sertifikat

Kepala BPN Mengungkap Sertifikat Tanah Rentang Tahun 1961-1997 Rentan Diserobot

oleh
Kepala BPN Mengungkap Sertifikat Tanah Rentang Tahun 1961-1997 Rentan Diserobot

Kamis, 20 Maret 2025 – 07:22 WIB Warga memperlihatkan sertifikat tanah. Ilustrasi Foto: Humas Kementerian ATR/BPN jpnn.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid sertifikat tanah yang terbit pada1961 hingga 1997, berpotensi rawan diserobot. Pasalnya, tidak dilengkapi dengan peta kadastral (batas kepemilikan tanah) yang jelas, sehingga lokasi tanah sering … Baca Selengkapnya

Delapan bank ini menawarkan sertifikat deposito tanpa persyaratan setoran minimum.

oleh
Delapan bank ini menawarkan sertifikat deposito tanpa persyaratan setoran minimum.

Sertifikat deposito (CD) umumnya menghasilkan lebih banyak bunga daripada rekening tabungan tradisional, tetapi ada catch-nya: Anda umumnya tidak bisa menyentuh pendapatan Anda tanpa hukuman selama jangka waktu CD Anda. Seperti beberapa rekening tabungan, CD seringkali memiliki persyaratan setoran minimum saat membuka rekening. Artinya, untuk membuka rekening, Anda perlu mendanainya dengan sejumlah uang tunai tertentu di … Baca Selengkapnya

Apa itu sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan (NCD)?

oleh
Apa itu sertifikat deposito yang dapat dinegosiasikan (NCD)?

Apakah Anda mencari untuk berinvestasi setidaknya enam angka dalam sertifikat deposito (CD)? Pencarian Anda untuk CD yang tepat mungkin akan membawa Anda untuk mempertimbangkan CD jumbo atau produk yang serupa — tetapi kurang umum — yang disebut sebagai CD yang dapat dinegosiasikan (NCD). Meskipun CD yang dapat dinegosiasikan dapat terlihat sebagai pilihan menarik untuk deposito … Baca Selengkapnya

Menteri Nusron mencabut 50 Sertifikat Pagar Laut dan Akan Menambah Lagi

oleh
Menteri Nusron mencabut 50 Sertifikat Pagar Laut dan Akan Menambah Lagi

Menteri Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia Nusron Wahid mengatakan bahwa pencabutan sertifikat tanah di area pagar laut Tangerang, Banten, telah mencapai 50 buah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1). Selama empat hari terakhir, pihak Kementerian ATR/BPN telah mencabut 50 bidang … Baca Selengkapnya

Menteri Nusron Mengungkap Adanya Hutan yang Memiliki Sertifikat Hak Milik

oleh
Menteri Nusron Mengungkap Adanya Hutan yang Memiliki Sertifikat Hak Milik

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengakui adanya sejumlah sertifikat hak milik (SHM) atau sertifikat hak guna usaha (SHGU) di atas lahan hutan. Hal ini disampaikan saat membahas program integrated land administration and spatial planning (ILASP) bersama Komisi II DPR RI. Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan dalam program tersebut untuk menghindari tumpang tindih sertifikat. … Baca Selengkapnya

Pelanggaran Wewenang Penerbitan Sertifikat Areal Laut Tangerang oleh 2 Pihak Stafsus Kemenko Infra

oleh
Pelanggaran Wewenang Penerbitan Sertifikat Areal Laut Tangerang oleh 2 Pihak Stafsus Kemenko Infra

Staf Khusus Bidang Komunikasi & Informasi Publik Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) Herzaky Mahendra Putra menduga ada penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan sertifikat hak milik (SHM), dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) di areal laut yang dipagari di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Juru bicara Menteri Agus Harimurti Yudhoyono di … Baca Selengkapnya

50 Sertifikat HGB Pagar Laut Dibatalkan, Bagaimana Nasibnya, Pak Nusron?

oleh
50 Sertifikat HGB Pagar Laut Dibatalkan, Bagaimana Nasibnya, Pak Nusron?

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Foto: Kementerian ATR/BPN jpnn.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid menyebut sekitar 50 sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan hak milik (HM) pada kawasan pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten, telah diselesaikan dengan pembatalan. \”Banyak bidang. Akan tetapi, yang jelas belum semua karena proses … Baca Selengkapnya

Penerbitan Sertifikat Pagar Laut Tanpa Seizin Menteri, Wamen, dan Pejabat Kementerian

oleh
Penerbitan Sertifikat Pagar Laut Tanpa Seizin Menteri, Wamen, dan Pejabat Kementerian

loading… Menhut Raja Juli Antoni menyebut penerbitan sertifikat pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten di luar pengetahuan Menteri, Wamen dan para pejabat kementerian. Foto/SindoNews. JAKARTA – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menanggapi perihal penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu menanggapi pernyataan … Baca Selengkapnya

Profil 2 Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang yang Melanggar Hukum

oleh
Profil 2 Perusahaan Pemilik Sertifikat HGB Pagar Laut di Tangerang yang Melanggar Hukum

Investigasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap keberadaan pagar laut ilegal sepanjang 30,16 kilometer di perairan Tangerang, Banten. Pagar tersebut diketahui mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), yang semestinya tidak dapat diterbitkan untuk dasar laut. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menilai penerbitan SHGB tersebut sebagai tindakan ilegal. Ia menjelaskan bahwa … Baca Selengkapnya

Pemerintah Memudahkan Akses Sertifikat Keselayakan Kapal Penangkap Ikan

oleh
Pemerintah Memudahkan Akses Sertifikat Keselayakan Kapal Penangkap Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyediakan akses mudah bagi para nelayan untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kapal Penangkap Ikan (SKKP) guna menyederhanakan proses administrasi dan mendukung kelancaran operasi kapal penangkap ikan. Layanan tersebut dapat diakses melalui sistem online atau melalui pusat layanan terpadu di pelabuhan-pelabuhan perikanan,” ujar Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Lotharia Latif, dalam sebuah pernyataan di … Baca Selengkapnya