Ahli Hukum Kaji Ancaman Pidana Dua Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Ahli Hukum Kaji Ancaman Pidana Dua Pasal dalam UU Tindak Pidana Korupsi

Sejumlah ahli hokum dan praktisi kebijakan membahas potensi kriminalisasi terhadap keputusan-keputusan yang bersumber dari dua pasal tak sempurna di UU Tipikor No 20 Taun 2001. Pasal-pasal ini berpotensi menjerat banyak pelaku usaha dan pejabat publik. Menurut para ahli, dua pasal utama itu, yaitu Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, terlalu mudah ditafsirkan sebagai bentuk … Baca Selengkapnya

Bisakah Pasal 42.7 UE Memberikan Eropa Pertahanan Kolektif ala NATO? | Berita NATO

Bisakah Pasal 42.7 UE Memberikan Eropa Pertahanan Kolektif ala NATO? | Berita NATO

Para pemimpin Eropa kini berusaha memperjelas klausul pertahanan bersama yang jarang digunakan dalam perjanjian Uni Eropa, seiring dengan meningkatnya keraguan atas komitmen jangka panjang AS terhadap NATO di tengah celah kisruh dengan Washington. NATO, yang didirikan pada 1949, adalah aliansi militer antara negara-negara Amerika Utara dan Eropa yang dibangun di atas prinsip bahwa serangan terhadap … Baca Selengkapnya

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/2026 Terkait Pasal 14 Undang-Undang Tipikor 1999/2001

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 123/2026 Terkait Pasal 14 Undang-Undang Tipikor 1999/2001

loading… Romli Atmasasmita. Foto/Istimewa Romli Atmasasmita Putusan MKRI Nomor 123 Tahun 2026 telah memberikan penafsiran yang sempit terhadap Pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang sudah diubah oleh UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Pasal 14 UU Tipikor itu bilang bahwa setiap orang yang melanggar aturan undang-undang lain yang menyatakan pelanggarannya sebagai … Baca Selengkapnya

KontraS Desak Pasal Percobaan Pembunuhan Berencana untuk Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

KontraS Desak Pasal Percobaan Pembunuhan Berencana untuk Pelaku Penyiraman Air Keras terhadap Andrie Yunus

Loading… Aksi Kamisan Medan ke-106, tanggal 2 April 2026, mengangkat kasus teror penyiraman air keras terhadap Aktivis Kontras Andrie Yunus. Sumber foto: Instagram Kontras Sumut. JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak para pelaku penyiraman air keras ke Andrie Yunus untuk dijerat dengan pasal percobaan pembunuhan berencana, bukan hanya penganiayaan. … Baca Selengkapnya

Upaya Asia Menanggapi Investigasi Pasal 301 Trump yang Berpotensi Picu Tarif Baru

Upaya Asia Menanggapi Investigasi Pasal 301 Trump yang Berpotensi Picu Tarif Baru

Setelah Mahkamah Agung AS membatalkan sebagian besar rezim tarif Presiden Donald Trump pada bulan Februari, dia mengancam akan menggunakan kekuasaan hukum lainnya untuk memberlakukan kembali bea impor ke seluruh dunia. Dunia mendapat tanda pertama betapa luasnya langkah-langkah itu minggu lalu, ketika AS membuka dua penyelidikan perdagangan terhadap puluhan negara. Kedua penyelidikan Bagian 301 itu—yang pertama … Baca Selengkapnya

Rudal Balistik Iran Kedua Menuju Turki: Akankah NATO Aktifkan Pasal 5?

Rudal Balistik Iran Kedua Menuju Turki: Akankah NATO Aktifkan Pasal 5?

Gambar: Rudal balistik Iran kedua yang menarget Turki. Foto/X TEHERAN – Ankara pada hari Senin mengonfirmasi bahwa sebuah rudal balistik kedua berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan NATO di wilayah udara Turki. Sementara itu, Washington mendesak semua warganegaranya untuk meninggalkan wilayah tenggara Turki karena alasan keamanan. Sejak serangan gabungan AS-Israel dimulai pada 28 Februari, Iran … Baca Selengkapnya

Idrus Marham Berjuang untuk Dasco: Tunda Impor 105.000 Mobil India Demi Menjunjung Harga Diri Pasal 33

Idrus Marham Berjuang untuk Dasco: Tunda Impor 105.000 Mobil India Demi Menjunjung Harga Diri Pasal 33

Ringkasan Berita: Idrus Marham dari Golkar mendukung penuh langkah Sufmi Dasco dari Gerindra untuk menunda impor 105.000 mobil India. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan industri manufaktur nasional sesuai Pasal 33 UUD 1945. Rencana impor ini dikritik karena bisa mengurangi PDB Indonesia sampai Rp39,29 triliun dan tidak sesuai dengan visi kemandirian ekonomi. DPR mendesak pemerintah untuk melakukan … Baca Selengkapnya

Pakar: Tersangka Kasus eFishery Bisa Dijerat Pasal TPPU jika Unsur Terpenuhi

Pakar: Tersangka Kasus eFishery Bisa Dijerat Pasal TPPU jika Unsur Terpenuhi

**Ringkasan Berita:** * Pakar hukum bilang tersangka eFishery bisa kena pasal TPPU kalau aliran dana ilegal terbukti. * Perlu perbaikan regulasi, aparat, dan budaya hukum untuk hadapi kejahatan digital. * Digital forensik penting untuk telusuri jejak transaksi dan komunikasi internal. * Sidang ungkap dugaan penggunaan direktur nominee; kasus ini pengaruh kepercayaan investor. WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – … Baca Selengkapnya

Finlandia Tolak Jaminan Keamanan ala Pasal 5 NATO untuk Ukraina

Finlandia Tolak Jaminan Keamanan ala Pasal 5 NATO untuk Ukraina

loading… HELSINKI – Pemerintah Finlandia mendesak para pejabat Amerika Serikat untuk menghindari memberi jaminan keamanan yang mirip dengan Pasal 5 NATO untuk Ukraina. Menurut bocoran kawat diplomatik, Helsinki memperingatkan bahwa penggunaan terminologi jaminan semacam itu bisa merusak klausul pertahanan bersama NATO yang paling mendasar. Berdasarkan Pasal 5 NATO, serangan terhadap satu anggota dianggap sebagai serangan … Baca Selengkapnya

Judicial Review atas Pasal 304 KUHD Terkait Klaim Asuransi Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

Judicial Review atas Pasal 304 KUHD Terkait Klaim Asuransi Diajukan ke Mahkamah Konstitusi

loading… Seorang warga negara Indonesia, NG Kim Tjoa, melalui tim kuasa hukumnya dari Eliadi Hulu & Partners Law Firm mengajukan uji materi Pasal 304 KUHD ke MK, Selasa (13/1/2026). Foto/Dok. SindoNews JAKARTA – Permohonan uji materi Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) sudah resmi didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari Selasa, 13 Januari … Baca Selengkapnya