Rabu, 22 Oktober 2025 – 08:55 WIB KPK Ungkap Belum Temukan SK Pencabutan IUP Nikel di Raja Ampat Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mereka belum menemukan surat keputusan (SK) tentang pencabutan empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya. Baca Juga: KPK Umumkan ASN Kementan Tersangka … Baca Selengkapnya
loading… Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Doni Akbar. Foto/Istimewa JAKARTA – Keputusan pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) nikel empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya didukung oleh Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Doni Akbar. Ia menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengembalikan wibawa negara dengan … Baca Selengkapnya
Jumat, 13 Juni 2025 – 15:15 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah Indonesia secara resmi menyatakan bahwa izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang nikel yang diduga ilegal di Raja Ampat, Papua Barat Daya telah dicabut. Ada empat perusahaan yang terkena sanksi ini. Baca Juga: Izin Tambang Raja Ampat Dicabut, Perkuat Komitmen RI Dorong Ekonomi Hijau hingga … Baca Selengkapnya
Rabu, 11 Juni 2025 – 23:45 WIB Jakarta, VIVA – Langkah berani pemerintah mencabut empat izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menjadi perhatian politikus di DPR Senayan. Kebijakan ini dinilai berdasarkan pertimbangan yang matang. Baca Juga: 4 Izin Tambang Nikel di Raja Ampat Dicabut, Elite Golkar: Ini Bukti Nyata, Setop Polemik Demikian disampaikan … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. FOTO/dok.SINDOnews JAKARTA – Pemerintah berencana memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah melalui regulasi baru yang sedang difinalisasi. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan langkah ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat. Bahlil … Baca Selengkapnya
Komisi X DPR RI meminta para pihak terkait untuk mengkaji lebih dalam usulan pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi guna mencegah terjadinya penyalahgunaan. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menegaskan perlunya dilakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan izin tersebut. Irfani mencontohkan bahwa penyalahgunaan izin tersebut dapat berupa pengelolaan tambang oleh perguruan … Baca Selengkapnya
Penetapan dan penahanan tersangka kasus pemalsuan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) diharapkan menjadi pertimbangan Makhamah Agung (MA) yang menangani sengketa tumpang tindih sejak 2016. Kuasa hukum PT Artha Bumi Mining Happy Hayati menyampaikan saat ini Polda Sulteng telah melakukan penahanan terhadap FMI alias F yang sebelumnya berstatus tersangka kasus pemalsuan … Baca Selengkapnya
Rabu, 06 Maret 2024 – 20:39 WIB Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan terkait adanya biaya atau fee yang besar dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan (IUP). Bahlil menegaskan bahwa tidak ada pematokan tarif atau fee tinggi untuk pemulihan IUP yang telah dicabut. Dalam sebuah acara peresmian Pabrik PT … Baca Selengkapnya