kewenangan

Pembatasan Kewenangan Agen ICE di Minnesota Diblokir Pengadilan Banding

oleh
Pembatasan Kewenangan Agen ICE di Minnesota Diblokir Pengadilan Banding

Pemerintahan Trump menang perintah dari pengadilan banding yang memblokir batasan-batasan dari seorang hakim. Batasan ini tentang taktik Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) dalam menangani para pemrotes di Minnesota. Pada hari Senin, Pengadilan Banding Sirkuit ke-8 AS memberikan tunda tidak terbatas pada perintah hakim tanggal 16 Januari. Perintah itu mencegah petugas menangkap, menahan, menyemprotkan gas … Baca Selengkapnya

Alokasi Kuota Haji Tambahan Merupakan Kewenangan Kemenag, Teguh Bos Maktour

oleh
Alokasi Kuota Haji Tambahan Merupakan Kewenangan Kemenag, Teguh Bos Maktour

loading… Bos Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur (FHM) usai diperiksa KPK. Foto/Jonathan Simanjuntak JAKARTA – Direktur Maktour Travel Fuad Hasan Mashyur (FHM) menyatakan bahwa pembagian kuota tambahan haji sepenuhnya merupakan wewenang Kementerian Agama (Kemenag). Dia menyatakan bahwa biro perjalanannya hanya diminta untuk mengisi kuota yang sudah ditentukan itu. “Semua itu menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. … Baca Selengkapnya

Pimpinan NATO Tidak Memiliki Kewenangan Atas Nama Greenland untuk Bernegosiasi dengan Trump!

oleh
Pimpinan NATO Tidak Memiliki Kewenangan Atas Nama Greenland untuk Bernegosiasi dengan Trump!

loading… PM Denmark Mette Frederiksen tegaskan Sekjen NATO Mark Rutte tak punya mandat untuk bernegosiasi mewakili Greenland dengan Presiden AS Donald Trump. Foto/via Anadolu LONDON – Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen menyatakan kekecewaannya kepada Sekretaris Jenderal NATO Mark Rutte. Ini terjadi setelah pimpinan aliansi itu bernegosiasi dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai masa depan … Baca Selengkapnya

Flexport Luncurkan Kalkulator Pengembalian Tarif di Tengah Tinjauan Kewenangan Tarif oleh Mahkamah Agung

oleh
Flexport Luncurkan Kalkulator Pengembalian Tarif di Tengah Tinjauan Kewenangan Tarif oleh Mahkamah Agung

Para importir AS menunggu keputusan Mahkamah Agung yang bisa mengubah total kerja setahun terakhir karena tarif yang selalu berubah, sebuah alat baru dari Flexport menawarkan cara untuk bisnis menghitung sesuatu yang selama ini jadi debat hukum abstrak: berapa uang yang mungkin bisa mereka dapatkan kembali. Flxport meluncurkan Kalkulator Pengembalian Tarif, alat publik yang dibuat untuk … Baca Selengkapnya

Apakah Undang-Undang Kewenangan Perang AS Inkonstitusional Seperti Klaim Presiden Trump?

oleh
Apakah Undang-Undang Kewenangan Perang AS Inkonstitusional Seperti Klaim Presiden Trump?

Anggota Dewan Mengesankan Penolakan Usai Klaim Trump Soal Hukum Kewenangan Perang Oleh Louis Jacobson | PolitiFact Diterbitkan pada 11 Jan 2026 Setelah keputusan unilateral Presiden Donald Trump untuk mengerahkan militer Amerika Serikat guna menangkap pemimpin Venezuela, Nicolas Maduro, sejumlah anggota dewan lawmaker mengkritiknya karena memerintahkan aksi itu tanpa otorisasi dari Kongres. Trump, dalam sebuah unggahan … Baca Selengkapnya

Presiden Tanda Tangani Perintah Blokir Kewenangan Negara Bagian Atur AI

oleh
Presiden Tanda Tangani Perintah Blokir Kewenangan Negara Bagian Atur AI

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani sebuah perintah eksekutif yang bertujuan menghalangi negara bagian untuk memberlakukan regulasi kecerdasan buatan (AI) mereka sendiri. “Kami menginginkan satu sumber persetujuan yang terpusat,” kata Trump kepada wartawan di Ruang Oval pada Kamis. Kebijakan ini akan memberikan alat bagi pemerintahan Trump untuk menolak aturan negara bagian yang paling “memberatkan,” … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung AS Bahas Kewenangan Trump Memecat Pejabat Lembaga Federal

oleh
Mahkamah Agung AS Bahas Kewenangan Trump Memecat Pejabat Lembaga Federal

Mahkamah Agung AS pada hari Senin mendengarkan kasus yang dapat membawa implikasi besar bagi independensi lembaga-lembaga federal yang selama ini terlindungi dari campur tangan Gedung Putih. Kasus yang dinamai *Trump v Slaughter* ini berawal dari pemecatan Rebecca Kelly Slaughter oleh Presiden Donald Trump pada bulan Maret silam, bersama dengan anggota Demokrat lainnya di Komisi Perdagangan … Baca Selengkapnya

Purbaya Serahkan Urusan Redenominasi Rupiah ke BI: Bukan Kewenangan Kemenkeu

oleh
Purbaya Serahkan Urusan Redenominasi Rupiah ke BI: Bukan Kewenangan Kemenkeu

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kembali soal kebijakan redenominasi rupiah. Menurut dia, kebijakan itu sepenuhnya wewenang Bank Indonesia (BI), bukan Kementerian Keuangan. Dia menjelaskan meskipun isu redenominasi ada dalam dokumen perencanaan strategis pemerintah, tetapi pelaksanaanya tetap di bawah otoritas BI sebagai bank sentral. “Jadi kalau redenominasi itu bukan wewenang Kemenkeu, nanti Gubernur BI yang … Baca Selengkapnya

Parlemen Eropa Perluas Kewenangan Hentikan Perjalanan Bebas Visa

oleh
Parlemen Eropa Perluas Kewenangan Hentikan Perjalanan Bebas Visa

Parlemen Eropa pada hari Selasa menyetujui reformasi yang mempermudah Uni Eropa untuk memberlakukan kembali persyaratan visa bagi warga negara non-UE yang saat ini bebas visa untuk kunjungan jangka pendek. Perubahan ini memperluas daftar alasan yang memungkinkan untuk menangguhkan perjalanan bebas visa, termasuk pelanggaran terhadap Piagam PBB, pengabaian terhadap putusan pengadilan internasional, ketidakselarasan dengan kebijakan visa … Baca Selengkapnya

NPR menggugat Trump, menyatakan perintah eksekutifnya untuk memotong dana ke jaringan 246 stasiun tidak didasarkan pada kewenangan yang ia miliki.

oleh
NPR menggugat Trump, menyatakan perintah eksekutifnya untuk memotong dana ke jaringan 246 stasiun tidak didasarkan pada kewenangan yang ia miliki.

NEW YORK (AP) — National Public Radio (NPR) dan tiga stasiun lokalnya menggugat Presiden Donald Trump pada Selasa. Mereka berargumen bahwa perintah eksekutifnya yang memotong dana untuk jaringan 246 stasiun melanggar kebebasan berpendapat dan menggunakan wewenang yang tidak ia miliki. Awal bulan ini, Trump memerintahkan Corporation for Public Broadcasting dan lembaga federal untuk menghentikan pendanaan … Baca Selengkapnya