Kamis, 26 Maret 2026 – 22:16 WIB Teheran, VIVA – Iran berencana melegalkan pungutan biaya untuk kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan negara, menurut anggota parlemen Mohammadreza Rezaei Kouchi. “Kami ingin membuat undang-undang yang menetapkan kedaulatan dan kontrol atas Selat Hormuz sebagai dasar hukum untuk memungut biaya,” kata Kouchi pada Kamis (26/3), seperti … Baca Selengkapnya
Utusan Amerika Serikat telah menyampaikan tuntutan tertulis untuk pelucutan senjata lengkap Hamas dan semua faksi bersenjata Palestina yang bersekutu di Jalur Gaza, sebagai bagian dari rencana guna memastikan apa yang disebut para ahli sebagai “penyerahan politik” total kelompok tersebut. Dokumen yang diajukan oleh “Dewan Perdamaian” Presiden AS Donald Trump selama pertemuan di Kairo pertengahan Maret … Baca Selengkapnya
Berdasarkan laporan di The Wall Street Journal, sepasang senator AS dari dua partai akan memperkenalkan undang-undang untuk melarang taruhan olahraga di platform pasar prediksi seperti Kalshi dan Polymarket. Rancangan undang-undang ini muncul setelah pertumbuhan masif yang dialami pasar prediksi, didorong oleh kategori taruhan olahraga dan meningkatnya kontroversi mengenai legalitas aktivitas tersebut di tingkat negara bagian. … Baca Selengkapnya
Menyusul larangan media sosial oleh pemerintah Australia bagi anak di bawah 16 tahun, pemerintah di berbagai belahan dunia sedang mengkaji kemungkinan penerapan larangan serupa. Pemerintah-pemerintah yang mempertimbangkan larangan ini kini mendapat setidaknya satu pendukung yang tak terduga: CEO Pinterest. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan untuk Time, CEO Pinterest Bill Ready menyatakan dukungan penuhnya terhadap larangan … Baca Selengkapnya
loading… Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo mendukung langkah MK yang mendorong revisi UU Nomor 12 Tahun 1980. UU tersebut mengatur pengelolaan hak keuangan dan administrasi pimpinan serta anggota lembaga tinggi negara. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, mendukung langkah Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendorong revisi Undang-Undang Nomor … Baca Selengkapnya
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mungkin akan menunda pertemuan penting dengan Presiden China, Xi Jinping, "sekitar satu bulan lebih" karena dia sedang sibuk mengatasi konflik yang meningkat dengan Iran. Pertemuan itu seharusnya terjadi antara tanggal 31 Maret dan 2 April, sebagai lanjutan dari pertemuan langsung kedua pemimpin itu di Korea Selatan pada Oktober lalu. Trump … Baca Selengkapnya
Video baru dimuat: Trump Usulkan ‘Mengambil’ Kuba Sementara Pulau Itu Hadapi Pemadaman Listrik transkrip Kembali transkrip Trump Usulkan ‘Mengambil’ Kuba Sementara Pulau Itu Hadapi Pemadaman Listrik Presiden menyatakan ia percaya akan mendapat “kehormatan untuk mengambil Kuba” pada Senin. Komentarnya muncul saat pemadaman listrik nasional dan krisis energi melumpuhkan pulau tersebut. “Saya percaya saya akan mendapat … Baca Selengkapnya
Presiden Amerika Serikat menunda kunjungan 31 Maret – 2 April ke Tiongkok guna memusatkan perhatian pada eskalasi perang melawan Iran. Dengarkan artikel ini | 3 menit Diterbitkan Pada 16 Mar 2026 Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan sedang berupaya menunda kunjungan yang sangat dinantikan ke Tiongkok pada awal April selama sekitar satu bulan, menyusul perang … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto mendorong penghematan konsumsi bahan bakar dan mempertimbangkan kebijakan kerja-dari-rumah (WFH) sebagai langkah antisipasi menghadapi krisis global. “Kita harus mengambil langkah proaktif, termasuk menghemat konsumsi bahan bakar. Kita tidak bisa menganggap bahwa apapun yang terjadi, kita aman. Ya, kita bersyukur kondisi aman, tetapi kita belum berusaha mengurangi pemakaian bahan bakar,” … Baca Selengkapnya
Koalisi privasi bipartisan di Kongres Amerika Serikat memperkenalkan undang-undang pada Kamis yang akan memberlakukan persyaratan surat perintah ketat untuk penelusuran belakang FBI terhadap komunikasi warga Amerika. Langkah ini menyelaraskan hukum federal dengan putusan pengadilan federal tahun 2025 yang menemukan praktik tanpa surat perintah itu inkonstitusional. Rancangan undang-undang tersebut, yaitu Government Surveillance Reform Act of 2026, … Baca Selengkapnya