Pasal

Taufik Hidayat Terancam Pasal Berlapis, Kejati Jabar Terima SPDP dari Polda

oleh
Taufik Hidayat Terancam Pasal Berlapis, Kejati Jabar Terima SPDP dari Polda

Rinkasan Berita: Kejati Jawa Barat udah nerima SPDP dari Polda Jabar dan tunjuk sembilan jaksa buat ngawalin penyidikan kasus Taufik Hidayat. Tersangka kena pasal berlapis soal dugaan penganiayaan dan penyekapan yang bikin korban alami cacat permanen. Korban YTR masih dirawat di RSHS Bandung dan bakal jalanin operasi rekonstruksi wajah secara bertahap selama sekitar tiga bulan. … Baca Selengkapnya

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal yang Lemah

oleh
Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Berdasarkan Pasal yang Lemah

Dokter Tifa, yang jadi tersangka dalam kasus dugaan tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Jokowi, bilang kalo dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU) itu isinya pasal yang lemah. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Tifauziah Tyassuma alias Dokter Tifa, tersangka kasus dugaan tuduhan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), mengatakan dakwaan dari JPU berisi pasal-pasal yang lemah. “Itu … Baca Selengkapnya

Deret Pasal yang Menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

oleh
Deret Pasal yang Menjerat Roy Suryo dan Dokter Tifa dalam Kasus Ijazah Jokowi

Loading… Roy Suryo dan Dokter Tifa. (Foto: SindoNews) JAKARTA – Polda Metro Jaya menahan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma, alias Dokter Tifa, terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah tentang ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hanya pada Jumat kemaren, 19 Juni 2026. Malam ini mereka sudah dibwa ke Rumah Tahanan (Rutan) Polda … Baca Selengkapnya

Roy Suryo dan Rekan Soroti Perubahan Pasal dan Dugaan Dua Sprindik dari Polda Metro

oleh
Roy Suryo dan Rekan Soroti Perubahan Pasal dan Dugaan Dua Sprindik dari Polda Metro

Kuasa hukum Roy Suryo sama dr Tifa, yaitu Abdullah Alkatiri, bilang kalau ada yang aneh dalam proses penyidikan yang dilakukan sama Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Penyidikan ini soal kasus dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Masalah ini muncul setelah ada surat pemberitahuan perubahan sama penambahan pasal yang terbit tanggal 30 Maret, yang … Baca Selengkapnya

Menggema dengan Pasal 33 UUD, Prabowo Tegaskan Pengamanan Kekayaan Negara

oleh
Menggema dengan Pasal 33 UUD, Prabowo Tegaskan Pengamanan Kekayaan Negara

Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya menerapkan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten agar sumber daya alam tidak disalahgunakan dan kesejahteraan rakyat tercapai. "Saya mau tegaskan lagi keyakinan saya, kalau kita menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik dan konsisten, negara kita punya sumber daya yang cukup untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan adil," ucapnya … Baca Selengkapnya

Keluarga Manajer Cabang Bank Kecewa, Oditur Tak Jerat Tiga Terdakwa dengan Pasal Pembunuhan Berencana

oleh
Keluarga Manajer Cabang Bank Kecewa, Oditur Tak Jerat Tiga Terdakwa dengan Pasal Pembunuhan Berencana

loading… Marselinus Edwin, kuasa hukum dari keluarga Kepala Cabang Bank MIP, sangat menyesali tuntutan yang diajukan Oditurat Militer II-07 Jakarta. Alasannya karena waktu bikin dakwaan buat para terdakwa, mereka enggak pakai pasal pembunuhan berencana. Foto: Danandaya JAKARTA – Kuasa hukum keluarga besar Kepala Cabang Bank bernama Mohammad Ilham Pradipta (MIP), yaitu Marselinus Edwin, ngga terima … Baca Selengkapnya

Sorotan Troya terhadap Pasal dalam Kasus Roy Suryo dan Dokter Tifa

oleh
Sorotan Troya terhadap Pasal dalam Kasus Roy Suryo dan Dokter Tifa

— loading… Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa dan Roy Suryo. Foto: Dok SindoNews JAKARTA – Tim hukum Tifa dan Roy’s Advocate (Troya) berpendapat bahwa kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), yang melibatkan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, seharusnya belum bisa dinyatakan lengkap atau P21. Anggota tim hukum … Baca Selengkapnya

Ahli Hukum Kaji Ancaman Pidana Dua Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

oleh
Ahli Hukum Kaji Ancaman Pidana Dua Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Sejumlah ahli hokum dan praktisi kebijakan membahas potensi kriminalisasi terhadap keputusan-keputusan yang bersumber dari dua pasal tak sempurna di UU Tipikor No 20 Taun 2001. Pasal-pasal ini berpotensi menjerat banyak pelaku usaha dan pejabat publik. Menurut para ahli, dua pasal utama itu, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, terlalu mudah ditafsirkan sebagai bentuk … Baca Selengkapnya

Bisakah Pasal 42.7 UE Memberikan Eropa Pertahanan Kolektif ala NATO? | Berita NATO

oleh
Bisakah Pasal 42.7 UE Memberikan Eropa Pertahanan Kolektif ala NATO? | Berita NATO

Para pemimpin Eropa kini berusaha memperjelas klausul pertahanan bersama yang jarang digunakan dalam perjanjian Uni Eropa, seiring dengan meningkatnya keraguan atas komitmen jangka panjang AS terhadap NATO di tengah celah kisruh dengan Washington. NATO, yang didirikan pada 1949, adalah aliansi militer antara negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang dibangun di atas prinsip bahwa serangan terhadap … Baca Selengkapnya

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/2026 Terkait Pasal 14 Undang-Undang Tipikor 1999/2001

oleh
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/2026 Terkait Pasal 14 Undang-Undang Tipikor 1999/2001

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 telah memberikan penafsiran yang sempit terhadap Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 14 UU Tipikor itu bilang bahwa setiap orang yang melanggar aturan undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai … Baca Selengkapnya