kewenangan

Senat AS Gagal Majukan Aturan Kewenangan Perang untuk Batasi Aksi Militer Trump di Iran

oleh
Senat AS Gagal Majukan Aturan Kewenangan Perang untuk Batasi Aksi Militer Trump di Iran

Washington, DC – Senat Amerika Serikat gagal meloloskan resolusi yang berupaya membatasi perang Presiden Donald Trump dengan Iran. Resolusi kewenangan perang terbaru itu gagal dengan suara 47 berbanding 52 dalam pemungutan suara prosedural. Ini menjadi kemunduran besar bagi pendukung upaya membendung aksi militer Trump di luar negeri dan menegaskan dukungan Partai Republik terhadap kampanye presiden. … Baca Selengkapnya

Demokrat AS Sebut Penempatan Pasukan Iran ‘Semakin Mungkin’ Jelang Pemungutan Suara Kewenangan Perang

oleh
Demokrat AS Sebut Penempatan Pasukan Iran ‘Semakin Mungkin’ Jelang Pemungutan Suara Kewenangan Perang

Washington, DC – Senat Amerika Serikat diperkirakan akan menggelar pemungutan suara awal atas resolusi untuk membatasi perang Presiden Donald Trump dengan Iran. Pemimpin Demokrat Chuck Schumer menyatakan kekhawatirannya “kini lebih dari sebelumnya” bahwa pemerintahan tengah merencanakan penempatan pasukan di darat. Pemungutan suara prosedural yang dijadwalkan pada Rabu ini menjadi kali pertama anggota parlemen AS mencatatkan … Baca Selengkapnya

Thomas Massie, Segelintir Republikan yang Kritik Trump Soal Kewenangan Perang: ‘Ini Bukan ‘Amerika Pertama”

oleh
Thomas Massie, Segelintir Republikan yang Kritik Trump Soal Kewenangan Perang: ‘Ini Bukan ‘Amerika Pertama”

Anggota penting Kongres menuntut pemungutan suara cepat untuk sebuah resolusi kekuasaan perang yang akan membatasi serangan militer Presiden Donald Trump terhadap Iran. Kecuali pemerintahan dia mendapatkan persetujuan mereka untuk kampanye yang mereka anggap berpotensi ilegal dan berisiko menarik Amerika Serikat ke dalam konflik Timur Tengah yang lebih dalam. Baik DPR maupun Senat, di mana Partai … Baca Selengkapnya

Serangan AS ke Iran Picu Tuntutan Baru Atas Undang-Undang Kewenangan Perang

oleh
Serangan AS ke Iran Picu Tuntutan Baru Atas Undang-Undang Kewenangan Perang

Para anggota parlemen dari Partai Demokrat sebagian besar mengecam serangan terhadap Iran, dengan menekankan absennya persetujuan kongres. Dengarkan artikel ini | 3 menit Diterbitkan Pada 1 Mar 2026 Klik untuk membagikan di media sosial Para legislator dari Partai Demokrat telah mengutuk serangan AS terhadap Iran sebagai sebuah eskalasi yang “berbahaya” dan “tidak perlu,” serta mendesak … Baca Selengkapnya

Mengutamakan Keterbacaan: Wamenhan: Rancangan Perpres Penanganan Terorisme oleh TNI Masih dalam Proses Penyempurnaan Alternatif Ringkas: Perpres Kewenangan TNI Atasi Terorisme Masih Digodok, Jelas Wamendagri

oleh
Mengutamakan Keterbacaan: Wamenhan: Rancangan Perpres Penanganan Terorisme oleh TNI Masih dalam Proses Penyempurnaan Alternatif Ringkas: Perpres Kewenangan TNI Atasi Terorisme Masih Digodok, Jelas Wamendagri

Selasa, 10 Februari 2026 – 20:47 WIB Jakarta, VIVA – Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan), Donny Ermawan Taufanto menyatakan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan aksi terorisme masih dalam proses pembahasan. "Kalau Perpres (terkait terorisme) itu kita sedang bahas ya. Intinya kita akan gunakan semua instrumen untuk bersama-sama mengatasi terorisme," … Baca Selengkapnya

Pembatasan Kewenangan Agen ICE di Minnesota Diblokir Pengadilan Banding

oleh
Pembatasan Kewenangan Agen ICE di Minnesota Diblokir Pengadilan Banding

Pemerintahan Trump menang perintah dari pengadilan banding yang memblokir batasan-batasan dari seorang hakim. Batasan ini tentang taktik Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) dalam menangani para pemrotes di Minnesota. Pada hari Senin, Pengadilan Banding Sirkuit ke-8 AS memberikan tunda tidak terbatas pada perintah hakim tanggal 16 Januari. Perintah itu mencegah petugas menangkap, menahan, menyemprotkan gas … Baca Selengkapnya

Alokasi Kuota Haji Tambahan Merupakan Kewenangan Kemenag, Teguh Bos Maktour

oleh
Alokasi Kuota Haji Tambahan Merupakan Kewenangan Kemenag, Teguh Bos Maktour

loading… Bos Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur (FHM) usai diperiksa KPK. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Direktur Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur (FHM) menyatakan bahwa pembagian kuota tambahan haji sepenuhnya merupakan wewenang Kementerian Agama (Kemenag). Dia menyatakan bahwa biro perjalanannya hanya diminta untuk mengisi kuota yang sudah ditentukan itu. “Semua itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. … Baca Selengkapnya

Pimpinan NATO Tidak Memiliki Kewenangan Atas Nama Greenland untuk Bernegosiasi dengan Trump!

oleh
Pimpinan NATO Tidak Memiliki Kewenangan Atas Nama Greenland untuk Bernegosiasi dengan Trump!

loading… PM Denmark Mette Frederiksen tegaskan Sekjen NATO Mark Rutte tak punya mandat untuk bernegosiasi mewakili Greenland dengan Presiden AS Donald Trump. Foto/via Anadolu LONDON – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan kekecewaannya kepada Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ini terjadi setelah pimpinan aliansi itu bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai masa depan … Baca Selengkapnya

Flexport Luncurkan Kalkulator Pengembalian Tarif di Tengah Tinjauan Kewenangan Tarif oleh Mahkamah Agung

oleh
Flexport Luncurkan Kalkulator Pengembalian Tarif di Tengah Tinjauan Kewenangan Tarif oleh Mahkamah Agung

Para importir AS menunggu keputusan Mahkamah Agung yang bisa mengubah total kerja setahun terakhir karena tarif yang selalu berubah, sebuah alat baru dari Flexport menawarkan cara untuk bisnis menghitung sesuatu yang selama ini jadi debat hukum abstrak: berapa uang yang mungkin bisa mereka dapatkan kembali. Flxport meluncurkan Kalkulator Pengembalian Tarif, alat publik yang dibuat untuk … Baca Selengkapnya

Apakah Undang-Undang Kewenangan Perang AS Inkonstitusional Seperti Klaim Presiden Trump?

oleh
Apakah Undang-Undang Kewenangan Perang AS Inkonstitusional Seperti Klaim Presiden Trump?

Anggota Dewan Mengesankan Penolakan Usai Klaim Trump Soal Hukum Kewenangan Perang Oleh Louis Jacobson | PolitiFact Diterbitkan pada 11 Jan 2026 Setelah keputusan unilateral Presiden Donald Trump untuk mengerahkan militer Amerika Serikat guna menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, sejumlah anggota dewan lawmaker mengkritiknya karena memerintahkan aksi itu tanpa otorisasi dari Kongres. Trump, dalam sebuah unggahan … Baca Selengkapnya