Transfer Data Indonesia-AS Tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Menteri

Transfer Data Indonesia-AS Tunduk pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi: Menteri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Komunikasi dan Informatika Meutya Hafid menegaskan bahwa transfer data dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat tetap mematuhi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Indonesia. “UU Perlindungan Data Pribadi tetap berlaku, dan kami akan terus menjaga data warga negara,” ujarnya di Jakarta, Rabu. Hafid menerangkan bahwa perjanjian ini memperkuat … Baca Selengkapnya

Revisi Undang-Undang HAM, Menurut Menteri Pigai Komnas HAM akan Berfungsi Layaknya KPK

Revisi Undang-Undang HAM, Menurut Menteri Pigai Komnas HAM akan Berfungsi Layaknya KPK

Sabtu, 21 Februari 2026 – 00:01 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengatakan Komisi Nasional (Komnas) HAM akan beroperasi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini menyusul rencana penambahan wewenang dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. "Komnas HAM nantinya akan berfungsi seperti KPK. KPK punya penyidik, Kepolisian … Baca Selengkapnya

Ia Dapat Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Bukan?

Ia Dapat Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Bukan?

loading… Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang buka suara menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal revisi UU KPK tahun 2019. Foto: Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tentang revisi Undang-Undang KPK di 2019. Menurut dia, Presiden sebenarnya … Baca Selengkapnya

The Points Guy Kritik Rancangan Undang-Undang yang Ancam Program Loyalitas Kartu Kredit

The Points Guy Kritik Rancangan Undang-Undang yang Ancam Program Loyalitas Kartu Kredit

Selamat pagi. Orang Amerika sangat suka poin loyalitas mereka. Hampir tiga perempat dari mereka menggunakan kartu kredit yang memberikan hadiah. Dan pendapatan dari poin-poin itu sangat penting bagi banyak perusahaan di Fortune 500, terutama maskapai penerbangan, hotel, dan pedagang. Delta Air Lines saja melaporkan kenaikan 6% dalam pendapatan loyalitas tahun lalu, dengan pendapatan dari American … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Virginia: Proposal Demokrat yang Berpotensi Picu Banjir Gugatan Pelecehan Seksual

Undang-Undang Virginia: Proposal Demokrat yang Berpotensi Picu Banjir Gugatan Pelecehan Seksual

Para anggota Demokrat di Kongres Amerika Serikat telah mengajukan rancangan undang-undang baru yang akan menghapuskan seluruhnya kadaulaluarsa untuk perkara perdata federal terkait pelecehan seksual. RUU tersebut dinamakan Undang-Undang Virginia sebagai penghormatan kepada Virginia Giuffre, yang menuduh almarhum pelaku kejahatan seksual terpidana Jeffrey Epstein serta rekan-rekannya telah melecehkan secara seksual dan memerdagangkannya pada era 1990-an saat … Baca Selengkapnya

OpenAI Bantah Tuduhan Pelanggaran Undang-Undang AI California dengan Rilis GPT-5.3-Codex

OpenAI Bantah Tuduhan Pelanggaran Undang-Undang AI California dengan Rilis GPT-5.3-Codex

OpenAI mungkin telah melanggar undang-undang keselamatan AI baru di California dengan merilis model coding terbarunya, menurut tuduhan dari kelompok pengawas AI. Pelanggaran ini berpotensi membuka perusahaan ke denda jutaan dolar, dan kasus ini bisa menjadi tes pertama yang menetapkan preseden untuk ketentuan undang-undang baru tersebut. Juru bicara OpenAI membantah posisi kelompok pengawas itu, mengatakan kepada … Baca Selengkapnya

Undang-Undang Apresiasi Pengunduran Diri Pejabat IDX dan OJK sebagai Langkah Beretika

Undang-Undang Apresiasi Pengunduran Diri Pejabat IDX dan OJK sebagai Langkah Beretika

Jakarta (ANTARA) – Komite Anggaran DPR (Banggar) menilai pengunduran diri pejabat tinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sebuah pertunjukan akuntabilitas etika yang positif. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan tindakan seperti ini masih jarang di Indonesia, yang menandakan integritas dan tanggung jawab di kalangan eksekutif bursa, regulator, dan pengawas. Hal … Baca Selengkapnya

Kebijakan Kuota Haji Tambahan 2024, Pakar Hukum Unila: Sudah Diatur dalam Undang-Undang

Kebijakan Kuota Haji Tambahan 2024, Pakar Hukum Unila: Sudah Diatur dalam Undang-Undang

loading… Pakar Hukum Tata Negara Prof Rudy Lukman (kanan) berbicara tentang kasus kuota haji dalam diskusi dan bedah Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024 di Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (30/1/2026). Foto/Sunu Hastoro Fahrurozi JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) Prof Rudy Lukman memberikan pernyataan terkait kasus kuota haji … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Kripto Bersejarah Lolos Rintangan Senat, Namun Demokrat Menahan Dukungan Karena Kurangnya Aturan ‘Gryfto’ untuk Cegah Konflik Kepentingan Keluarga Trump

Rancangan Undang-Undang Kripto Bersejarah Lolos Rintangan Senat, Namun Demokrat Menahan Dukungan Karena Kurangnya Aturan ‘Gryfto’ untuk Cegah Konflik Kepentingan Keluarga Trump

Kamis kemarin, Komite Pertanian Senat majukan undang-undang yang akan beri aturan jauh untuk industri kripto. Tapi, voting cuma lulus dengan dukungan Partai Republik saja. Ini adalah hambatan penting untuk UU yang disebut Clarity Act. RUU ini masih harus disetujui Komite Perbankan Senat sebelum bisa dilihat oleh seluruh anggota Senat. Dalam sidang Kamis, senator Demokrat di … Baca Selengkapnya

Komisi Eropa Mulai Langkah Penegakan Agar Google Patuh pada Undang-Undang Pasar Digital

Komisi Eropa Mulai Langkah Penegakan Agar Google Patuh pada Undang-Undang Pasar Digital

Komisi Eropa (EC) telah meluncurkan dua proses spesifikasi formal. Tujuannya untuk memastikan Google mematuhi kewajibannya di bawah Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA). Proses ini adalah bagian dari dialog regulator EC dengan Google. Dialog ini membahas masalah kepatuhan spesifik terkait sistem operasi Android dan praktik berbagi data pencarian online-nya. Menurut Komisi, proses pertama fokus pada … Baca Selengkapnya