KKP

Judul: Dari Mi Rumput Laut hingga Kolagen Ikan, Inovasi KKP Siap Mengubah Gaya Hidup Anda (Visual: Tata letak rapi dengan font modern dan warna menarik, tanpa tambahan teks atau komentar lainnya.)

oleh
Judul: Dari Mi Rumput Laut hingga Kolagen Ikan, Inovasi KKP Siap Mengubah Gaya Hidup Anda (Visual: Tata letak rapi dengan font modern dan warna menarik, tanpa tambahan teks atau komentar lainnya.)

Selasa, 12 Agustus 2025 – 05:02 WIB Jakarta, VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berinovasi menciptakan produk turunan dari hasil perikanan. Tujuannya untuk mendukung program hilirisasi sekaligus meningkatkan angka konsumsi ikan di Indonesia. Baca Juga: BTN Uji Coba Model Baru Penagihan Kredit Bermasalah Berbasis Klaster Wilayah Langkah ini juga diikuti dengan pengenalan produk … Baca Selengkapnya

KKP Tutup Paksa Unit Pengolahan Ikan yang Melanggar Aturan di Ambon (Penataan visual disesuaikan dengan format standar berita)

oleh
KKP Tutup Paksa Unit Pengolahan Ikan yang Melanggar Aturan di Ambon (Penataan visual disesuaikan dengan format standar berita)

loading… Foto: Doc. Istimewa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) nnyegel Unit Pengolahan Ikan (UPI) yang diduga tidak patuh aturan di Kota Ambon, Maluku, pada Senin (7/7). Perusahaan bernama PT. CLA ini dicurigai tidak memenuhi syarat kelayakan pengolahan ikan, jaminan mutu, dan keamanan produk perikanan. Direktur Jenderal PSDKP, Pung Nugroho Saksono (Ipunk), menekankan pentingnya menaati perizinan … Baca Selengkapnya

KKP Memberdayakan Instruktur Lapangan untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan

oleh
KKP Memberdayakan Instruktur Lapangan untuk Pembangunan Pesisir Berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) – Direktorat Jenderal Tata Ruang Laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sedang memperkuat peran penyuluh kelautan dan perikanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tata ruang laut yang berkelanjutan. “Penyuluh berperan penting dalam mempromosikan pentingnya perencanaan tata ruang laut,” ujar Dirjen Kartika Listriana di Jakarta pada Minggu. Dia menjelaskan bahwa tata ruang laut … Baca Selengkapnya

Menteri KKP akan Mengenakan Denda Rp18 Juta Per km untuk Pelaku Pagar Laut

oleh
Menteri KKP akan Mengenakan Denda Rp18 Juta Per km untuk Pelaku Pagar Laut

Jakarta, VIVA – Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono memastikan akan menjatuhkan denda kepada pelaku yang memasang pagar laut di Perairan Tangerang, Banten. Menurut Trenggono, denda akan bergantung pada luasan pagar laut yang dipasang, dengan tarif sebesar Rp18 juta per kilometer. Dia juga mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN untuk mengidentifikasi … Baca Selengkapnya

Menteri KKP Harus Menyelesaikan Dualisme Kepengurusan HNSI

oleh
Menteri KKP Harus Menyelesaikan Dualisme Kepengurusan HNSI

Aktivis nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jakarta Andy W Sinaga angkat bicara terkait dualisme kepengurusan organisasi tersebut. Menurut Andy, para anggota HNSI kebingungan akibat dualisme kepengurusan tingkat pusat, yakni antara pimpinan Herman Herry dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut /KASAL Laksamana TNI (Purn) Soemarjono. “Para anggota HNSI di seluruh Indonesia saat ini … Baca Selengkapnya

DPR Menghargai Langkah KKP dalam Penyegelan Pemagaran Laut di Bekasi

oleh
DPR Menghargai Langkah KKP dalam Penyegelan Pemagaran Laut di Bekasi

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengapresiasi langkah gerak cepat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang menyegel pemagaran laut di Kampung Paljaya, Jembatan Cinta Desa Segara Jaya Kecamatan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. “Komisi IV DPR apresiasi langkah cepat KKP menyegel pemagaran laut di Desa Segara Jaya, Tarumajaya, Bekasi. Kami meminta KKP tidak hanya … Baca Selengkapnya

Masuk bebas pajak untuk tuna Indonesia di Jepang: KKP Kementerian

oleh
Masuk bebas pajak untuk tuna Indonesia di Jepang: KKP Kementerian

Indonesia telah mengamankan masuknya tuna olahan dan ikan cakalang tanpa bea masuk dari Jepang, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam sebuah pernyataan yang dirilis di sini pada Rabu. Hal ini ditandai dengan penandatanganan draf kesepakatan mengenai amandemen protokol Indonesia-Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA) oleh Kementerian KKP dan Menteri Luar Negeri Jepang pada tanggal 8 … Baca Selengkapnya

KKP siap memperkuat pengawasan ruang laut di sekitar Nusantara

oleh
KKP siap memperkuat pengawasan ruang laut di sekitar Nusantara

Ministry of Marine Affairs and Fisheries (KKP) menyatakan kesiapannya untuk memperkuat pengawasan ruang laut di sekitar ibu kota baru Indonesia, Nusantara (IKN) melalui keberadaan pangkalan pengawasan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Menurut aturan, satu pangkalan pengawasan atau unit pelaksana teknis (UPT) biasanya membutuhkan 50 anggota. “Jumlah personel standar di Unit Pengawasan Sumber Daya Kelautan … Baca Selengkapnya

Menteri KKP Wahyu Trenggono Diperiksa KPK, Ini yang Ditanyakan KPK

oleh
Menteri KKP Wahyu Trenggono Diperiksa KPK, Ini yang Ditanyakan KPK

Jumat, 26 Juli 2024 – 23:43 WIB Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah selesai memeriksa Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di sebuah perusahaan telekomunikasi. Wahyu Trenggono diperiksa sebagai saksi pada Jumat, 26 Juli 2024. Baca Juga : Blak-blakan KPK soal Hasil Penggeledahan di … Baca Selengkapnya

KKP Mempermudah Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBL

oleh
KKP Mempermudah Mekanisme Penetapan Nelayan dan Pembagian Kuota BBL

Sabtu, 22 Juni 2024 – 11:41 WIB VIVA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyederhanakan mekanisme penetapan nelayan dan pembagian kuota benih bening lobster (BBL). Penyederhanaan ini meliputi persyaratan dokumen permohonan, perubahan jangka waktu penetapan kelompok nelayan berikut kuotanya serta penetapan otomatis melalui Sistem Informasi Pengelolaan Lobster Kepiting dan Rajungan (SILOKER) apabila jangka waktu penetapan … Baca Selengkapnya