Rabu, 11 Juni 2025 – 23:45 WIB
Jakarta, VIVA – Langkah berani pemerintah mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi perhatian politikus di DPR Senayan. Kebijakan ini dinilai berdasarkan pertimbangan yang matang.
Baca Juga:
4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut, Elite Golkar: Ini Bukti Nyata, Setop Polemik
Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Beniyanto. Menurut dia, langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia itu berdasarkan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Langkah ini membawa dampak positif bagi pariwisata Raja Ampat sekaligus melindungi wilayah konservasi terumbu karang yang sudah terkenal di dunia," kata Beniyanto dalam keterangannya, Rabu, 11 Juni 2025.
Baca Juga:
Nah Loh! Bareskrim Usut Dugaan Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Nikel di Raja Ampat
Menurutnya, pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) itu adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam menjaga lingkungan. Selain itu, juga untuk melestarikan keanekaragaman hayati di Raja Ampat.
"Respons cepat dan tepat dari Menteri ESDM menunjukkan kepedulian serius terhadap kelestarian alam. Ini juga jadi pesan penting bagi perusahaan tambang agar lebih perhatikan aspek lingkungan dan kesejahteraan masyarakat," jelas Beniyanto.
Baca Juga:
Wamen HAM: Tambang di Raja Ampat Merusak Hak Atas Lingkungan yang Sehat
Dermaga Piaynemo Island, Kabupaten Raja Ampat
Dia juga menekankan pentingnya perlindungan lingkungan, keseimbangan ekosistem, dan dukungan untuk pariwisata berkelanjutan. "Ketiga hal ini kami minta pemerintah perhatikan dalam mengelola sektor pertambangan," ujar Beniyanto.
Lebih lanjut, dia berharap keputusan ini bisa jadi contoh bagi semua pihak. Pasalnya, keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam harus selalu dijaga.
Raja Ampat dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia, dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa. Kawasan ini memiliki lebih dari 1.500 pulau kecil dan menjadi rumah bagi 75% spesies karang dunia. Namun, aktivitas tambang di sana dinilai bisa mengancam ekosistem terumbu karang.
Langkah pencabutan izin tambang ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk memastikan pembangunan nasional berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan.