Pemerintah

Anggaran Pendidikan Tak Dialihkan untuk Program Makan Gratis: Pemerintah RI

oleh
Anggaran Pendidikan Tak Dialihkan untuk Program Makan Gratis: Pemerintah RI

Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Jumat menampik klaim bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah menyebabkan pemotongan anggaran pendidikan. Dia mengatakan bahwa tuduhan bahwa program MBG mengurangi pendanaan pendidikan, sehingga membuat sekolah dan guru terbengkalai, adalah tidak berdasar. “Ada yang menyatakan program MBG mengurangi program dan anggaran pendidikan, akibatnya sekolah dan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Indonesia Wajibkan Sertifikasi Halal untuk Produk Amerika Serikat

oleh
Pemerintah Indonesia Wajibkan Sertifikasi Halal untuk Produk Amerika Serikat

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa semua produk dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia harus memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Namun, proses sertifikasi dapat dilakukan di negara asal melalui skema Perjanjian Pengakuan Bersama (Mutual Recognition Agreement/MRA). Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari menyatakan, sertifikat halal yang diterbitkan … Baca Selengkapnya

Pemerintah AS Mohon Izin Mahkamah Agung untuk Deportasi Pengungsi Suriah

oleh
Pemerintah AS Mohon Izin Mahkamah Agung untuk Deportasi Pengungsi Suriah

Administrasi Trump telah mendorong pencabutan Status Perlindungan Sementara bagi para migran, dengan dalih negara asal mereka kini telah aman. Dengarkan artikel ini | 3 menit Diterbitkan Pada 26 Feb 2026 The United States Department of Justice telah memohon kepada Mahkamah Agung untuk mengizinkan pemerintahan Presiden Donald Trump melanjutkan rencana mengakhiri perlindungan dari deportasi bagi 6.000 … Baca Selengkapnya

Di Tengah Kasus Viral, Pemerintah Singgung Ketatnya Data Kewarganegaraan

oleh
Di Tengah Kasus Viral, Pemerintah Singgung Ketatnya Data Kewarganegaraan

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Hukum Indonesia menegaskan kembali bahwa memperoleh kewarganegaraan adalah proses yang ketat dan selektif, menanggapi perdebatan publik mengenai status kewarganegaraan anak dari seorang penerima beasiswa. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Widodo menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers pada Kamis, merespon perbincangan viral terkait anak dari alumni beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana … Baca Selengkapnya

Penjualan Utang Pemerintah Inggris Diproyeksikan Turun untuk Pertama Kalinya dalam Empat Tahun

oleh
Penjualan Utang Pemerintah Inggris Diproyeksikan Turun untuk Pertama Kalinya dalam Empat Tahun

Buka Editor’s Digest Gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya di newsletter mingguan ini. Penjualan utang pemerintah Inggris diperkirakan akan turun untuk pertama kalinya dalam empat tahun. Ini tanda bahwa upaya Menteri Keuangan Rachel Reeves untuk menahan pinjaman meringankan tekanan di pasar gilt. Bank investasi besar memperkirakan penjualan gilt sebesar £247 miliar untuk … Baca Selengkapnya

Kepala BSKDN Dorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tingkatkan Inovasi Melalui Policy Brief

oleh
Kepala BSKDN Dorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tingkatkan Inovasi Melalui Policy Brief

loading… Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengajak Pemprov Jateng melakukan inovasi melalui policy brief. Foto/istimewa JATENG – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) dari Kemendagri mengundang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) untuk memperkuat inovasi di daerah. Salah satunya melalui pembuatan policy brief sebagai instrumen strategis dalam membangun kebijakan yang berdasarkan bukti. Ajakan ini disampaikan Kepala … Baca Selengkapnya

Stabilitas Nasional 2026: Bertumpu pada Kapasitas dan Legitimasi Pemerintah

oleh
Stabilitas Nasional 2026: Bertumpu pada Kapasitas dan Legitimasi Pemerintah

Ringkasan Berita: Center for Strategic and International Studies (CSIS) memperingatkan kemungkinan instabilitas politik dan sosial pada tahun 2026. Arya Fernandes menjelaskan bahwa stabilitas bergantung pada kapasitas negara, legitimasi pemerintah, dan efektivitas kebijakan. Faktor risiko termasuk kebijakan tanpa peta reformasi, lambatnya reformasi politik-hukum-birokrasi, serta persepsi korupsi. Rekomendasi utamanya adalah transparansi, komunikasi yang adaptif, dan penguatan supremasi … Baca Selengkapnya

Media Nasional dalam Ancaman, SPS Desak Pemerintah Tinjau Perjanjian Dagang Digital RI-AS

oleh
Media Nasional dalam Ancaman, SPS Desak Pemerintah Tinjau Perjanjian Dagang Digital RI-AS

loading… Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump menandatangani perjanjian perdagangan bersejarah di Washington, D.C., Amerika Serikat, Kamis (19/02/2026). FOTO/BPMI Setpres JAKARTA – Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyatakan rasa khawatir tentang Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia dan Amerika Serikat (AS) yang ditandatangani di Washington DC pada 19 Februari 2026. Organisasi perusahaan pers tertua di Indonesia … Baca Selengkapnya

Mahfud MD Tegur Alumni LPDP yang Melecehkan Negara: Saya Murka, Namun Pemerintah Perlu Instrospeksi

oleh
Mahfud MD Tegur Alumni LPDP yang Melecehkan Negara: Saya Murka, Namun Pemerintah Perlu Instrospeksi

Ringkasan Berita: Mahfud MD sangat marah atas pernyataan DS yang dianggap melecehkan Indonesia di publik, padahal DS mengenyam pendidikan tinggi menggunakan fasilitas dan uang rakyat Indonesia. Mahfud menyebut nasionalisme bisa luntur karena pemerintah yang terlalu "steril" terhadap kritik, hukum yang bisa dibeli, dan birokrasi yang memeras. Hal ini memicu gerakan keputusasaan seperti "kabur dulu" ke … Baca Selengkapnya

Tyas Masuk Daftar Hitam Pemerintah, Inara Rusli Tak Keberatan Dituding Merebut Suami Orang

oleh
Tyas Masuk Daftar Hitam Pemerintah, Inara Rusli Tak Keberatan Dituding Merebut Suami Orang

Rabu, 25 Februari 2026 – 01:02 WIB Jakarta, VIVA – Kabar tentang Tyas yang akhirnya masuk daftar hitam pemerintah, dengan suaminya diminta mengembalikan dana LPDP plus bunga, rupanya banyak dilirik pembaca. Tulisan ini berhasil nangkring di daftar terpopuler, khususnya di kanal Showbiz. Sindiran pedas Inara Rusli ke Wardatina Mawa juga ikut jadi sorotan. Belum lagi … Baca Selengkapnya