Komisi IX DPR memastikan RUU Ketenagakerjaan masih jadi prioritas untuk dibahas. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem kerja yang lebih adil dan inklusif bagi para pekerja. “Ini merupakan salah satu prioritas Komisi IX untuk diselesaikan dalam program legislasi,” kata Wakil Ketua Komisi IX, Putih Sari, dalam rapat panja perdana RUU ini pada Selasa. Meski begitu, dia menekankan … Baca Selengkapnya
Selasa, 23 September 2025 – 12:03 WIB Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaiakan sejumlah surat presiden (surpres) yang diterima oleh pimpinan DPR dalam sidang paripurna yang ke-5, untuk masa persidangan I Tahun 2025-2026. Baca Juga : Puan soal IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028: Saya Lihat Kajiannya Dulu “Sidang Dewan yang kami … Baca Selengkapnya
Bagi Anda yang tinggal di Michigan, penggunaan VPN mungkin akan segera dibatasi secara legal jika rancangan undang-undang baru ini disahkan. Pada tanggal 11 September, perwakilan Partai Republik di Michigan mengajukan legislasi yang sangat luas yang melarang konten internet dewasa. RUU tersebut, yang disebut Undang-Undang Anti Korupsi Moral Publik dan diajukan oleh enam perwakilan Republik, akan … Baca Selengkapnya
Belakangan ini, legislasi yang bertujuan membatasi akses ke situs porno daring semakin populer di negara-negara konservatif. Namun, di Michigan, para pembuat undang-undang baru saja memperkenalkan rancangan undang-undang yang akan melarang semua pornografi daring secara keseluruhan. RUU tersebut, yang menawarkan perspektif sangat keras mengenai seksualitas manusia, diajukan pada 11 September. Sponsor utamanya adalah Rep. Josh Schriver … Baca Selengkapnya
Komite Alokasi DPR Amerika Serikat pada Rabu menyatakan dukungan terhadap sejumlah misi NASA yang sebelumnya terancam dihentikan akibat proposal anggaran 2026 dari pemerintahan. Meskipun komite tidak secara spesifik mengalokasikan dana tambahan untuk misi-misi ini, dukungan ini memberikan angin segar bagi upaya-upaya sains planet yang telah direncanakan selama bertahun-tahun. Komite DPR bertemu untuk membahas RUU anggaran … Baca Selengkapnya
loading… Anggota Baleg DPR Firman Soebagyo mengungkap DPR akan menyusun draf baru terkait RUU Perampasan Aset. Foto/SindoNews JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Firman Soebagyo mengatakan bahwa DPR akan menyiapkan draf baru untuk Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Meski begitu, dalam pembuatan draf baru ini, DPR akan mempertimbangkan naskah akademik dan materi yang sebelumnya … Baca Selengkapnya
Kamis, 4 September 2025 – 22:05 WIB Jakarta, VIVA – Badan Legislatif atau Baleg DPR RI telah memulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Komoditas Strategis. RUU ini akan mengatur barang dagangan hasil bumi dan budidaya di sektor perkebunan yang layak untuk diperjualbelikan. Baca Juga : Baleg Sebut DPR Bisa Ambil Alih Usulan RUU Perampasan Aset … Baca Selengkapnya
Senin, 1 September 2025 – 12:51 WIB Jakarta, VIVA – Pemerintah Malaysia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang atau RUU menjadi UU Pekerja Gig 2025. UU ini akan melindungi sekitar 1,2 juta pekerja di sektor ini. Regulasi ini menjadi tonggak bersejarah dalam mengakui pekerja gig sebagai bagian penting dari tenaga kerja modren. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim … Baca Selengkapnya
Masala mulai membesar untuk Digital Services Act (DSA), regulasi unggulan Eropa yang mengatur platform teknologi besar. Pada 21 Agustus, Federal Trade Commission (FTC) mengirimkan surat keras kepada sejumlah raksasa teknologi, termasuk Google, Meta, Amazon, Microsoft, dan Apple. Isu pokok surat tersebut: Undang-Undang Layanan Digital Eropa tidak dapat diterapkan jika membahayakan kebebasan berekspresi dan, terutama, keamanan … Baca Selengkapnya
Jakarta (ANTARA) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Keputusan ini dibacakan dalam sidang putusan pada Kamis (28 Agustus). “Baznas menghormati dan menyambut putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini menegaskan kembali UU No. 23/2011 sebagai landasan hukum … Baca Selengkapnya