loading… Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Nasyirul Falah Amru. Foto/Istimewa JAKARTA – Anggota Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menyatakan bahwa posisi Polri yang langsung dibawah Presiden tidak bisa diganggu gugat. Ia mengatakan, posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanah Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 2 … Baca Selengkapnya
Dalam beberapa tahun terakhir, undang-undang verifikasi usia telah menyebar ke seluruh dunia. Aturan ini, yang juga dikenal sebagai pengecekan atau jaminan usia, sering mengharuskan situs web yang memuat konten eksplisit—dalam jumlah tertentu atau sama sekali—untuk mengonfirmasi bahwa penggunanya berusia di atas 18 tahun. Namun, prosesnya tidak lagi sekadar mencentang kotak “ya atau tidak”. Banyak dari … Baca Selengkapnya
Sarah Rainsford Koresponden Eropa Selatan dan Timur, Roma Corbis via Getty Images Aksi protes menentang kekerasan terhadap perempuan telah berlangsung di seantero Italia belakangan ini, kerap dipimpin oleh kelompok feminis Non Una Di Meno (Tak Satu Pun Kurang) – demonstrasi ini berlangsung di Roma pada hari Sabtu. Para anggota dewan di parlemen Italia telah memberikan … Baca Selengkapnya
Pemerintah Amerika Serikat baru saja menempatkan pejabat kesehatan kontroversial di posisi nomor dua di CDC, badan penting untuk pencegahan penyakit. Dr. Ralph Lee Abraham, yang sebelumnya menjabat sebagai surgeon general (kepala dinas kesehatan) di Louisiana, sekarang menjadi Principal Deputy Director di CDC. Penunjukan ini tidak diumumkan secara resmi ke publik, tetapi pertama kali ditemukan oleh … Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan persetujuan atas pengesahan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), seperti diinformasikan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. RUU KUHAP telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah proses pembahasan revisinya selesai di Komisi III. Agtas menjelaskan bahwa RUU … Baca Selengkapnya
Parlemen Israel telah menyetujui pembacaan pertama sebuah rancangan undang-undang yang mengusulkan hukuman mati bagi individu yang dianggap sebagai teroris yang bertindak melawan negara—sebuah ketentuan yang membuatnya kemungkinan besar hanya akan diterapkan terhadap warga Palestina yang dihukum karena melakukan serangan mematikan terhadap warga Israel. RUU yang dikutuk oleh Otoritas Palestina dan kelompok HAM ini didukung di … Baca Selengkapnya
Parlemen Israel telah mengesahkan pembacaan pertama RUU yang memperkenalkan hukuman mati bagi tindakan “terorisme”. Amendemen Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diusulkan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir disetujui dengan 39 suara berbanding 16 di Knesset yang beranggotakan 120 orang pada Senin, menunjukkan dukungan dari pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Menurut draf teks tersebut, hukuman … Baca Selengkapnya
BERITA TERKINIBERITA TERKINI, Senat mengambil langkah awal untuk mengakhiri shutdown pemerintahan, mengesahkan RUU anggaran setelah berminggu-minggu kebuntuan Diterbitkan Pada 10 Nov 202510 Nov 2025 Klik di sini untuk membagikan di media sosial share2 Bagikan Para Senator di Amerika Serikat telah memutuskan untuk melanjutkan paket pendanaan yang bertujuan menghentikan penghentian kegiatan pemerintahan terpanjang dalam sejarah negara tersebut. … Baca Selengkapnya
Rabu, 5 November 2025 – 22:24 WIB Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) kembali menekankan pentingnya sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Tujuannya agar regulasi di bidang penyiaran dan perfilman bisa berjalan selaras di era konvergensi digital. Baca Juga: UU Penyiaran Dinilai Ketinggalan Zaman, DPR … Baca Selengkapnya
JAKARTA – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menegaskan bahwa revisi UU No. 39/1999 tentang HAM tidak bertujuan untuk melemahkan Komnas HAM, tetapi justru untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga tersebut. Inti dari revisi ini adalah untuk memperjelas pembagian tugas antara pemerintah, yang bertanggung jawab atas P5HAM, dan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang melakukan pengawasan. … Baca Selengkapnya