Mahkamah Konstitusi Mengadakan Persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres dan Pileg 2024 Tanpa Kehadiran Anwar Usman.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman tidak akan ikut dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. Dengan demikian, sidang hanya diikuti delapan hakim. “Ya benar (hanya 8 hakim tanpa Hakim Anwar Usman),” ujar Juru Bicara MK, Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (26/3/2024). Fajar menyampaikan bahwa ketidakikutsertaan … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Menyetujui Sebagian Tuntutan Gubernur Jambi, Masa Jabatan Daerah Harus 5 Tahun

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian gugatan dari Gubernur Jambi Al Haris dan 12 Kepala Daerah lainnya yang merasa dirugikan karena masa jabatannya terpotong atau tidak penuh 5 tahun. Gugatan tersebut terkait Pasal 201 ayat 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sidang perkara tersebut masuk dalam putusan nomor … Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi menerima kunjungan Kementerian Kehakiman Inggris

Jakarta (ANTARA) – Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia, pada hari Kamis (14 Maret), menerima kunjungan delegasi Kementerian Kehakiman Britania Raya untuk bertukar pandangan mengenai perkembangan urusan hukum. Sebagaimana dikutip dari situs web MK di sini pada hari Jumat, utusan Britania Raya diterima oleh Kepala Pelaksana Harian Hubungan Masyarakat dan Biro Protokol MK Budi Wijayanto serta Kepala … Baca Selengkapnya

Pengacara Tim Prabowo-Gibran Menghadapi Tuntutan di Mahkamah Konstitusi (MK)

Kamis, 14 Maret 2024 – 20:57 WIB Yusril Ihza Mahendra, Wakil Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN), mengungkapkan bahwa pihaknya akan terlibat apabila pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Yusril menjelaskan bahwa pihak yang kalah dalam Pilpres 2024 memiliki waktu hingga … Baca Selengkapnya

Uphold Ethics and Constitution, Strengthen Democracy
Menegakkan Etika dan Konstitusi, Memperkuat Demokrasi

Civitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui gerakan Kampus Menggugat, mengajak para civitas akademika dan elemen masyarakat sipil untuk mengembalikan etika dan konstitusi yang terkoyak selama lima tahun terakhir. Juru Bicara Civitas Akademika UGM Arie Sujito menyatakan bahwa problem etik saat ini bermuara dari persoalan dinasti yang ditunjukkan secara tendensius oleh pemimpin bangsa. Dia menekankan … Baca Selengkapnya

Perubahan Tiba-tiba dalam Sentimen Pemilih Membantu Menghentikan Perubahan Konstitusi Irlandia

Pada awal Februari, ketika referendum mendekat yang telah dipanggil oleh pemerintah koalisi Irlandia untuk mempertimbangkan dua proposal untuk mengubah Konstitusi negara tersebut, jajak pendapat menunjukkan bahwa mayoritas pemilih berniat mendukungnya. Banyak analis menganggap bahwa ini akan menjadi salah satu dari serangkaian suara dalam beberapa tahun terakhir yang mengubah Konstitusi era 1930-an negara tersebut untuk mencerminkan … Baca Selengkapnya

Pemilih Irlandia Menolak Referendum Konstitusi tentang Perempuan dan Keluarga

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Pemilih Irlandia telah menolak tawaran pemerintah untuk mengubah konstitusi negara dalam dua area yang berkaitan dengan wanita dan keluarga. Dua referendum pada Jumat mengusulkan pengakuan keluarga berdasarkan “hubungan yang tahan lama”, bukan hanya pernikahan, dan menghapus referensi tentang … Baca Selengkapnya

Irlandia Menolak Perubahan Konstitusi, Mempertahankan Bahasa ‘Perempuan di Rumah’

Pemilih di Irlandia telah menolak dua perubahan yang diusulkan terhadap Konstitusi negara yang akan menghapus bahasa tentang tugas perempuan di rumah dan memperluas definisi keluarga di luar pernikahan. Hasilnya, yang diumumkan pada hari Sabtu, merupakan kekalahan yang tidak terduga bagi para penggiat kesetaraan dan bagi Leo Varadkar, taoiseach atau perdana menteri. Varadkar, yang berbicara pada … Baca Selengkapnya

Pemungutan Suara di Irlandia tentang Wanita dan Keluarga dalam Konstitusi, Diuraikan

Selama delapan dekade terakhir, Konstitusi Irlandia telah mencakup bahasa yang mengukuhkan peran perempuan di rumah, yang para advokat kesetaraan sudah lama anggap sebagai peninggalan masa lalu yang patriarkal. Pada Jumat, publik Irlandia akan memberikan suara terkait proposal untuk mengubah bahasa tersebut dan memperluas definisi keluarga. Pemungutan suara ini bersamaan dengan Hari Perempuan Internasional dan bisa … Baca Selengkapnya

Prancis menjadikan aborsi sebagai hak konstitusi

Prancis telah menjadi negara pertama di dunia yang menyertakan hak untuk melakukan aborsi dalam konstitusinya. Anggota parlemen memberikan suara untuk merevisi konstitusi negara tersebut yang disusun pada tahun 1958 untuk menjamin “kebebasan yang terjamin” bagi wanita untuk melakukan aborsi. Ini menjadi amendemen ke-25 dalam dokumen pendirian Prancis modern, dan yang pertama sejak tahun 2008. Survei … Baca Selengkapnya