undangundang

Revisi Undang-Undang Tandai Era Baru Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

oleh
Revisi Undang-Undang Tandai Era Baru Pariwisata Berkelanjutan Indonesia

Jakarta (ANTARA) – Seorang anggota legislatif Indonesia menyatakan bahwa pengesahan revisi Undang-Undang Pariwisata menjadi tanda dimulainya era baru untuk paradigma pariwisata berkelanjutan. “Hal ini mencerminkan respons bersama DPR dan pemerintah terhadap dinamika dan kebutuhan masyarakat akan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal,” ujar Chusnunia Chalim, Wakil Ketua Komisi … Baca Selengkapnya

Disahkan, RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Kepariwisataan

oleh
Disahkan, RUU Perubahan Ketiga Undang-Undang Kepariwisataan

loading… Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDIP Dr Evita Nursanty. Foto: Dok Sindonews JAKARTA – DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjadi undang-undang pada hari ini, Kamis (2/10/2025). Undang-undang ini dianggap sebagai tonggak penting untuk membangun ekosistem pariwisata nasional yang berkualitas, inklusif, … Baca Selengkapnya

Revisi Undang-Undang Pariwisata untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif

oleh
Revisi Undang-Undang Pariwisata untuk Wujudkan Pembangunan Inklusif

Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyetujui amendemen ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan menetapkannya menjadi undang-undang. Tujuanya untuk memastikan pembangunan pariwisata tetap inklusif dan berkelanjutan. Persetujuan ini diberikan dalam Rapat Paripurna ke-6 DPR masa sidang 2025–2026, yang digelar di kompleks parlemen pada hari Kamis dan dipimpin oleh Wakil … Baca Selengkapnya

Persiapan Menyambut Undang-Undang Data UE: Keharusan bagi Dunia Usaha

oleh
Persiapan Menyambut Undang-Undang Data UE: Keharusan bagi Dunia Usaha

Undang-undang Data UE yang sangat dinantikan sudah berlaku sejak 11 Januari 2024, tetapi kebanyakan aturannya baru akan diterapkan mulai 12 September 2025. Walaupun waktunya masih lama, banyak perusahaan masih belum sadar bagaimana Undang-undang ini akan mengubah ekonomi data di UE dan mempengaruhi perusahaan asing yang beroperasi di sana. Saat ini, data sangat penting untuk bisnis. … Baca Selengkapnya

Gubernur California Gavin Newsom Sahkan Undang-Undang Keamanan AI Bersejarah SB 53

oleh
Gubernur California Gavin Newsom Sahkan Undang-Undang Keamanan AI Bersejarah SB 53

California telah ambil langkah penting untuk atur kecerdasan buatan. Gubernur Gavin Newsom baru saja tanda tangani undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan AI besar untuk umumkan rencana mereka mengurangi risiko berbahaya dari model AI canggih. Banyak perusahaan AI besar, seperti OpenAI, Meta, Google DeepMind, dan Anthropic, berkantor pusat di California. Jadi, aturan ini mungkin akan jadi … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru Disusun DPR Usai Dengar Aspirasi Pekerja

oleh
Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan Baru Disusun DPR Usai Dengar Aspirasi Pekerja

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan parlemen akan menyusun undang-undang ketenagakerjaan yang baru setelah mendapat masukan dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja–Partai Buruh (KSP-PB). Menurut dia, langkah ini mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian Undang-Undang Cipta Kerja. Badan Ahli DPR telah memeriksa beberapa poin penting dari putusan tersebut. “Parlemen akan mendorong partisipasi … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang BUMN Larang Menteri dan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Komisaris

oleh
Rancangan Undang-Undang BUMN Larang Menteri dan Wakil Menteri Merangkap Jabatan Komisaris

JAKARTA – Komisi VI DPR sedang membahas Rancangan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (RUU BUMN). Salah satu topiknya adalah aturan yang melarang menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris di BUMN. Wakil Ketua Komisi VI DPR yang juga Ketua Panja RUU BUMN, Andre Rosiade, mengatakan bahwa persoalan rangkap jabatan ini telah disetujui bersama … Baca Selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu Akan Dimulai Tahun Depan oleh Komisi II DPR.

oleh
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu Akan Dimulai Tahun Depan oleh Komisi II DPR.

Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengatakan RUU Pemilu akan baru mulai dibahas pada tahun depan. Saat ini, DPR masih dalam tahap menyiapkan rancangan awalnya sebelum masuk ke pembahasan yang lebih detail. “Belum, tahun depan,” kata Deddy kepada para wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 24 September 2025. Deddy … Baca Selengkapnya

Rancangan Undang-Undang Australia Perketat Pengawasan Platform Aset Digital

oleh
Rancangan Undang-Undang Australia Perketat Pengawasan Platform Aset Digital

Australia telah merilis draf undang-undang untuk meregulasi platform aset digital, mengusungkan sebuah kerangka kerja yang memperluas hukum jasa keuangan kepada bisnis kripto dalam upaya memperkuat perlindungan konsumen dan memberikan kejelasan bagi industri. Asisten Menteri Keuangan Daniel Mulino mengumumkan reformasi ini pada hari Rabu dalam Global Digital Asset Regulatory Summit yang diselenggarakan oleh Digital Economy Council … Baca Selengkapnya

Pemerintah RI Akan Revisi Undang-Undang Kepemudaan dengan Masukan Para Ahli

oleh
Pemerintah RI Akan Revisi Undang-Undang Kepemudaan dengan Masukan Para Ahli

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) telah melibatkan akademisi dari berbagai universitas di seluruh Indonesia untuk membantu merevisi Undang-Undang tentang Kepemudaan tahun 2009. Tujuannya adalah agar peraturan tersebut tetap relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan. “Substansi undang-undangnya harus lebih relevan, adaptif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan para pemuda sekarang dan yang … Baca Selengkapnya