IUP

DPR Meminta Studi Lebih Mendalam tentang Usulan Pemberian IUP kepada Perguruan Tinggi

oleh

Komisi X DPR RI meminta para pihak terkait untuk mengkaji lebih dalam usulan pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan izin tersebut. Irfani mencontohkan bahwa penyalahgunaan izin tersebut dapat berupa pengelolaan tambang oleh perguruan … Baca Selengkapnya

MA Diminta Adil dalam Kasus Pemalsuan IUP Morowali

oleh

Penetapan dan penahanan tersangka kasus pemalsuan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) diharapkan menjadi pertimbangan Makhamah Agung (MA) yang menangani sengketa tumpang tindih sejak 2016. Kuasa hukum PT Artha Bumi Mining Happy Hayati menyampaikan saat ini Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap FMI alias F yang sebelumnya berstatus tersangka kasus pemalsuan … Baca Selengkapnya

Menteri Bahlil Menyangkal Memperpanjang IUP yang Memerlukan Biaya Besar

oleh

Rabu, 06 Maret 2024 – 20:39 WIB Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan terkait adanya biaya atau fee yang besar dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan (IUP). Bahlil menegaskan bahwa tidak ada pematokan tarif atau fee tinggi untuk pemulihan IUP yang telah dicabut. Dalam sebuah acara peresmian Pabrik PT … Baca Selengkapnya