loading… Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Foto: Felldy Utama JAKARTA – Komisi III DPR sudah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk membahas kasus korupsi videografer bernama Amsal Sitepu. Rapatnya akan dilaksanakan pada hari Senin, 30 Maret 2026, mulai pukul 09.00 WIB. Rapat ini diadakan juga sebagai tanggapan atas banyaknya desakan dari masyarakat yang menganggap … Baca Selengkapnya
Anuitas adalah produk keuangan umum untuk rencana pensiun, tapi struktur kompensasinya tidak selalu mudah dipahami. Banyak investor tahu konsep dasar menukar uang sekaligus untuk pendapatan terjamin, tetapi sedikit yang tahu bagaimana penasihat keuangan dibayar saat merekomendasikan produk ini. Cara penasihat dibayar untuk menjual anuitas bisa memberikan gambaran yang berguna saat menilai fitur produk, biaya, dan … Baca Selengkapnya
loading… Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. Foto/Dok SindoNews JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, meminta pemerintah agar tidak mengurang dana pendidikan dalam upaya efisiensi anggaran. Dia menegaskan bahwa anggaran pendidikan harus tetap jadi prioritas nasional sesuai konstitusi. “Kami paham upaya mengatur defisit APBN di tengah tekanan … Baca Selengkapnya
Komisi Seni Rupa Amerika Serikat, sebuah lembaga federal, telah menyetujui rencana untuk koin emas peringatan yang menampilkan salah satu potret presiden terbaru Donald Trump. Komisi yang terdiri dari para penunjukan Trump itu memberikan suara secara bulat mendukung pencetakan koin pada Kamis lalu. Namun, legalitas upaya semacam ini berulang kali dipertanyakan. Artikel Rekomendasi Hukum federal melarang … Baca Selengkapnya
loading… Komisi XI DPR RI menentukan lima calon sebagai anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk masa jabatan 2026-2031 setelah melalui tes kelayakan dan kepatutan. Foto/Dok JAKARTA – Komisi XI DPR RI telah menetapkan lima nama untuk menjadi anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026-2031. Penetapan ini dilakukan setelah mereka … Baca Selengkapnya
Dapatkan newsletter “White House Watch” secara gratis Panduan kamu untuk apa arti masa jabatan kedua Trump bagi Washington, bisnis, dan dunia. Komite pengawas DPR yang dikontrol Partai Republik telah memilih untuk memanggil Jaksa Agung AS Pam Bondi dengan paksa. Ini dilakukan untuk memaksanya menjawab pertanyaan tentang dokumen terkait Jeffrey Epstein. Langkah mengejutkan terjadi Rabu lalu, … Baca Selengkapnya
Sebuah regulasi FTC yang membuat aturan pembatasan usia daring menjadi rumit—demi tujuan utama mencegah perusahaan mengumpulkan data anak—baru saja diperlemah melalui pernyataan kebijakan dari Federal Trade Commission (FTC). Tidak ada undang-undang yang diubah, tetapi langkah ini secara eksplisit dirancang untuk “memberi insentif penggunaan teknologi verifikasi usia,” dan menciptakan lingkungan di mana situs dan layanan dapat … Baca Selengkapnya
Kamis, 26 Februari 2026 – 17:20 WIB Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengatakan pihaknya akan memanggil sejumlah aparat penegak hukum terkait penanganan kasus anak buah kapal (ABK) bernama Fandi Ramadhan. Fandi adalah terdakwa dalam kasus penyelundupan sabu hampir 2 ton di Batam. Dia malah dituntut hukuman mati. Habiburokhman menjelaskan, pemanggilan ini akan … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Country-Manager-inDrive-Indonesia-Rio-Aristo.jpg "inDrive Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Mitra Pengemudi lewat Penerapan Komisi 10–11%")
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – inDrive, yang merupakan platform layanan transportasi online global, menekankan komitmennya untuk selalu memprioritaskan perlindungan dan kesejahteraan pengemudi dalam pengembangan bisnisnya di Indonesia sejak 2019. Dengan pendekatan sistematis, inDrive memberikan komisi maksimal hanya 15 persen untuk setiap layanan. Country Manager inDrive Indonesia, Rio Aristo, menyatakan bahwa penerapan potongan komisi rendah yaitu 10–11 persen … Baca Selengkapnya
Rabu, 25 Februari 2026 – 07:33 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara soal peluang kembalinya 57 mantan pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), setelah keluarnya putusan dari Komisi Informasi Pusat. Dalam putusannya, Komisi Informasi Pusat memerintahkan Badan Kepegawaian Negara untuk membuka informasi hasil tes tersebut. "Ya, saya akan sampaikan … Baca Selengkapnya