KPK Kantongi Informasi Oknum Klaim Bisa Atur Kasus Bea Cukai

KPK Kantongi Informasi Oknum Klaim Bisa Atur Kasus Bea Cukai

KPK kantongi informasi perihal ada oknum yang mengklaim bisa mengkondisikan kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai. Foto. SindoNews JAKARTA — Pemberantasan Korupsi (KPK) udah kantongi info soal orang yang mengaku bisa mengatur atau ngelola kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea Cukai. Info yang dikumpulin sih situ udah nyebar di Jawa Tengah. “Dalam penyidikan nomor … Baca Selengkapnya

KPK Sebut Rekomendasi Tata Kelola Partai Politik Sudah Dijelaskan kepada Prabowo dan Puan

KPK Sebut Rekomendasi Tata Kelola Partai Politik Sudah Dijelaskan kepada Prabowo dan Puan

Seorang pejabat KPK bilang, rekomendasi dari hasil studi tentang sistim tata kelola partai politik sudah diserahkan ke Presiden Prabowo Subianto dan Ketua DPR Puan Maharani. “KPK sudah resmi ngelaporin hasil kajian besurng rekomendasi ke presiden dan ketua DPR. Tujuannya buat ngedorong reformasi sistim politik supaya ini bisa terwujud,” ucap Jubir KPK Budi Prasetyo, ditulis dalem … Baca Selengkapnya

KPK Nyatakan Keppres dan Pimpinan DPR soal Tinjauan Parpol

KPK Nyatakan Keppres dan Pimpinan DPR soal Tinjauan Parpol

Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ngaku udah ngelaporin hasil kajian tentang pencegahan korupsi, khususnya tata kelola partai politik (parpol) ke Presiden Prabowo Subianto sama Ketua DPR Puan Maharani. "KPK udah menyampaikan secara resmi hasil kajian dan poin-poin rekomendasinya ke Presiden dan Ketua DPR," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo ke wartawan, dari ANTARA, … Baca Selengkapnya

Respons atas Usulan KPK, PKS Akui Masa Jabatan Ketum Dibatasi Maksimal 2 Periode

Respons atas Usulan KPK, PKS Akui Masa Jabatan Ketum Dibatasi Maksimal 2 Periode

Sekjen PKS, Muhammad Kholid, bilang kalo rekomendasi dari KPK tentang batasan jabatan ketua umum partai politik itu sejalan dengan aturan yang udah ada di partainya. Dia appreciate usulan dari lembaga anti korupsi tersebut. “Kami mengapresiasi usulan KPK tentang pembatasan jabatan ketua umum partai maksimal 2 periode. Ini bakal memperkuat proses regenerasi dan kaderisasi kepemimpinan di … Baca Selengkapnya

Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Maksimal Dua Periode – Bahlil: Jangan Diseragamkan

Usulan KPK: Ketua Umum Parpol Maksimal Dua Periode – Bahlil: Jangan Diseragamkan

loading… Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal jabatan ketua umum partai politik yang dibatesi cuma dua periode, menurut Bahlil Lahadalia, tidak bisa diatur lewat undang-undang. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar itu. Bahlil merespon pertanyaan wartawan apakah usulan tersebut bisa … Baca Selengkapnya

KPK Telusuri Modus Bupati Tulungagung Peras Bawahan, Gunakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri

KPK Telusuri Modus Bupati Tulungagung Peras Bawahan, Gunakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami modus Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, yang diduga melakukan pemerasan menggunakan surat pernyataan untuk mengundurkan diri sebagai ‘alat pemerasan’. Hal ini diungkapkan saat penyidik KPK memerikas sembilan orang saksi terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemkab Tulungagung, Jumat (24/4/2026). “Mereka kami … Baca Selengkapnya

Golkar Tak Keberatan dengan Usulan KPK Soal Limitasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Hanya Dua Periode: Kami Terbuka untuk Suksesi

Golkar Tak Keberatan dengan Usulan KPK Soal Limitasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Hanya Dua Periode: Kami Terbuka untuk Suksesi

Kamis 23 April 2026, pukul 18:27 WIB Jakarta, VIVA – Partai Golkar menegaskan mereka gak ada masalah sama usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal pembatasan masa jabatan ketua umum partai maksimal dua periode. Respon dari Golkar Hal ini diungkapin sama Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar, Sarmuji, pas nanggain usulan KPK tersebut. “Kami nggak masalah jika … Baca Selengkapnya

Usulan KPK: Bakal Capres-Cawapres Berasal dari Kader Partai Tidak Mudah

Usulan KPK: Bakal Capres-Cawapres Berasal dari Kader Partai Tidak Mudah

Loading. . . Ketua DPP PDIP, Ganjar Pranowo, mengeeh bahwa syarat buat bakal calon presiden/wakil presiden atau pejabat publik yang diwajibkan berasal dari kader partai sangat sulit buat dilaksanakan. Kabarnya, Ganjar bilang publik sebenernya bisa kok menilai sendiri rekam jejak pejabat publik tanpa harus memaksa mereka dari kaderisai partai semaata. Pernyataan ini dilontarinnya sekaligus ngejawab … Baca Selengkapnya

Kasus Kuota Haji: KPK Periksa Khalid Basalamah Hari Ini

Kasus Kuota Haji: KPK Periksa Khalid Basalamah Hari Ini

Kamis, 23 April 2026 – 11:50 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik biro perjalanan haji PT Zahra Oto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zeed Abdullah Basalamah, hari ini Kamis (23/4/2026). Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap Khalid Basalamah berkaitan dengan kasus korupsi kuota haji. “Dalam lanjutan penyidikan … Baca Selengkapnya

Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Kembali Ustaz Khalid Basalamah

Kasus Kuota Haji, KPK Periksa Kembali Ustaz Khalid Basalamah

loading… KPK kembali panggil pemilik Uhud Tour yang juga sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Ustaz Khalid Basalamah (KB), pada Kamis (23/4/2026). Pemanggilan ini terkait penyidikan kasus korupsi kuota haji. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil pemilik Uhud Tour selaku Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Ustaz Khalid Basalamah (KB), pada Kamis … Baca Selengkapnya