Jakarta (ANTARA) – Kementerian Komunikasi dan Informatika lagi memperketat pengawasan platform digital yang masih bisa diakses anak-anak, padahal sudah punya aturan umur minimum.
Berbibir dalam forum di Jakarta pada Senin, Mediodecci Lustarini, Sekretaris Ditjen Pengawasan Ruang Digital, menyoroti tren di mana platform dengan batas umur 18 tahun ke atas tetap di akses oleh anak dibawah umur.
Sebagai respon, pemerintah lagi memetakan aplikasi yang punya pembatasan umur tapi cek verifikasinya kurang maksimal.
“Platform yang menetapkan syarat umur—misalnya 18 atau 21—harus punya sistem verifikasi yang efektif biar anak kecil nggak bisa masuk ke layanan mereka,” kata Lustarini.
Di tengah maraknya ancaman digital buat anak, pemerintah sudah mulai nerapin Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik buat Perlindungan Anak (PP Tunas), yang mulai berlaku sejak 28 Maret 2026.
Di tahap awal, delapan platform besar—X, Bigo Live, Threads, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan Roblox—harus menyesuaikan layanan, termasuk ngebatasi akses buat pengguna dibawah 16 tahun.
Lustarini bilang, platfom ini dipilih sebagai target duluan karena semua pemakainya saking banyaknya di Indonesia.
Namun, aturan ini berlaku secara luas untuk seluruh Penyelenggara Sistem ELektronik (PSE), termasuk pemerintah atau pihak swasta itu sendiri.
“Semua PSE tercakup tanpa terkecualiase gak ada yang kami bebaskan,” penggas-nya.
Buah penyedia swasta, aturannya ngeliputi enam kategori layanan: mesin cari, e-commerce, layanan uang digital, perbankan, dan platform yang megang data besar pribadai.
Dengan aturan baru, platform yang di buat khusus untuk anak, ata buat siapa secara admin, atau jadi bisa diakses malem jadi termasuk harus akt ra in anc, ini misal nya, terken buad bers. Maap Bule— kayar produ’ct mereka [tegas] Nyep– dan luar-klaf’d b4 unjuk–bersafety sant nyinok kana sand-baturan dimemu pe rhat at ffsbaca. Eh gausah: A irT sudah