kewenangan

Presiden Tanda Tangani Perintah Blokir Kewenangan Negara Bagian Atur AI

oleh
Presiden Tanda Tangani Perintah Blokir Kewenangan Negara Bagian Atur AI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan menghalangi negara bagian untuk memberlakukan regulasi kecerdasan buatan (AI) mereka sendiri. “Kami menginginkan satu sumber persetujuan yang terpusat,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada Kamis. Kebijakan ini akan memberikan alat bagi pemerintahan Trump untuk menolak aturan negara bagian yang paling “memberatkan,” … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung AS Bahas Kewenangan Trump Memecat Pejabat Lembaga Federal

oleh
Mahkamah Agung AS Bahas Kewenangan Trump Memecat Pejabat Lembaga Federal

Mahkamah Agung AS pada hari Senin mendengarkan kasus yang dapat membawa implikasi besar bagi independensi lembaga-lembaga federal yang selama ini terlindungi dari campur tangan Gedung Putih. Kasus yang dinamai *Trump v Slaughter* ini berawal dari pemecatan Rebecca Kelly Slaughter oleh Presiden Donald Trump pada bulan Maret silam, bersama dengan anggota Demokrat lainnya di Komisi Perdagangan … Baca Selengkapnya

Purbaya Serahkan Urusan Redenominasi Rupiah ke BI: Bukan Kewenangan Kemenkeu

oleh
Purbaya Serahkan Urusan Redenominasi Rupiah ke BI: Bukan Kewenangan Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali soal kebijakan redenominasi rupiah. Menurut dia, kebijakan itu sepenuhnya wewenang Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan meskipun isu redenominasi ada dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah, tetapi pelaksanaanya tetap di bawah otoritas BI sebagai bank sentral. “Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kemenkeu, nanti Gubernur BI yang … Baca Selengkapnya

Parlemen Eropa Perluas Kewenangan Hentikan Perjalanan Bebas Visa

oleh
Parlemen Eropa Perluas Kewenangan Hentikan Perjalanan Bebas Visa

Parlemen Eropa pada hari Selasa menyetujui reformasi yang mempermudah Uni Eropa untuk memberlakukan kembali persyaratan visa bagi warga negara non-UE yang saat ini bebas visa untuk kunjungan jangka pendek. Perubahan ini memperluas daftar alasan yang memungkinkan untuk menangguhkan perjalanan bebas visa, termasuk pelanggaran terhadap Piagam PBB, pengabaian terhadap putusan pengadilan internasional, ketidakselarasan dengan kebijakan visa … Baca Selengkapnya

NPR menggugat Trump, menyatakan perintah eksekutifnya untuk memotong dana ke jaringan 246 stasiun tidak didasarkan pada kewenangan yang ia miliki.

oleh
NPR menggugat Trump, menyatakan perintah eksekutifnya untuk memotong dana ke jaringan 246 stasiun tidak didasarkan pada kewenangan yang ia miliki.

NEW YORK (AP) — National Public Radio (NPR) dan tiga stasiun lokalnya menggugat Presiden Donald Trump pada Selasa. Mereka berargumen bahwa perintah eksekutifnya yang memotong dana untuk jaringan 246 stasiun melanggar kebebasan berpendapat dan menggunakan wewenang yang tidak ia miliki. Awal bulan ini, Trump memerintahkan Corporation for Public Broadcasting dan lembaga federal untuk menghentikan pendanaan … Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Mengkritik Rencana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNI

oleh
Koalisi Masyarakat Sipil Mengkritik Rencana Penambahan Kewenangan Polri, Kejaksaan, dan TNI

Koalisi masyarakat sipil mengkritik wacana penambahan kewenangan lembaga penegak hukum dan militer melalui Revisi Undang-Undang Polri, Kejaksaan, dan TNI. Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari PBHI, Imparsial, Elsam, HRWG, Walhi, Centra Initiative, Koalisi Perempuan Indonesia, Setara Institute dan BEM SI Kerakyatan itu menilai rencana penambahan kewenangan bagi ketiga lembaga tersebut saat ini sangat keliru. Sekretaris … Baca Selengkapnya

Tim Sinkronisasi Dijabat Oleh Elite Gerindra, Demokrat Mendukung Jika Itu Kewenangan Prabowo Subianto

oleh
Tim Sinkronisasi Dijabat Oleh Elite Gerindra, Demokrat Mendukung Jika Itu Kewenangan Prabowo Subianto

Senin, 3 Juni 2024 – 22:12 WIB Jakarta – Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih, berwenang mengutus orang-orang terdekatnya untuk masuk di Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka. Tim Transisi diisi oleh elit Partai Gerindra. Itu dikatakan elit Partai Demokrat, Herman Khaeron. Baca Juga : KPU-Jokowi Menang, PN Jakpus Putuskan Tak … Baca Selengkapnya

Kewenangan Presiden Harus Diakui dalam Pembentukan Kabinet

oleh
Kewenangan Presiden Harus Diakui dalam Pembentukan Kabinet

Sebagai seorang jurnalis dengan pengalaman, saya melaporkan bahwa Wakil Ketua Umum Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa tidak boleh ada pembatasan dalam pembentukan kabinet, karena hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden. Agus menyampaikan pendapatnya di Jakarta pada hari Kamis, 28 Maret 2024. Menurutnya, seorang calon presiden memiliki kepentingan untuk menjalankan program kerja dan merealisasikan visi … Baca Selengkapnya

Pemilihan luar negeri berada di bawah kewenangan KPU: Menteri Luar Negeri

oleh
Pemilihan luar negeri berada di bawah kewenangan KPU: Menteri Luar Negeri

Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi menegaskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 di luar negeri sepenuhnya berada di bawah kewenangan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Marsudi menyatakan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan atau peran dalam mengorganisir pemilu di luar negeri. “Jangan sampai keliru. (Pemilu luar negeri) bukanlah tugas Kedutaan Besar. Pemilu luar negeri … Baca Selengkapnya