undangundang

Undang-Undang Apresiasi Pengunduran Diri Pejabat IDX dan OJK sebagai Langkah Beretika

oleh
Undang-Undang Apresiasi Pengunduran Diri Pejabat IDX dan OJK sebagai Langkah Beretika

Jakarta (ANTARA) – Komite Anggaran DPR (Banggar) menilai pengunduran diri pejabat tinggi Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai sebuah pertunjukan akuntabilitas etika yang positif. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan tindakan seperti ini masih jarang di Indonesia, yang menandakan integritas dan tanggung jawab di kalangan eksekutif bursa, regulator, dan pengawas. Hal … Baca Selengkapnya

Kebijakan Kuota Haji Tambahan 2024, Pakar Hukum Unila: Sudah Diatur dalam Undang-Undang

oleh
Kebijakan Kuota Haji Tambahan 2024, Pakar Hukum Unila: Sudah Diatur dalam Undang-Undang

loading… Pakar Hukum Tata Negara Prof Rudy Lukman (kanan) berbicara tentang kasus kuota haji dalam diskusi dan bedah Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024 di Makara Art Center Universitas Indonesia (UI), Depok, Jumat (30/1/2026). Foto/Sunu Hastoro Fahrurozi JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Universitas Lampung (Unila) Prof Rudy Lukman memberikan pernyataan terkait kasus kuota haji … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Kripto Bersejarah Lolos Rintangan Senat, Namun Demokrat Menahan Dukungan Karena Kurangnya Aturan ‘Gryfto’ untuk Cegah Konflik Kepentingan Keluarga Trump

oleh
Rancangan Undang-Undang Kripto Bersejarah Lolos Rintangan Senat, Namun Demokrat Menahan Dukungan Karena Kurangnya Aturan ‘Gryfto’ untuk Cegah Konflik Kepentingan Keluarga Trump

Kamis kemarin, Komite Pertanian Senat majukan undang-undang yang akan beri aturan jauh untuk industri kripto. Tapi, voting cuma lulus dengan dukungan Partai Republik saja. Ini adalah hambatan penting untuk UU yang disebut Clarity Act. RUU ini masih harus disetujui Komite Perbankan Senat sebelum bisa dilihat oleh seluruh anggota Senat. Dalam sidang Kamis, senator Demokrat di … Baca Selengkapnya

Komisi Eropa Mulai Langkah Penegakan Agar Google Patuh pada Undang-Undang Pasar Digital

oleh
Komisi Eropa Mulai Langkah Penegakan Agar Google Patuh pada Undang-Undang Pasar Digital

Komisi Eropa (EC) telah meluncurkan dua proses spesifikasi formal. Tujuannya untuk memastikan Google mematuhi kewajibannya di bawah Undang-Undang Pasar Digital (Digital Markets Act/DMA). Proses ini adalah bagian dari dialog regulator EC dengan Google. Dialog ini membahas masalah kepatuhan spesifik terkait sistem operasi Android dan praktik berbagi data pencarian online-nya. Menurut Komisi, proses pertama fokus pada … Baca Selengkapnya

Korea Selatan Melahirkan Undang-Undang AI Pertama di Dunia, Mengatur Apa?

oleh
Korea Selatan Melahirkan Undang-Undang AI Pertama di Dunia, Mengatur Apa?

Sabtu, 24 Januari 2026 – 10:31 WIB Jakarta, VIVA – Korea Selatan baru saja mencatat sejarah di panggung teknologi global dengan meluncurkan salah satu kerangka regulasi kecerdasan buatan (AI). Langkah ini menegaskan ambisi Seoul untuk menjadi pemimpin teknologi sekaligus memastikan inovasi tetap aman dan dapat dipercaya. Baca Juga: Elon Musk Buka Lowongan Kerja Bergaji Rp4 … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Desak Perusahaan Ungkap Masa Pakai Produk

oleh
Rancangan Undang-Undang Desak Perusahaan Ungkap Masa Pakai Produk

Pada hari Selasa, dua anggota legislatif Massachusetts mengajukan dua rancangan undang-undang ke Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat negara bagian tersebut. Jika disahkan, undang-undang ini akan mewajibkan perusahaan untuk memberi tahu konsumen kapan layanan untuk produk terhubung mereka akan berakhir. Inisiatif ini bertujuan menekan risiko keamanan siber dan sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen. Dengan informasi mengenai dukungan … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Hakim Atur Penambahan Masa Pensiun Hingga 75 Tahun

oleh
Rancangan Undang-Undang Hakim Atur Penambahan Masa Pensiun Hingga 75 Tahun

loading… Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Foto/Dok SindoNews/Aldhi Chandra Setiawan JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim mengatur penambahan usia pensiun bagi hakim. Usia pensiun tertinggi, yaitu hingga 75 tahun, akan berlaku untuk hakim agung. Kepala Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa salah satu isu utama dalam beleid ini adalah penataan ulang … Baca Selengkapnya

Revisi Undang-Undang Pemilu Tidak Akan Atur Koalisi Parpol Permanen

oleh
Revisi Undang-Undang Pemilu Tidak Akan Atur Koalisi Parpol Permanen

Jakarta (ANTARA) – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilihan Umum tidak mengatur soal koalisi permanen antar partai politik. Dia menekankan, undang-undang tentang partai politik juga tidak mengatur koalisi permanen. Revisi UU Pemilu yang akan datang merupakan bagian dari langkah tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “UU Pemilu tidak mengatur koalisi permanen, … Baca Selengkapnya

Penempatan Polri dalam Jabatan Sipil Perlu Diatur Tegas dalam Undang-Undang

oleh
Penempatan Polri dalam Jabatan Sipil Perlu Diatur Tegas dalam Undang-Undang

Selasa, 20 Januari 2026 – 02:40 WIB Jakarta, VIVA – Mahkamah Konstitusi (MK) menekankan bahwa jabatan sipil yang tidak ada hubungannya dengan kepolisian sehingga bisa diisi oleh anggota Polri perlu diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur saat membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 223/PUU-XXIII/2025 mengatakan pengaturan tertulis itu diperlukan untuk memberi kepastian hukum … Baca Selengkapnya

Trump Ancam Gunakan Undang-Undang Pemberontakan di Minnesota: Dampak dan Maknanya

oleh
Trump Ancam Gunakan Undang-Undang Pemberontakan di Minnesota: Dampak dan Maknanya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memperingatkan bahwa ia mungkin mengaktifkan Insurrection Act untuk mengerahkan pasukan federal ke Minnesota jika pejabat setempat tidak bertindak menenangkan protes di sana terhadap otoritas imigrasi federal, yang menurutnya “hanya berusaha melakukan pekerjaan mereka”. Peringatan ini disampaikan di tengah meluasnya unjuk rasa dan ketegangan politik yang melanda Minneapolis – kota … Baca Selengkapnya