Sabtu, 30 Mei 2026 – 09:45 WIB Jakarta, VIVA – DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) mendukung penuh kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam menyalurkan bantuan sapi kurban Idul Adha 1447 H kepada masyarakat. Belakangan, bantuan sapi kurban ini menjadi pro dan kontra di masyarakat karena dananya berasal dari Bantuan Kemasyarakatan Presiden yang … Baca Selengkapnya
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wartakota/foto/bank/originals/Sapi-Kurban-Bantuan-Presiden-hs.jpg "Asal-Usul Dana Sapi Kurban Prabowo yang Disebut dari APBN")
WARTAKOTALIVE.COM – Terungkapnya asal usul dana buat ribuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang katanya berasal dari APBN. Belakangan ini, Prabowo Subianto dikabarkan menyembelih 1.098 ekor sapi kurban untuk Idul Adha 2026. Sapi-sapi itu udah disalurin ke berbagai daerah di Indonesia. Tapi setelah diperiksa, ternyata sapi-sapi itu dibeli dari uang APBN gitu. Banyak netizen yang … Baca Selengkapnya
Memuat… MUI jelasin kalo presiden beli hewan kurban pakai uang APBN itu sah secara agama, asalkan demi kepentingan rakyat banyak. JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) kasih penjelasan soal pembelian hewan kurban yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pake Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut mereka, cara ini gak melanggar hukum Islam. Mekanismenya dibilang sah … Baca Selengkapnya
Anggota Komisi VII DPR RI, Rahmawati, ngusulin 1.000 layar bioskop di desa yang biayanya diambel dari APBN 2027. Alasannya, pembangunan bioskop desa ini buat mendorong perkembangan usaha rumah produksi di daerah-daerah. “Mungkin lintas mitra bisa nyiapin insentif fiskal buat PH-PH kecil dan daerah dengan ngelokasikan anggaran 1.000 layar bioskop desa atau dari APBN 2027. Ini … Baca Selengkapnya
Sebuah unggahan gambar APBN tahun 2027. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Kapoksi PDIP Komisi XI DPR RI, Harris Turino, bilang kalau APBN 2027 mesti jadi alat perjuangan buat lindungin rakyat dan nguatin ekonomi nasional. Menurut dia, pidato Presiden Prabowo Subianto soal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 di DPR RI bukan … Baca Selengkapnya
Rabu, 20 Mei 2026 – 11:35 WIB Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto ngomongin angka-angka kunci dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2027, pas acara Rapat Paripurna DPR RI. Prabowo Targetkan Rupiah Maksimal Rp 17.500 per Dolar AS di 2027 Nah, dalam paparannya, Prabowo bilang bahwa di tahun 2027 nanti, … Baca Selengkapnya
Pemerintah sedang mencari cara terbaik untuk melakukan penghematan tanpa mengganggu efektifitas program makan di sekolah. Itu yang paling penting. Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah memotong anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 dari Rp335 triliun (USD18,4 miliar) menjadi Rp268 triliun (USD14,7 miliar). Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam konferensi pers pada hari Selasa, … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. FOTO/dok.SindoNews JAKARTA – Pemerintah udah tetapkan kebijakan buat bekerja dari rumah atau WFH satu hari bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di instansi pusat maupun daerah. Kebijakan ini akan berlaku tiap hari Jumat. Supaya berjalan serentak di semua tingkat pemerintahan, skema WFH satu hari dalam seminggu ini bakal … Baca Selengkapnya
Memuat… Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, WFH buat ASN 1 hari per minggu bisa hematin APBN sampe Rp6,2 triliun. Foto/SindoNews. JAKARTA – Pemerintah baru aja umumkan Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi. Salah satu kebijakannya adalah penerapan Work From Home (WFH) buat Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Dengan WFH ini, APBN diperkirakan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan saya tidak pernah menerima instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan anggaran negara membayar iuran kepada Board of Peace (BoP). "Saya tidak pernah dapat instruksi dari presiden untuk menyediakan dana untuk BoP," tegasnya dalam taklimat media di kantornya, Selasa. Menurut dia, Indonesia tidak terikat komitmen membayar … Baca Selengkapnya