Pengacara Tim Prabowo-Gibran Menghadapi Tuntutan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Kamis, 14 Maret 2024 – 20:57 WIB Yusril Ihza Mahendra, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN), mengungkapkan bahwa pihaknya akan terlibat apabila pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Yusril menjelaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 memiliki waktu hingga … Baca Selengkapnya

Uphold Ethics and Constitution, Strengthen Democracy
Menegakkan Etika dan Konstitusi, Memperkuat Demokrasi

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui gerakan Kampus Menggugat, mengajak para civitas akademika dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir. Juru Bicara Civitas Akademika UGM Arie Sujito menyatakan bahwa problem etik saat ini bermuara dari persoalan dinasti yang ditunjukkan secara tendensius oleh pemimpin bangsa. Dia menekankan … Baca Selengkapnya

Perubahan Tiba-tiba dalam Sentimen Pemilih Membantu Menghentikan Perubahan Konstitusi Irlandia

Pada awal Februari, ketika referendum mendekat yang telah dipanggil oleh pemerintah koalisi Irlandia untuk mempertimbangkan dua proposal untuk mengubah Konstitusi negara tersebut, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berniat mendukungnya. Banyak analis menganggap bahwa ini akan menjadi salah satu dari serangkaian suara dalam beberapa tahun terakhir yang mengubah Konstitusi era 1930-an negara tersebut untuk mencerminkan … Baca Selengkapnya

Pemilih Irlandia Menolak Referendum Konstitusi tentang Perempuan dan Keluarga

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Pemilih Irlandia telah menolak tawaran pemerintah untuk mengubah konstitusi negara dalam dua area yang berkaitan dengan wanita dan keluarga. Dua referendum pada Jumat mengusulkan pengakuan keluarga berdasarkan “hubungan yang tahan lama”, bukan hanya pernikahan, dan menghapus referensi tentang … Baca Selengkapnya

Irlandia Menolak Perubahan Konstitusi, Mempertahankan Bahasa ‘Perempuan di Rumah’

Pemilih di Irlandia telah menolak dua perubahan yang diusulkan terhadap Konstitusi negara yang akan menghapus bahasa tentang tugas perempuan di rumah dan memperluas definisi keluarga di luar pernikahan. Hasilnya, yang diumumkan pada hari Sabtu, merupakan kekalahan yang tidak terduga bagi para penggiat kesetaraan dan bagi Leo Varadkar, taoiseach atau perdana menteri. Varadkar, yang berbicara pada … Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara di Irlandia tentang Wanita dan Keluarga dalam Konstitusi, Diuraikan

Selama delapan dekade terakhir, Konstitusi Irlandia telah mencakup bahasa yang mengukuhkan peran perempuan di rumah, yang para advokat kesetaraan sudah lama anggap sebagai peninggalan masa lalu yang patriarkal. Pada Jumat, publik Irlandia akan memberikan suara terkait proposal untuk mengubah bahasa tersebut dan memperluas definisi keluarga. Pemungutan suara ini bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional dan bisa … Baca Selengkapnya

Prancis menjadikan aborsi sebagai hak konstitusi

Prancis telah menjadi negara pertama di dunia yang menyertakan hak untuk melakukan aborsi dalam konstitusinya. Anggota parlemen memberikan suara untuk merevisi konstitusi negara tersebut yang disusun pada tahun 1958 untuk menjamin “kebebasan yang terjamin” bagi wanita untuk melakukan aborsi. Ini menjadi amendemen ke-25 dalam dokumen pendirian Prancis modern, dan yang pertama sejak tahun 2008. Survei … Baca Selengkapnya

Prancis Memilih untuk Membuat Aborsi Menjadi Hak Konstitusi

Legislator Prancis diperkirakan akan mengesahkan langkah pada hari Senin yang akan membuat Prancis menjadi negara pertama di dunia yang secara eksplisit mencantumkan akses ke aborsi dalam Konstitusinya. Amandemen konstitusi ini membutuhkan persetujuan tiga perlima dari para legislator yang berkumpul dari kedua kamar Parlemen untuk disahkan. Namun, karena 90 persen legislator mendukung langkah tersebut dalam pemungutan … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Membatalkan Ambang Batas Parlemen 4 Persen, Menteri Dalam Negeri Akan Mengumpulkan Ahli Tata Negara.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan mengumpulkan ahli tata negara untuk mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penghapusan ambang batas parlemen sebesar empat persen yang tidak berlaku pada Pemilu 2029. Tito mengaku belum mempelajari putusan No. 116/PUU-XXI/2023 terkait pengujian Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang diajukan oleh Direktur Eksekutif Perludem … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi memutuskan ambang batas parlemen akan direvisi untuk pemilu mendatang

Translation: MK memutuskan ambang batas parlemen akan direvisi untuk pemilu mendatang

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa sebagian mengabulkan permohonan Perludem untuk uji materi ambang batas parlemen empat persen dari suara sah nasional untuk menentukan kursi partai politik, yang diperoleh dalam pemilihan parlemen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK memutuskan bahwa Pasal 414 (1) Undang-Undang Pemilu yang mengatur … Baca Selengkapnya