Hukum

74 Pengacara Bergabung dengan Tim Hukum Ganjar-Mahfud untuk Mengawal Sidang PHPU di MK

oleh
74 Pengacara Bergabung dengan Tim Hukum Ganjar-Mahfud untuk Mengawal Sidang PHPU di MK

Deputi hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis didampingi Tim Hukum TPN Ganjar-Mahfud mengajukan pendaftaran gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung MK, Jakarta, Sabtu (23/3/2024). JAKARTA – Sebanyak 74 advokat dikabarkan telah bergabung dengan tim hukum Ganjar-Mahfud untuk mengawal sidang permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK). Puluhan advokat tersebut … Baca Selengkapnya

Santri Meninggal di Pondok Pesantren, Tim Kuasa Hukum: Konsleting Listrik Hanya Rekaan

oleh
Santri Meninggal di Pondok Pesantren, Tim Kuasa Hukum: Konsleting Listrik Hanya Rekaan

Jumat, 22 Maret 2024 – 10:47 WIB Jambi – Tim Kuasa Hukum dari keluarga santri yang meninggal di Pondok Pesantren Raudhatul Mujawwidin, Tebo, Jambi, yakni Rifki Septino, mengatakan bahwa keterangan bahwa santri bernama Airul Harahap meninggal akibat konsleting listrik hanyalah sebuah skenario untuk menyembunyikan fakta sebenarnya tentang kematian santri tersebut. Rifki menegaskan bahwa akan mengungkap … Baca Selengkapnya

DOJ Membuat Tuntutan Hukum terhadap Apple: Semua yang Perlu Diketahui tentang Gugatan Antimonopoli – Video

oleh
DOJ Membuat Tuntutan Hukum terhadap Apple: Semua yang Perlu Diketahui tentang Gugatan Antimonopoli – Video

Departemen Kehakiman AS menggugat Apple atas apa yang disebutnya sebagai monopoli iPhone, dan pemerintah ingin Apple mengubah cara produk Apple dirancang untuk bekerja. Kasus ini berkaitan dengan ekosistem Apple dan gagasan taman tertutup di mana pengguna dapat merasa terkunci saat menggunakan iPhone ketika beberapa Layanan Apple hanya berfungsi dengan produk Apple, atau bagaimana Apple Watch … Baca Selengkapnya

Tanggapi Pengumuman KPU, Cak Imin Meminta Tim Hukum AMIN untuk Maju ke MK

Menanggapi Pengumuman KPU, Cak Imin Meminta Tim Hukum AMIN untuk Maju ke MK

oleh
Tanggapi Pengumuman KPU, Cak Imin Meminta Tim Hukum AMIN untuk Maju ke MK Menanggapi Pengumuman KPU, Cak Imin Meminta Tim Hukum AMIN untuk Maju ke MK

Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari hasil rekapitulasi, pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) menempati posisi kedua dengan perolehan 40.971.906 suara atau 24,94%. Cak Imin menyatakan bahwa sepanjang perjalanan Pilpres 2024, pihaknya menemukan banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak … Baca Selengkapnya

Hukum Berpuasa Meskipun Belum Mandi Junub, Pahala Sedekah di Bulan Ramadhan

Translated to Indonesian: “The Law of Fasting Even Though Not Bathing After Sexual Intercourse, Rewards of Charity in the Month of Ramadan”

oleh
Hukum Berpuasa Meskipun Belum Mandi Junub, Pahala Sedekah di Bulan Ramadhan Translated to Indonesian: “The Law of Fasting Even Though Not Bathing After Sexual Intercourse, Rewards of Charity in the Month of Ramadan”

Sebagai seorang jurnalis berpengalaman, pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 04:06 WIB, Kanal Lifestyle VIVA melaporkan bahwa pada hari sebelumnya, Selasa, 19 Maret 2024, terdapat lima artikel dengan jumlah pembaca tertinggi. Salah satu dari artikel tersebut membahas mengenai kebolehan dan keabsahan berpuasa meskipun belum mandi junub. Artikel lainnya mencakup kisah tentang seorang mualaf mantan pecandu … Baca Selengkapnya

Hong Kong Menerima Hukum Keamanan Luas, Tunduk pada Beijing

oleh
Hong Kong Menerima Hukum Keamanan Luas, Tunduk pada Beijing

Hong Kong pada hari Selasa menyetujui undang-undang keamanan nasional atas desakan Beijing, menghentikan perlawanan publik selama beberapa dekade dalam langkah yang dikritik akan menimbulkan pukulan berkelanjutan terhadap otonomi sebagian yang dijanjikan oleh China. Undang-undang baru tersebut, yang disetujui dengan kecepatan luar biasa, memberikan kekuasaan lebih kepada pihak berwenang untuk menekan oposisi terhadap Beijing dan pemerintah … Baca Selengkapnya

Anggota parlemen Hong Kong mengesahkan hukum keamanan nasional baru

oleh
Anggota parlemen Hong Kong mengesahkan hukum keamanan nasional baru

Orang-orang menyeberangi persimpangan di distrik bisnis pusat Hong Kong pada 27 Februari 2024. Anggota parlemen Hong Kong meloloskan undang-undang keamanan nasional baru pada hari Selasa yang memberikan pemerintah lebih banyak kekuatan untuk menghentikan perbedaan pendapat, yang secara luas dianggap sebagai langkah terbaru dalam penindasan politik luas yang dipicu oleh protes pro-demokrasi pada tahun 2019. Legislatur … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung Menentukan Kapan Tindakan Memblokir Kritikus Media Sosial Oleh Pejabat Publik Dinyatakan Melanggar Hukum

oleh
Mahkamah Agung Menentukan Kapan Tindakan Memblokir Kritikus Media Sosial Oleh Pejabat Publik Dinyatakan Melanggar Hukum

Dalam sebuah opini yang ditandatangani oleh Hakim Amy Coney Barrett, Mahkamah Agung membuat tes untuk menentukan kapan seorang pejabat publik dapat dianggap melakukan tindakan negara dengan memblokir seseorang dari akun media sosial mereka. Pejabat tersebut harus “memiliki wewenang aktual untuk berbicara atas nama Negara dalam suatu masalah tertentu, dan berpura-pura menggunakan wewenang tersebut ketika berbicara … Baca Selengkapnya

Di Mexico, sebuah danau yang dulu berkilau kini mengering karena pembangunan, kekeringan, dan ketidaktaatan hukum

oleh
Di Mexico, sebuah danau yang dulu berkilau kini mengering karena pembangunan, kekeringan, dan ketidaktaatan hukum

VALLE DE BRAVO, Meksiko (AP) — Dahulu merupakan tempat liburan akhir pekan yang gemerlap bagi penduduk kaya Kota Meksiko, Valle de Bravo kini telah berubah menjadi area lumpur dan air yang semakin berkurang dan tercemar akibat kombinasi kekeringan, transfer air ke ibu kota, perencanaan buruk, dan ketidakamanan. Warga setempat mengatakan pada hari Kamis bahwa Valle … Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Meminta KPK Untuk Segera Melakukan Penyelidikan Terhadap Dugaan Kasus Izin Tambang

oleh
Pakar Hukum Meminta KPK Untuk Segera Melakukan Penyelidikan Terhadap Dugaan Kasus Izin Tambang

JAKARTA – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelidiki dugaan kasus izin usaha pertambangan (IUP) dan Hak Guna Usaha (HGU). Dugaan kasus tersebut melibatkan nama Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM), Bahlil Lahadalia. Abdul Fickar menegaskan bahwa KPK seharusnya tidak menunggu laporan dari … Baca Selengkapnya