Kejagung Izinkan Kurator Ajukan Praperadilan Terkait Penyitaan 72 Kendaraan dalam Kasus Korupsi Sritex

Kejagung Izinkan Kurator Ajukan Praperadilan Terkait Penyitaan 72 Kendaraan dalam Kasus Korupsi Sritex

loading… Kejaksaan Agung (Kejagung) mengizinkan kurator PT Sritex untuk melakukan upaya praperadilan tentang penyitaan 72 kendaraan yg dilakukan penyidik. Foto: Dok SindoNews JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) memberi ijin kurator PT Sritex untuk mengambil langkah praperadilan terkait penyitaan 72 mobil oleh penyelidik. Upaya hukum ini bisa dilakukan oleh siapapun. “Selama sesuai dgn aturan hukum, kami … Baca Selengkapnya

Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang Translated title: Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang

Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang

Translated title: Hakim Menolak Permohonan Praperadilan Tersangka Korupsi PMI Palembang

“ Selasa, 06 Mei 2025 – 01:00 WIB Sidang praperadilan kasus korupsi PMI digelar di PN Klas 1 A khusus Palembang.Senin (5/5/2025) (ANTARA / M Mahendra putra) jpnn.com, PALEMBANG – Majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak permohonan praperadilan yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi biaya pengganti darah Palang Merah Indonesia Kota Palembang, Fitrianti Agustinda (mantan … Baca Selengkapnya

KPK Menyangkal Menyerahkan Berkas Hasto dengan Terburu-buru untuk Menghindari Praperadilan Bagian II

KPK Menyangkal Menyerahkan Berkas Hasto dengan Terburu-buru untuk Menghindari Praperadilan Bagian II

Kubu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai KPK terburu-buru dalam menuntaskan berkas perkara kliennya. KPK dinilai Hasto Cs ingin menghindari sidang praperadilan jilid II. Namun, hal itu dibantah KPK. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan pihaknya antirasuah tidak terburu-buru dalam menuntaskan berkas perkara Hasto agar bisa dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. “KPK tidak terburu-buru. … Baca Selengkapnya

KPK Menahan Hasto, PDIP Ronny Menyentuh Izin Hakim Praperadilan

KPK Menahan Hasto, PDIP Ronny Menyentuh Izin Hakim Praperadilan

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy mengkritik penahanan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sekjen partainya Hasto Kristiyanto. Sebab, kata dia, KPK tetap menahan Hasto yang sudah mendaftarkan praperadilan baru ke PN Jakarta Selatan terhadap status tersangka untuk dua kasus di KPK. “Penyidik KPK tidak mengindahkan proses praperadilan kendati Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah … Baca Selengkapnya

Hakim Praperadilan Akan Mempertimbangkan Poin Penting Ini oleh Hasto dari PDIP

Hakim Praperadilan Akan Mempertimbangkan Poin Penting Ini oleh Hasto dari PDIP

Iskandar menjelaskan bahwa pihak Hasto ingin hakim mengetahui apakah ada keterlibatan Hasto Kristiyanto atau tidak. Namun, menurut Peraturan Mahkamah Agung (MA), pemeriksaan praperadilan hanya menguji keberadaan dua alat bukti dan apakah alat bukti tersebut sah atau tidak. Iskandar juga menyatakan bahwa KPK yakin bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto Kristiyanto sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. … Baca Selengkapnya

Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto Menyambut Putusan Praperadilan Besok

Sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto Menyambut Putusan Praperadilan Besok

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengungkapkan persiapan menghadapi putusan praperadilan terkait status tersangka yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasto mengutip pernyataan Ketua Mahkamah Agung Sunarto yang menyampaikan harapan terhadap penegakan hukum yang adil. Megawati Soekarnoputri, Ketum PDIP, menilai pernyataan Sunarto membawa harapan terhadap keadilan yang sejati. Hasto mengungkapkan bahwa setiap hakim harus menemukan … Baca Selengkapnya

Sidang Putusan Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Akan Dilaksanakan Besok

Sidang Putusan Praperadilan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Akan Dilaksanakan Besok

Rabu, 12 Februari 2025 – 13:53 WIB Jakarta, VIVA – Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Djuyamto mengatakan bahwa sidang agenda putusan gugatan praperadilan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto bakal dibacakan Kamis, 13 Februari 2025. Baca Juga : Hasto Kasih Arahan 142 Kepala Daerah Sebelum Ikut Retreat di Magelang “Sidang ditunda pada hari Kamis … Baca Selengkapnya

Hasto Bawa 41 Alat Bukti dalam 1 Kontainer untuk Melawan KPK dalam Praperadilan

Hasto Bawa 41 Alat Bukti dalam 1 Kontainer untuk Melawan KPK dalam Praperadilan

Sebanyak 41 alat bukti dalam 1 boks kontainer dibawa Tim Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (6/2/2025). Alat bukti tersebut untuk melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sidang praperadilan tentang sah tidaknya penetapan Hasto sebagai tersangka oleh lembaga antirasuah itu. “Kami, tim hukum Hasto Kristiyanto telah menyiapkan alat … Baca Selengkapnya

Julia Santoso Bebas Setelah Menang Praperadilan di Rutan Bareskrim Polri

Julia Santoso Bebas Setelah Menang Praperadilan di Rutan Bareskrim Polri

Minggu, 26 Januari 2025 – 21:47 WIB Arsip foto – Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nunung Saufuddin memberikan keterangan kepada wartawan. Foto: ANTARA/HO-Polda Kepri/am. jpnn.com, JAKARTA – Bareskrim Polri akhirnya membebaskan tersangka kasus dugaan penggelapan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) PT Anugrah Sukses Mining (ASM), Julia Santoso. Pembebasan itu dilakukan … Baca Selengkapnya

Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Menang Praperadilan, Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Translation: Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Wins Pretrial, Determination of Suspect with Legal Defect

Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Menang Praperadilan, Penetapan Tersangka Cacat Hukum

Translation: Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto Wins Pretrial, Determination of Suspect with Legal Defect

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan putusan praperadilan yang diajukan oleh Notaris Emeritus Wahyudi Suyanto, S.H., M.Hum. terhadap Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pada hari ini (3/1/2025). Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa Bareskrim Polri tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan melangkahi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) Wilayah Jawa Timur dalam menetapkan … Baca Selengkapnya