Jumat, 13 Juni 2025 – 15:15 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel yang diduga ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya telah dicabut. Ada empat perusahaan yang terkena sanksi ini. Baca Juga: Izin Tambang Raja Ampat Dicabut, Perkuat Komitmen RI Dorong Ekonomi Hijau hingga … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, mendukung keputusan pemerintah untuk menghentikan aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menekankan bahwa wilayah itu harus menjadi simbol ekonomi hijau Indonesia. “Ini langkah strategis untuk menjaga kelestarian kawasan konservasi dan ekowisata unggulan Indonesia,” ujarnya. Keputusan ini dinilainya berani dan berpihak pada masa … Baca Selengkapnya
Jumat, 13 Juni 2025 – 09:32 WIB Jakarta, VIVA – Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Gudfan Arif membantuh tuduhan tentang adanya aliran dana dari PT Gag Nikel Raja Ampat ke PBNU. Gudfan Arif menyebut tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang sangat kejam. Baca Juga: Perkuat Ekosistem, Indonesia Buka Jalan Menuju Pusat Syariah Global “Itu … Baca Selengkapnya
loading… Patgulipat Tambang Raja Ampat, Saksikan INTERUPSI Malam Ini Bareng Anisha Dasuki, Tayang Langsung di iNews JAKARTA – Raja Ampat, yang dikenal sebagai surga laut dengan keindahan biota laut tiada tara, kini dalam bahaya. Rencana penambangan nikel di pulau-pulau kecil sekitarnya menimbulkan pro kontra yang panas. Dalam episode terbaru INTERUPSI “Patgulipat Tambang Raja Ampat” malam … Baca Selengkapnya
Bandung, Jabar (ANTARA) – Anggota Komisi V DPR Daniel Mutaqien Syafiuddin pada Rabu menyatakan dukungannya atas keputusan pemerintah mencabut izin tambang empat perusahaan di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Ia menyebut langkah ini tepat untuk menjaga lingkungan dan ekosistem di kawasan tersebut. Menurut Syafiuddin, keputusan ini mencerminkan komitmen pemerintah melindungi Raja Ampat, sebuah geopark global … Baca Selengkapnya
Rabu, 11 Juni 2025 – 23:45 WIB Jakarta, VIVA – Langkah berani pemerintah mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi perhatian politikus di DPR Senayan. Kebijakan ini dinilai berdasarkan pertimbangan yang matang. Baca Juga: 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut, Elite Golkar: Ini Bukti Nyata, Setop Polemik Demikian disampaikan … Baca Selengkapnya
sedang memuat… Harli Siregar, Kapuspenkum Kejagung, bilang mereka bisa selidiki dugaan pelanggaran tambang nikel di Raja Ampat asal ada laporan dari warga. Foto/Dok.SindoNews JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) angkat bicara soal hebohnya dugaan pelanggaran tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kejagung bisa usut kasus itu asal ada dasar, yaitu laporan masyarakat. “Hebohnya jangan cuma … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan akan terus melakukan pemeriksaan menyeluruh terkait berbagai aspek penambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Kepala Biro Humas kementerian, Sasmita Nugroho, mengatakan pada Selasa bahwa Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menekankan pentingnya menelaah semua aspek, mulai dari lingkungan hingga hukum. "Saati ini, menteri sedang dalam … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Lingkungan Hidup segera akan melakukan audit lingkungan terhadap operasi PT GAG Nikel di blok pertambangan Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol mengatakan di Jakarta pada Selasa bahwa langkah ini bertujuan memperkuat pengawasan dan menjamin perlindungan lingkungan, setelah pemerintah memutuskan untuk tidak mencabut … Baca Selengkapnya
Selasa, 10 Juni 2025 – 16:13 WIB Jakarta, VIVA – Penghentian sementara operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya, oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, menurut anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, Puteri Komarudin, harus didukung sepenuhnya. Menurut Ketua Bidang Kemitraan Perbankan dan Pasar Modal Depinas SOKSI 2020-2025 itu, … Baca Selengkapnya