Selasa, 24 Juni 2025 – 03:00 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, menyatakan bahwa isi daftar inventarisasi masalah atau DIM pada rancangan undang-undang RUU KUHAP yang resmi diajukan ke DPR RI berjumlah 6 ribu DIM. Hal ini diungkapkannya setelah penandatangan DIM RUU KUHAP di Kantor Kementerian Hukum … Baca Selengkapnya
Selasa, 17 Juni 2025 – 13:47 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Sapriyanto Refa mengusulkan supaya aturan tentang penyadapan dihapuskan dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Baca Juga: Kata KPK Soal Penyadapan Tanpa Izin Dewas Jadi Sorotan dalam Sidang Hasto Usulan itu disampaikan Sapriyanto dalam rapat … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum Edward Hiariej menekankan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) harus selesai pada tahun 2025. Dalam webinar sosialisasi RUU KUHAP di Jakarta, Rabu (28 Mei), dia menjelaskan urgensi ini muncul karena KUHAP berkaitan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku mulai 2 Januari 2026. … Baca Selengkapnya
Seminar bertajuk Critical Review atas Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2025 di Gedung Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB), Malang, Jumat (16/5/2025). Foto/dok. SindoNews MALANG – Polemik terkait RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR terus bergulir. Klausa yang mengatur interaksi antara jaksa dan penyidik yang hanya berjumlah satu kali tidak luput dari kritik. Pengaturan … Baca Selengkapnya
Selasa, 15 April 2025 – 22:40 WIB Jakarta, VIVA – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan pemerintah sedang menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) soal Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga terkait untuk menyusun DIM tersebut. Baca Juga : Proses Ekstradisi Paulus Tannos Belum Rampung, Menkum: Ada Dokumen … Baca Selengkapnya
Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menentang larangan siaran langsung persidangan dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Larangan ini dinilai bertentangan dengan asas persidangan terbuka yang dijamin hukum. Ketua Umum Iwakum Irfan Kamil mengatakan asas persidangan terbuka merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan Indonesia. “Penyiaran langsung sidang justru mendukung transparansi dan kontrol publik terhadap proses … Baca Selengkapnya
Jakarta, VIVA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), Juniver Girsang memberikan catatan bahwa Kejaksaan itu tidak boleh melakukan penyidikan dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP). Menurut dia, sebaiknya fungsi penyidikan tetap di bawah wewenang Kepolisian. Baca Juga … Baca Selengkapnya
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof Cecep Darmawan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG – Sejumlah pakar hukum di Kota Bandung menggelar diskusi terkait ‘Aspek Krusial dalam Revisi UU KUHAP Perubahan, Dampak, dan Implementasi’. Hadir sejumlah pembicara yakni Guru Besar UPI Prof Cecep Darmawan dan Dosen Al Ghifari Deni Rismansyah dalam kegiatan yang … Baca Selengkapnya
Para akademisi hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang memberikan masukan terhadap pembahasan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHAP. Mereka menekankan pentingnya sinkronisasi KUHAP sebagai rujukan semua aturan tentang penegakan hukum di lembaga penegak hukum. RUU KUHAP harus dibuat secara detail agar tidak ada tumpang tindih dalam distribusi kewenangan masing-masing lembaga hukum. Dekan … Baca Selengkapnya