Presiden RI Prabowo Subianto menekankan pentingnya menerapkan Pasal 33 UUD 1945 secara konsisten agar sumber daya alam tidak disalahgunakan dan kesejahteraan rakyat tercapai. "Saya mau tegaskan lagi keyakinan saya, kalau kita menjalankan Pasal 33 UUD 1945 dengan baik dan konsisten, negara kita punya sumber daya yang cukup untuk mewujudkan Indonesia yang makmur dan adil," ucapnya … Baca Selengkapnya
Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) baru saja mengadakan Rapat Terbuka Senat untuk memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-61. Acara ini berlangsung di Auditorium kampus tersebut pada tanggal 15 November 2025. Acara ini bukan cuma untuk melihat kembali perjalanan fakultas, tapi juga jadi kesempatan penting untuk bahas relevansi konstitusi dan hukum dalam arah pembangunan nasional. … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa MPR tidak menutup kemungkinan untuk melakukan amendemen UUD 1945. Pernyataan ini disampaikan Muzani sebagai respons terhadap wacana amendemen yang sempat bergulir beberapa waktu lalu. “MPR selama ini juga tidak menutup diri terhadap masukan, pandangan, bahkan kritik dari mana pun. Termasuk dalam hal amendemen Undang-Undang Dasar 45, kita … Baca Selengkapnya
Minggu, 14 September 2025 – 20:08 WIB Sungai Laur – Masyarakat Desa Teluk Bayur, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, menggelar aksi pendudukan lahan gelombang kedua di wilayah konsesi PT. Prakarsa Tani Sejati (PTS) pada Sabtu, 14 September 2025. Aksi ini dipusatkan di depan Kantor Desa Teluk Bayur. Mereka memasang spanduk besar yang bertuliskan “Pasal 33 … Baca Selengkapnya
“ Selasa, 26 November 2024 – 09:54 WIB Plt Sekjen MPR Siti Fauziah atau akrab disapa Bu Titi saat menyampaikan sambutan pada acara pembukaan Sarasehan Nasional ‘Gerakan Pemaknaan Konstitusi Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945 (Perwujudan Living Constitution)’ yang berlangsung di Gedung Nusantara Universitas Pancasila, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11). Foto: Dokumentasi Humas MPR … Baca Selengkapnya
Sejumlah tokoh masyarakat Papua dari Kepala Suku Ondoafi dan masyarakat adat se-Tanah Tabi mendesak untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ke naskah aslinya. Beberapa kepala suku yang terlibat di antaranya Kepala Suku Besar Kabupaten Keerom, Herman Yoku; Ondoafi Grime Nawa, Teriyanus Daka; Kepala Suku Didimus Weirare, dan Yohanis Wouw. Herman Yoku menegaskan gerakan tersebut tidak … Baca Selengkapnya
Rabu, 04 September 2024 – 13:02 WIB Sri Paus Fransiskus dan Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Foto: dok JPNN jpnn.com, JAKARTA – Pemimpin Tertinggi Gereja Katolik sedunia dan Kepala Negara Vatikan Sri Paus Fransiskus mengapresiasi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menurutnya merupakan hal berharga bagi bangsa Indonesia yang demokratis dan merdeka. Hal ini disampaikan … Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada yang dipaksakan oleh Badan Legislasi DPR akan membuat aturan tersebut cacat hukum kronis dan batal lantaran tak sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. “Secara hukum, jika DPR memaksakan merevisi UU Pilkada, UU itu cacat hukum kronis dan batal demi hukum karena bertentangan dengan UUD Negara RI 1945,” … Baca Selengkapnya