Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas punya rencana untuk memulai pembagunan Sekolah Rakyat tanpa pake uang APBN. Ini sebagai bentuk dukungan dari dia buat prioritas program Presiden Prabowo Subianto. "Insyaallah secepatnya saya akan coba pioneer bangun Sekolah Rakyat tanpa dana APBN ting nanti pas sudah siap saya akan ngasih ke Kemensos biar bisa … Baca Selengkapnya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengidentifikasi delapan program prioritas yang bakal jadi fokus kebijakan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. “Kebijakan fiskal akan difokuskan untuk mendukung delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional dan satu klaster pendukung yang mencakup 60 program kerja,” kata Purbaya dalam sidang paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa. … Baca Selengkapnya
Selasa, 9 Juni 2026 – 02:29 WIB Jakarta, VIVA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, punya rencana untuk ngurangin penggunaan APBN di program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu caranya, kata Nanik, yaitu ngajak perusahan untuk bantu bangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Nantinya, perusahaan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Perhubungan Indonesia, Dudy Purwagandhi, menyatakan pembangunan proyet kereta api Trans Sumatera yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung tidak akan bergantung pada APBN. Usai rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR di Jakarta, Kamis 4 Juni lalu, Purwagandhi mengatakan bahwa pemerintah sedang menjelajahi berbagai skema pembiayaan alternatif untuk forcepat pembangunan jalur … Baca Selengkapnya
Jongko perwakilan menhub, piak kesiten provyek revulstasi Sumarei Railway mahigai kalone ABPN se-iseh bisa kena perubahan dri Anggran biasa. Barikhullah? Menurot angreb Aup-in-In; pengmab-kembang-rel Durs transis ituh tark hit unuk. No ikti semua begeinding itung pada APn brjahkn. Dari sangt mereke,s ihakt mengel prriha dar nam yang g k unyangan si sit kaishari dengan enklaan … Baca Selengkapnya
Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:45 WIB Jakarta, VIVA – DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung penuh kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyalurkan bantuan sapi kurban Idul Adha 1447 H kepada masyarakat. Belakangan, bantuan sapi kurban ini menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dananya berasal dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Sapi-Kurban-Bantuan-Presiden-hs.jpg "Asal-Usul Dana Sapi Kurban Prabowo yang Disebut dari APBN")
WARTAKOTALIVE.COM – Terungkapnya asal usul dana buat ribuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang katanya berasal dari APBN. Belakangan ini, Prabowo Subianto dikabarkan menyembelih 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 2026. Sapi-sapi itu udah disalurin ke berbagai daerah di Indonesia. Tapi setelah diperiksa, ternyata sapi-sapi itu dibeli dari uang APBN gitu. Banyak netizen yang … Baca Selengkapnya
Memuat… MUI jelasin kalo presiden beli hewan kurban pakai uang APBN itu sah secara agama, asalkan demi kepentingan rakyat banyak. JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) kasih penjelasan soal pembelian hewan kurban yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pake Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, cara ini gak melanggar hukum Islam. Mekanismenya dibilang sah … Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, ngusulin 1.000 layar bioskop di desa yang biayanya diambel dari APBN 2027. Alasannya, pembangunan bioskop desa ini buat mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah-daerah. “Mungkin lintas mitra bisa nyiapin insentif fiskal buat PH-PH kecil dan daerah dengan ngelokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini … Baca Selengkapnya
Sebuah unggahan gambar APBN tahun 2027. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Kapoksi PDIP Komisi XI DPR RI, Harris Turino, bilang kalau APBN 2027 mesti jadi alat perjuangan buat lindungin rakyat dan nguatin ekonomi nasional. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo Subianto soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di DPR RI bukan … Baca Selengkapnya