undangundang

Parlemen Israel Setujui Rancangan Undang-Undang Pidana Mati untuk Aksi Terorisme

oleh
Parlemen Israel Setujui Rancangan Undang-Undang Pidana Mati untuk Aksi Terorisme

Parlemen Israel telah mengesahkan pembacaan pertama RUU yang memperkenalkan hukuman mati bagi tindakan “terorisme”. Amendemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diusulkan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir disetujui dengan 39 suara berbanding 16 di Knesset yang beranggotakan 120 orang pada Senin, menunjukkan dukungan dari pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut draf teks tersebut, hukuman … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Akhiri Pembekuan Pemerintah Terlama Amerika Maju ke Senat

oleh
Rancangan Undang-Undang Akhiri Pembekuan Pemerintah Terlama Amerika Maju ke Senat

BERITA TERKINIBERITA TERKINI, Senat mengambil langkah awal untuk mengakhiri shutdown pemerintahan, mengesahkan RUU anggaran setelah berminggu-minggu kebuntuan Diterbitkan Pada 10 Nov 202510 Nov 2025 Klik di sini untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Para Senator di Amerika Serikat telah memutuskan untuk melanjutkan paket pendanaan yang bertujuan menghentikan penghentian kegiatan pemerintahan terpanjang dalam sejarah negara tersebut. … Baca Selengkapnya

ATVSI Soroti Pentingnya Sinkronisasi Undang-Undang Penyiaran dan Perfilman

oleh
ATVSI Soroti Pentingnya Sinkronisasi Undang-Undang Penyiaran dan Perfilman

Rabu, 5 November 2025 – 22:24 WIB Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) kembali menekankan pentingnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Tujuannya agar regulasi di bidang penyiaran dan perfilman bisa berjalan selaras di era konvergensi digital. Baca Juga: UU Penyiaran Dinilai Ketinggalan Zaman, DPR … Baca Selengkapnya

Penyempurnaan Undang-Undang HAM: Mempertegas Peran Komnas HAM

oleh
Penyempurnaan Undang-Undang HAM: Mempertegas Peran Komnas HAM

JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi UU No. 39/1999 tentang HAM tidak bertujuan untuk melemahkan Komnas HAM, tetapi justru untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut. Inti dari revisi ini adalah untuk memperjelas pembagian tugas antara pemerintah, yang bertanggung jawab atas P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan. … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Baru Berupaya Melarang Konten Dewasa dan VPN. Mungkinkah Berhasil?

oleh
Rancangan Undang-Undang Baru Berupaya Melarang Konten Dewasa dan VPN. Mungkinkah Berhasil?

Pada 11 September, perwakilan Michigan mengajukan RUU pelarangan konten internet yang berbeda dari yang pernah kami lihat: Legislasi yang sangat luas ini tidak hanya akan melarang berbagai jenis konten daring, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan VPN secara legal. RUU yang disebut Undang-Undang Pencegahan Korupsi Moral Publik dan diajukan oleh enam perwakilan Republik ini, akan melarang … Baca Selengkapnya

Menteri Usulkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk Wujudkan Ekonomi Inklusif

oleh
Menteri Usulkan Revisi Undang-Undang Transmigrasi untuk Wujudkan Ekonomi Inklusif

Jakarta (ANTARA) – Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyerukan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Transmigrasi agar lebih relevan dengan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada masyarakat. Suryanagara menyatakan telah mendiskusikan rencana ini dengan Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan mendapatkan dukungan penuh untuk memasukkan revisi tersebut ke dalam … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Pemberontakan: Apa Itu dan Apakah Presiden AS Memiliki Otoritas Penuh?

oleh
Undang-Undang Pemberontakan: Apa Itu dan Apakah Presiden AS Memiliki Otoritas Penuh?

Ketika ditanya apakah Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan menggunakan Undang-Undang Pemberontakan, Wakil Presiden JD Vance pekan ini menyatakan bahwa Trump sedang “mempertimbangkan semua opsi yang ada”. Keputusan tersebut akan memungkinkan Trump untuk menempatkan militer AS di dalam negeri guna penegakan hukum tanpa memerlukan persetujuan Kongres dan mengabaikan keberatan dari gubernur negara bagian. Rekomendasi Cerita … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Baru di California Wajibkan Chatbot Pendamping untuk Menyuruh Anak Istirahat

oleh
Undang-Undang Baru di California Wajibkan Chatbot Pendamping untuk Menyuruh Anak Istirahat

Gubernur Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru pada hari Senin yang mewajibkan chatbot pendamping AI di California untuk mengingatkan para pengguna bahwa mereka bukanlah manusia. Undang-undang yang bernama SB 243 ini juga mewajibkan perusahaan-perusahaan chatbot pendamping untuk menjaga protokol guna mengidentifikasi dan menangani kasus di mana pengguna menunjukkan ideasi bunuh diri atau niat melukai diri sendiri. … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

oleh
Mahkamah Konstitusi Desak Penerbitan Undang-Undang BUMN Baru Segera

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak pemerintah untuk segera mengumumkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) supaya masyarakat bisa mengakses dan ada transparansi. Ajakan ini disampaikan Wakil Ketua MK Saldi Isra kepada Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharief Hiariej dalam sidang lanjutan pengujian undang-undang tersebut, yang digelar di ruang … Baca Selengkapnya

Undang-Undang AI California: Perlindungan Anak dan Remaja dari Kecerdasan Buatan

oleh
Undang-Undang AI California: Perlindungan Anak dan Remaja dari Kecerdasan Buatan

Gubernur California, Gavin Newsom, telah menandatangani undang-undang baru untuk mengatur chatbot AI. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dan remaja dari bahaya teknologi ini. Undang-undang ini mewajibkan platform untuk mengingatkan pengguna bahwa mereka sedang berbicara dengan bot, bukan manusia. Untuk pengguna yang masih di bawah umur, peringatan ini akan muncul setiap tiga jam. Perusahaan juga harus punya … Baca Selengkapnya