Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:31 WIB Jakarta, VIVA â Korea Selatan baru saja mencatat sejarah di panggung teknologi global dengan meluncurkan salah satu kerangka regulasi kecerdasan buatan (AI). Langkah ini menegaskan ambisi Seoul untuk menjadi pemimpin teknologi sekaligus memastikan inovasi tetap aman dan dapat dipercaya. Baca Juga: Elon Musk Buka Lowongan Kerja Bergaji Rp4 … Baca Selengkapnya
Pada hari Selasa, dua anggota legislatif Massachusetts mengajukan dua rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat negara bagian tersebut. Jika disahkan, undang-undang ini akan mewajibkan perusahaan untuk memberi tahu konsumen kapan layanan untuk produk terhubung mereka akan berakhir. Inisiatif ini bertujuan menekan risiko keamanan siber dan sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan informasi mengenai dukungan … Baca Selengkapnya
loading… Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra Setiawan JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim mengatur penambahan usia pensiun bagi hakim. Usia pensiun tertinggi, yaitu hingga 75 tahun, akan berlaku untuk hakim agung. Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa salah satu isu utama dalam beleid ini adalah penataan ulang … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur soal koalisi permanen antar partai politik. Dia menekankan, undang-undang tentang partai politik juga tidak mengatur koalisi permanen. Revisi UU Pemilu yang akan datang merupakan bagian dari langkah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). âUU Pemilu tidak mengatur koalisi permanen, … Baca Selengkapnya
Selasa, 20 Januari 2026 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA â Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa jabatan sipil yang tidak ada hubungannya dengan kepolisian sehingga bisa diisi oleh anggota Polri perlu diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 mengatakan pengaturan tertulis itu diperlukan untuk memberi kepastian hukum … Baca Selengkapnya
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan bahwa ia mungkin mengaktifkan Insurrection Act untuk mengerahkan pasukan federal ke Minnesota jika pejabat setempat tidak bertindak menenangkan protes di sana terhadap otoritas imigrasi federal, yang menurutnya “hanya berusaha melakukan pekerjaan mereka”. Peringatan ini disampaikan di tengah meluasnya unjuk rasa dan ketegangan politik yang melanda Minneapolis â kota … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) â Pemerintah sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing untuk mengatasi berbagai jenis informasi palsu dan propaganda yang ditujukan ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Keimigrasian, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pada Rabu bahwa masih banyak kesalahpahaman dalam berita dan informasi dari pihak luar mengenai perkembangan dan kepentingan … Baca Selengkapnya
Layanan mobil otonom dari Waymo milik Alphabet, Zoox milik Amazon, dan Tesla telah berkembang secara perlahan dan diam-diam di seluruh Amerika Serikat. Namun, satu negara bagian besar dan penting sebagian besar tetap berdiam diri: New York. Negara bagian terpadat keempat di Uni ini memiliki beberapa hukum paling ketat yang mengatur kendaraan otonom, mewajibkan perusahaan yang … Baca Selengkapnya
Sekitar 550.000 akun diblokir oleh Meta pada hari-hari pertama penerapan larangan media sosial bersejarah bagi anak-anak di Australia. Pada bulan Desember, sebuah undang-undang baru mulai mengharuskan platform media sosial terpopuler di duniaâtermasuk Instagram dan Facebookâuntuk menghentikan warga Australia di bawah usia 16 tahun memiliki akun di platform mereka. Larangan yang dipantau ketat di seluruh dunia … Baca Selengkapnya
Anggota Dewan Mengesankan Penolakan Usai Klaim Trump Soal Hukum Kewenangan Perang Oleh Louis Jacobson | PolitiFact Diterbitkan pada 11 Jan 2026 Setelah keputusan unilateral Presiden Donald Trump untuk mengerahkan militer Amerika Serikat guna menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, sejumlah anggota dewan lawmaker mengkritiknya karena memerintahkan aksi itu tanpa otorisasi dari Kongres. Trump, dalam sebuah unggahan … Baca Selengkapnya