" pajak lebih besar harus terkubur. Pemerintah udah nutup pintu rapat-rapat, pastiin insentif … Baca Selengkapnya

Donald Trump Usulkan Pemerintah AS Tinjau Subsidi untuk Perusahaan Elon Musk

oleh
Donald Trump Usulkan Pemerintah AS Tinjau Subsidi untuk Perusahaan Elon Musk

Buka gratis newsletter White House Watch Panduan kamu buat tau arti masa jabatan kedua Trump buat Washington, bisnis, dan dunia. Donald Trump bilang pemerintah AS harus periksa semua subsidi yang dikasih ke bisnis Elon Musk, karena bisa “hemat banyak uang.” Di postingan di platform Truth Social-nya Selasa pagi, Trump nulis: “Elon mungkin dapat subsidi lebih … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Alokasikan Rp62,5 Miliar untuk Hak Atas Tanah Transmigran

oleh
Pemerintah RI Alokasikan Rp62,5 Miliar untuk Hak Atas Tanah Transmigran

Jakarta (ANTARA) – Kementrian Transmigrasi (Kementrans) mengalokasikan dana Rp62,5 miliar (sekitar US$4 juta) untuk Program Trans Tuntas taun ini. Tujuannya untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi para transmigran. Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyatakan bahwa program ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah bagi transmigran dan menyelesaikan berbagai masalah lahan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Jerman Gagal Memenuhi Tenggat Dana Iklim UE Senilai Miliaran

oleh
Pemerintah Jerman Gagal Memenuhi Tenggat Dana Iklim UE Senilai Miliaran

Yahoo menggunakan AI untuk menghasilkan rangkuman dari artikel ini. Artinya, informasinya mungkin tidak selalu sesuai dengan isi artikel. Melaporkan kesalahan membantu kami meningkatkan pengalaman. Intisari Utama Jerman melewatkan tenggat waktu penting untuk mengajukan proposal pendanaan Uni Eropa senilai €5,3 miliar ($6,2 miliar) dari Dana Iklim Sosial EU. Namun, Kementerian Lingkungan Hidup Jerman tidak melihat masalah … Baca Selengkapnya

Pemerintah Berjanji Selesaikan Pemberian Hak Milik atas Tanah Transmigran

oleh
Pemerintah Berjanji Selesaikan Pemberian Hak Milik atas Tanah Transmigran

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan komitmennya untuk menyelesaikan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas 129.553 bidang tanah transmigran, terutama di wilayah yang zona transmigrasinya tumpang tindih dengan kawasan hutan. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan pada Senin bahwa 17.655 bidang (13,6%) berada di dalam kawasan hutan, sementara 111.898 bidang (86.4%) berada di … Baca Selengkapnya

Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Simak 3 Poin Penting Ini (Format lebih rapi dengan pemenggalan judul yang jelas) Atau dalam versi lebih dinamis: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Resmi Diterbitkan, Ini 3 Poin Krusial yang Perlu Diketahui (Menggunakan variasi kata dan penekanan pada informasi utama)

oleh
Pemerintah Terbitkan PP Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Simak 3 Poin Penting Ini (Format lebih rapi dengan pemenggalan judul yang jelas) Atau dalam versi lebih dinamis: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Resmi Diterbitkan, Ini 3 Poin Krusial yang Perlu Diketahui (Menggunakan variasi kata dan penekanan pada informasi utama)

Selasa, 1 Juli 2025 – 01:10 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membangun ekosistem perizinan usaha guna mendukung pertumbuhan investasi. Hal ini menjadi dasar diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 untuk mempermudah proses perizinan. Baca Juga: OJK … Baca Selengkapnya

Pemerintah Revisi Aturan Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian

oleh
Pemerintah Revisi Aturan Impor Pakaian dan Aksesori Pakaian

Jakarta (ANTARA) – Menteri Perdagangan Budi Santoso mengumumkan aturan impor baru untuk sektor industri tekstil, khususnya pakaian dan aksesoris pakaian. Dia menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024, pakaian jadi dan aksesoris memerlukan rencana impor serta rekomendasi dari Lembaga Survei (LS) untuk mendapatkan Persetujuan Impor (PI). Produk-produk ini juga harus memenuhi … Baca Selengkapnya

Pemerintah Longgarkan Aturan Impor untuk 10 Komoditas, Termasuk Alas Kaki

oleh
Pemerintah Longgarkan Aturan Impor untuk 10 Komoditas, Termasuk Alas Kaki

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah memberikan keringanan impor untuk 10 komoditas, diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025, yang merevisi aturan impor sebelumnya. Dalam konferensi pers di Jakarta, Hartarto menjelaskan bahwa proses revisi melibatkan masukan dari berbagai kementerian, lembaga, asosiasi … Baca Selengkapnya